Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) berupaya mengoptimalkan penyaluran berbagai program bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat yang berhak, mencakup Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Penyaluran dana Bansos ini dilakukan secara bertahap melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia, mengacu pada Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diverifikasi dan divalidasi secara berkelanjutan.
Jadwal dan Nominal Pencairan Bansos 2025
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra
BLT Kesra adalah stimulus ekonomi tambahan yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode alokasi Oktober, November, dan Desember 2025.
Dana ini dicairkan satu kali sekaligus (rapel) sehingga setiap penerima mendapatkan total Rp900.000. Pencairan melalui Kantor Pos telah berlangsung sejak 20 Oktober 2025, diikuti Bank Himbara satu pekan setelahnya, dan terus berjalan hingga periode berakhir.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Pencairan BPNT dilakukan setiap tiga bulan sekali. Saat ini, penyaluran BPNT memasuki Tahap 3, yang mencakup alokasi bulan Juli, Agustus, dan September 2025.
Setiap penerima mendapatkan Rp200.000 per bulan, atau total Rp600.000 per tahap. Jadwal tahunan penyaluran meliputi Tahap 1 (Januari–Maret), Tahap 2 (April–Juni), Tahap 3 (Juli–September), dan Tahap 4 (Oktober–Desember).
Baca Juga: Cara Melapor Jika BSU Gagal Cair ke Rekening
Waktu pencairan tidak memiliki tanggal pasti dan biasanya dilakukan secara berkala di pekan pertama hingga keempat bulan penyaluran.
3. Program Keluarga Harapan (PKH)
Dana PKH disalurkan empat tahap dalam setahun. Nominal yang diterima penerima bervariasi tergantung kategori: Ibu Hamil dan Anak Usia Dini menerima Rp3 juta/tahun (Rp750.000/tahap).
Siswa SD menerima Rp900.000/tahun (Rp225.000/tahap), Siswa SMP Rp1,5 juta/tahun (Rp375.000/tahap), dan Siswa SMA Rp2 juta/tahun (Rp500.000/tahap).
Sementara itu, penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia 60+ mendapatkan Rp2,4 juta/tahun (Rp600.000/tahap). Kategori Korban Pelanggaran HAM Berat menerima nominal tertinggi, yaitu Rp10,8 juta/tahun (Rp2,7 juta/tahap).
Cara Cek Status Penerima Bansos Online
Penerima dapat mengecek status pencairan BLT Kesra, PKH, dan BPNT secara berkala. Jika status pencairan sudah muncul, dana dapat segera diambil di Bank Himbara atau kantor pos dengan membawa KTP atau KK.
Pengecekan dapat dilakukan secara online melalui laman resmi Kemensos.
Caranya, pengguna hanya perlu memilih wilayah domisili (Provinsi hingga Desa), memasukkan nama sesuai KTP, dan mengisi kode yang muncul. Sistem akan menampilkan keterangan status penerima.
Selain melalui laman web, status juga bisa dicek melalui aplikasi Cek Bansos di ponsel. Pengguna baru harus membuat akun dengan melengkapi data diri, NIK, alamat, email, dan password, serta mengunggah swafoto dan foto KTP.
Setelah berhasil login, pengguna dapat melihat jenis bantuan yang diterima dan status pencairannya pada menu "Profil".
Kontributor : Rizqi Amalia
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Perbaikan Jalan Rusak di Jalur Mudik Dilakukan Minimal 10 Hari Sebelum Lebaran
-
Menteri Perdagangan Kejar Menteri Desa, Minta Penjelasan tentang Pembatasan Alfamart dan Indomaret
-
Menkeu Purbaya: Belum Ada Anggota DPR Ikut Seleksi OJK
-
Kemenkeu Ungkap MBG Sudah Serap Anggaran Rp 36,6 Triliun per 21 Februari
-
Bea Cukai Tindak 249 Juta Rokok Ilegal di Januari 2026
-
Alfamart-Indomaret Dominasi, Menkop: Aturannya Ada di Daerah
-
Bibit Abal-abal Ancam Masa Depan Sawit Rakyat
-
Tak Sekadar Renovasi, Pemerintah Sulap Kampung Kumuh Jadi Pusat Ekonomi Warga
-
Bos Agrinas Pangan Siap Menghadap Dasco, Terangkan Maksud Impor Pikap
-
Penerimaan Bea Cukai Anjlok 14% Jadi Rp 22,6 Triliun di Januari 2026