Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran Kementerian PU, Sorot hingga Akhir Oktober

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam bakal tarik anggaran Kementerian Pekerjaan Umum jika tak terserap hingga akhir Oktober 2025. Musababnya, penyerapan anggaran Kementerian PU saat ini baru sekitar 50 persen.

"Akhir Oktober saya akan lihat lagi, kalau enggak ada yang maju ya saya ambil lagi duitnya," ungkap Purbaya usai menemui Menteri PU Dody Hanggodo di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Kendati begitu Menkeu Purbaya mengaku puas dengan penjelasan Menteri PU. Mereka hanya tinggal mengajukan dokumen-dokumen ke Kemenkeu untuk mengeksekusi penyerapan anggaran.

"Jadi saya puas dengan penjelasan, dan mereka sudah mengajukan dokumen-dokumen yang pas ke Kementerian Keuangan. Tinggal eksekusi, jadi enggak ada masalah," lanjut Purbaya.

Bendahara Negara juga menyebut kalau Menteri PU berkomitmen untuk menyelesaikan penyerapan anggaran. Ia meminta agar dana Pemerintah segera dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaran.

Menkeu Purbaya menekankan kalau upaya ini dilakukan agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat atau Q4 2025. Ia pun berkelakar jika ekonomi tumbuh di atas 5,5 persen, maka bisa dapat hadiah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Yang untuk saya penting adalah uang itu dipakai betul untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun ini supaya tumbuhnya di atas 5,5 (persen), supaya dapat hadiah lah dari Presiden," jelasnya.

Dalam konferensi APBN Kita beberapa hari lalu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan kalau Kementerian PU masuk dalam daftar Kementerian/Lembaga dengan anggaran besar dengan penyerapan rendah di bawah 50 persen. Dua lembaga lain yang termasuk dalam tiga besar adalah Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Rincinya, BGN baru membelanjakan anggaran Rp 19,7 triliun per 30 September 2025 atau setara 16,9 persen dari proyeksi Rp 116,6 triliun.

Baca Juga: Purbaya Duga Petugas Bea Cukai Terlibat Lindungi Cukong Rokok Ilegal

Di bawahnya ada Kementerian Pekerjaan Umum yang merealisasikan Rp 41,3 triliun atau 48,2 persen dari proyeksi Rp 85,7 triliun. Terakhir Kementerian Pertanian yang menyerap Rp 9 triliun atau 32,8 persen dari proyeksi Rp 27,3 triliun.