-
Menteri Perumahan usulkan pemutihan BI Checking untuk KPR subsidi.
-
Usulan didasari keprihatinan banyak masyarakat miskin gagal akses KPR.
-
Di Karawang, pemutihan diharapkan bantu lebih dari 38 ribu keluarga miliki rumah.
Suara.com - Pemerintah mempertimbangkan pemutihan BI Checking (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK OJK) bagi masyarakat yang hendak mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam program perumahan subsidi.
Usulan ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di sela Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, Senin.
Ia mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat yang gagal mengakses KPR subsidi hanya karena terganjal riwayat kredit buruk yang tercatat dalam sistem perbankan.
"Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena BI Checking," kata Maruarar, dikutip via Antara.
Menteri menyatakan keprihatinannya bahwa program mulia yang digagas kementeriannya tidak dapat dinikmati oleh segmen yang seharusnya menjadi penerima utama—yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah layak.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemutihan BI Checking diterapkan khusus bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tersebut.
Potensi Besar di Karawang dan Dukungan Daerah
Daerah Karawang dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena dinilai memiliki potensi besar dalam program perumahan subsidi.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Karawang, tercatat masih ada sekitar 38 ribu keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah. Angka ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar untuk program subsidi.
Baca Juga: Chikita Meidy Bongkar Kelakuan Suami, Tak Nafkahi Anak Hingga Nunggak KPR
Namun, Maruarar Sirait meyakini bahwa angka riilnya bisa jadi lebih besar. "Tapi menurut saya, ada lebih dari 38 ribu keluarga di Karawang yang belum memiliki rumah. Termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Karawang, ini masih sangat banyak," tambahnya.
Usulan pemutihan BI Checking ini mendapatkan dukungan dari kepala daerah setempat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan dukungannya penuh atas program perumahan subsidi.
Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki efek domino yang positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.
"Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan ini bukan hanya sudut pandang orang beli rumah, atau kredit rumah. Jadi dalam proses pembangunan ini lah ekonomi berkembang," kata Dedi Mulyadi.
Pembangunan perumahan secara masif diyakini akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja, hingga sektor-sektor kecil lainnya.
Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, juga menyuarakan harapan agar pemerintah pusat dapat membantu masyarakat yang terkendala masalah BI Checking dalam mengajukan KPR subsidi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
Terkini
-
Satgas PKH Terus Berburu Perusahaan Pelanggar Aturan Pemanfaatan Kawasan Hutan
-
Purbaya Mau Obrak-abrik Bea Cukai dan Pajak, 5 Pejabat Akan Dicopot
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Kebocoran Gas Usai, ESDM Ungkap Blok Rokan Mulai Beroperasi Lagi
-
Purbaya Akui Juda Agung Calon Kuat Wamenkeu Pengganti Keponakan Prabowo, Dilantik Minggu Depan
-
Pemerintah Heran Stok Jagung Melimpah Tapi Harga Pakan Ternak Mahal
-
Pencabutan Izin Tambang Gerus Saham-saham Big Caps, IHSG Masih di Level 8.900
-
Purbaya Ungkap Alasan Rupiah Menguat: Bukan Karena Thomas Djiwandono
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
Rupiah Masih Tekan Dolar AS, Melesat ke Level Rp 16.768/USD