Harap Sabar, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Baru Bisa Dirasakan 2032

Suara.com - Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten menyebut pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) ditargetkan mulai beroperasi di Indonesia pada 2032.

Adapun lokasi pembangunan masih dalam proses pembahasan. Namun demikian sejauh terdapat dua provinsi yang menjadi pilihan, yakni Kalimantan Barat dan Bangka. 

"Target PLTN pertama beroperasi pada 2032," ujar Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten, Haendra Subekti di Kantor Bapeten, Jakarta pada Kamis (4/12/2025). 

Anak usaha PLN, PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power telah ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana proyek tersebut. Haendra menyebut PLN Indonesia Power menggarap PLTN di Kalimantan, dan PLN Nusantara Power mendapatkan wilayah Bangka. 

"Ada dua anak usaha PLN yang mendapatkan tugas, Nusantara Power dapat bagian Bangka dan Indonesia Power di Kalimantan," jelas Haendra. 

Untuk memperlancar proses  pembangunan PLTN pertama di Indonesia itu, pemerintah kata Haendra sedang mempercepat penyusunan regulasinya, di salah satunya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO). 

"Setelah Perpres ini ditandatangani Presiden,  maka enam bulan kemudian, tapak itu sudah harus ditetapkan, termasuk izin tapaknya. Setahun setelah tapak itu harus sudah masuk tahap izin konstruksi harus sudah terbit," kata Haendra menjelaskan. 

Sebagaimana diketahui, pemanfaatan energi nuklir menjadi bagian dari strategi menuju target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060.

Pengembangan energi nuklir di Indonesia telah dimulai sejak sejak 1960-an, ditandai dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW). 

Baca Juga: Menuju Nol Emisi 2060, Pemerintah Masukkan PLTN ke Rencana Strategis Energi Nasional

Adapun dasar hukum pengembangan energi nuklir merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, RPJPN 2025–2045, serta PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.