-
Menteri Perumahan usulkan pemutihan BI Checking untuk KPR subsidi.
-
Usulan didasari keprihatinan banyak masyarakat miskin gagal akses KPR.
-
Di Karawang, pemutihan diharapkan bantu lebih dari 38 ribu keluarga miliki rumah.
Suara.com - Pemerintah mempertimbangkan pemutihan BI Checking (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK OJK) bagi masyarakat yang hendak mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam program perumahan subsidi.
Usulan ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di sela Sosialisasi Kredit Program Perumahan dan Penguatan Ekosistem Perumahan di Karawang, Senin.
Ia mengaku sering menerima keluhan dari masyarakat yang gagal mengakses KPR subsidi hanya karena terganjal riwayat kredit buruk yang tercatat dalam sistem perbankan.
"Saya sering menerima keluhan masyarakat yang tidak bisa mengakses program perumahan subsidi karena BI Checking," kata Maruarar, dikutip via Antara.
Menteri menyatakan keprihatinannya bahwa program mulia yang digagas kementeriannya tidak dapat dinikmati oleh segmen yang seharusnya menjadi penerima utama—yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah layak.
Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemutihan BI Checking diterapkan khusus bagi masyarakat yang akan mengikuti program perumahan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat tersebut.
Potensi Besar di Karawang dan Dukungan Daerah
Daerah Karawang dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena dinilai memiliki potensi besar dalam program perumahan subsidi.
Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Karawang, tercatat masih ada sekitar 38 ribu keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah. Angka ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar untuk program subsidi.
Baca Juga: Chikita Meidy Bongkar Kelakuan Suami, Tak Nafkahi Anak Hingga Nunggak KPR
Namun, Maruarar Sirait meyakini bahwa angka riilnya bisa jadi lebih besar. "Tapi menurut saya, ada lebih dari 38 ribu keluarga di Karawang yang belum memiliki rumah. Termasuk keluarga yang menempati rumah tidak layak huni di Karawang, ini masih sangat banyak," tambahnya.
Usulan pemutihan BI Checking ini mendapatkan dukungan dari kepala daerah setempat. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan dukungannya penuh atas program perumahan subsidi.
Menurutnya, pembangunan perumahan memiliki efek domino yang positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.
"Dari sudut pandang ekonomi, pembangunan perumahan ini bukan hanya sudut pandang orang beli rumah, atau kredit rumah. Jadi dalam proses pembangunan ini lah ekonomi berkembang," kata Dedi Mulyadi.
Pembangunan perumahan secara masif diyakini akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi, mulai dari industri bahan bangunan, tenaga kerja, hingga sektor-sektor kecil lainnya.
Sementara itu, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, juga menyuarakan harapan agar pemerintah pusat dapat membantu masyarakat yang terkendala masalah BI Checking dalam mengajukan KPR subsidi.
"Banyak masyarakat yang curhat kalau mereka itu kena BI Checking, padahal mereka sangat menginginkan untuk memiliki rumah melalui program perumahan subsidi," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim