-
Menteri Perumahan usulkan pemutihan BI Checking untuk KPR subsidi.
-
Usulan didasari keprihatinan banyak masyarakat miskin gagal akses KPR.
-
Di Karawang, pemutihan diharapkan bantu lebih dari 38 ribu keluarga miliki rumah.
Suara.com - Pemerintah mempertimbangkan pemutihan BI Checking (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK OJK) bagi masyarakat yang hendak mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam program perumahan subsidi.
Usulan ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di sela Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, Senin.
Ia mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat yang gagal mengakses KPR subsidi hanya karena terganjal riwayat kredit buruk yang tercatat dalam sistem perbankan.
"Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena BI Checking," kata Maruarar, dikutip via Antara.
Menteri menyatakan keprihatinannya bahwa program mulia yang digagas kementeriannya tidak dapat dinikmati oleh segmen yang seharusnya menjadi penerima utama—yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah layak.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemutihan BI Checking diterapkan khusus bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tersebut.
Potensi Besar di Karawang dan Dukungan Daerah
Daerah Karawang dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena dinilai memiliki potensi besar dalam program perumahan subsidi.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Karawang, tercatat masih ada sekitar 38 ribu keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah. Angka ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar untuk program subsidi.
Baca Juga: Chikita Meidy Bongkar Kelakuan Suami, Tak Nafkahi Anak Hingga Nunggak KPR
Namun, Maruarar Sirait meyakini bahwa angka riilnya bisa jadi lebih besar. "Tapi menurut saya, ada lebih dari 38 ribu keluarga di Karawang yang belum memiliki rumah. Termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Karawang, ini masih sangat banyak," tambahnya.
Usulan pemutihan BI Checking ini mendapatkan dukungan dari kepala daerah setempat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan dukungannya penuh atas program perumahan subsidi.
Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki efek domino yang positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.
"Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan ini bukan hanya sudut pandang orang beli rumah, atau kredit rumah. Jadi dalam proses pembangunan ini lah ekonomi berkembang," kata Dedi Mulyadi.
Pembangunan perumahan secara masif diyakini akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja, hingga sektor-sektor kecil lainnya.
Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, juga menyuarakan harapan agar pemerintah pusat dapat membantu masyarakat yang terkendala masalah BI Checking dalam mengajukan KPR subsidi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
-
Korban Kecelakaan KRL Vs KA Argo Bromo Bertambah, AHY: 15 Jiwa Meninggal dan 88 Orang Luka-Luka
Terkini
-
Sah! Susi Pudjiastuti Ditunjuk Jadi Komisaris Utama Bank BJB
-
IHSG Bergejolak, Ini Alasan BBRI Jadi Rekomendasi Saham di Tengah Krisis
-
Pemerintah Mau Bentuk satgas indonesia Financial Center, Urus KEK Sektor Keuangan
-
YLKI Soroti Posisi Gerbong KRL Khusus Wanita, Dinilai Rawan Saat Kecelakaan
-
64,5% UMKM Dikuasai Perempuan, Tapi Masih Terkendala Pengelolaan Keuangan
-
KCIC Sebut Okupansi Whoosh Naik Usai Kecelakaan KRL di Bekasi
-
Insiden Kecelakaan KRL, Airlangga Ungkap Flyover Rp 4 Triliun Arahan Prabowo Dibiayai APBN
-
Danantara Bakal Evaluasi Total PT KAI Usai Insiden Kecelakaan Kereta Bekasi Timur
-
Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya
-
Pemerintah Bebaskan Bea Impor LPG & Bahan Baku Plastik, Cegah Kenaikan Harga Makanan-Minuman