- Januari ini 6 proyek hilirisasi mulai dibangun; total 18 proyek tuntas hingga Maret 2026
- Investasi Rp600 triliun sasar sektor sampah, energi, tani, & ikan; serap 270 ribu pekerja.
- 67% proyek dibangun di luar Jawa demi pemerataan ekonomi dan hilirisasi nasional.
Suara.com - Pemerintah tancap gas mengawali tahun 2026 dengan mempercepat agenda hilirisasi nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa sebanyak enam dari total 18 proyek strategis hilirisasi akan segera melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan Januari ini.
Langkah ini merupakan awal dari rangkaian eksekusi besar-besaran yang ditargetkan tuntas secara bertahap hingga Maret 2026. Proyek-proyek ini dirancang untuk mengubah wajah ekonomi Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi negara industri berbasis nilai tambah.
“Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program,” ujar Prasetyo Hadi, dikutip Rabu (7/1/2026).
Dua sektor yang menjadi sorotan utama dalam gelombang pertama ini adalah pengelolaan limbah dan kemandirian energi:
- Waste to Energy (PLTSa): Pemerintah akan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik di 34 titik kabupaten/kota. Fokusnya adalah wilayah dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari guna mencegah penumpukan limbah di kota-kota besar.
- Hilirisasi Batubara (DME): Pembangunan titik produksi Dimethyl Ether (DME) juga dipercepat. Proyek ini bertujuan mengonversi batubara menjadi gas guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
Dari 18 proyek yang disepakati, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendominasi dengan 12 proyek (termasuk minerba dan transisi energi), sementara 6 lainnya mencakup sektor pertanian dan perikanan.
Nilai investasi yang dikucurkan tidak main-main, mencapai Rp600 triliun. Proyek-proyek ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 270 ribu tenaga kerja baru.
Menariknya, pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan ekonomi dengan membangun 67 persen dari total proyek di luar Pulau Jawa. Strategi ini diambil untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh pelosok tanah air.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
-
Dokumen Kunker Menteri PU ke New York Bocor, Ajak Istri dan Anak Jelang Final Piala Dunia?
-
PHK 1.250 Karyawan Tokopedia Berujung Aksi Buruh ke Kantor TikTok
Terkini
-
Cara Gabung Shopee Affiliate, Tips untuk Ibu Rumah Tangga Dapat Cuan Tambahan
-
BCA Syariah Gandeng BEI dan Henan Sekuritas Edukasi Investasi Syariah Mahasiswa PNJ
-
Lagi Butuh Dana Darurat? Gini Cara Pinjam Uang di Shopee Pakai SPinjam
-
Dokumen Rencana Kunker Bareng Keluarga ke New York Jadi Sorotan, Menteri PU: Batal, batal!
-
BRI dan Danantara Percepat Transformasi untuk Tingkatkan Efisiensi Pendanaan
-
Purbaya Masih Kaji Permintaan Said Iqbal soal Hapus Pajak JHT
-
Inovasi Water-Based Dipamerkan untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
-
Apresiasi Atas Pelayanan Sepenuh Hati, Karyawan PNM Asal Papua Diberangkatkan ke Negeri Sakura
-
PFII Diramalkan Akan Bawa Rp500 Triliun ke Indonesia
-
Kemasan Rokok Polos: Siapa Sebenarnya yang Menanggung Biaya Regulasi?