- Januari ini 6 proyek hilirisasi mulai dibangun; total 18 proyek tuntas hingga Maret 2026
- Investasi Rp600 triliun sasar sektor sampah, energi, tani, & ikan; serap 270 ribu pekerja.
- 67% proyek dibangun di luar Jawa demi pemerataan ekonomi dan hilirisasi nasional.
Suara.com - Pemerintah tancap gas mengawali tahun 2026 dengan mempercepat agenda hilirisasi nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa sebanyak enam dari total 18 proyek strategis hilirisasi akan segera melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan Januari ini.
Langkah ini merupakan awal dari rangkaian eksekusi besar-besaran yang ditargetkan tuntas secara bertahap hingga Maret 2026. Proyek-proyek ini dirancang untuk mengubah wajah ekonomi Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi negara industri berbasis nilai tambah.
“Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program,” ujar Prasetyo Hadi, dikutip Rabu (7/1/2026).
Dua sektor yang menjadi sorotan utama dalam gelombang pertama ini adalah pengelolaan limbah dan kemandirian energi:
- Waste to Energy (PLTSa): Pemerintah akan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik di 34 titik kabupaten/kota. Fokusnya adalah wilayah dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari guna mencegah penumpukan limbah di kota-kota besar.
- Hilirisasi Batubara (DME): Pembangunan titik produksi Dimethyl Ether (DME) juga dipercepat. Proyek ini bertujuan mengonversi batubara menjadi gas guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
Dari 18 proyek yang disepakati, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendominasi dengan 12 proyek (termasuk minerba dan transisi energi), sementara 6 lainnya mencakup sektor pertanian dan perikanan.
Nilai investasi yang dikucurkan tidak main-main, mencapai Rp600 triliun. Proyek-proyek ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 270 ribu tenaga kerja baru.
Menariknya, pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan ekonomi dengan membangun 67 persen dari total proyek di luar Pulau Jawa. Strategi ini diambil untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh pelosok tanah air.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
Terkini
-
Inflasi Tinggi Mengancam di Awal 2026, Apa Dampaknya?
-
Nama-nama di Balik Bursa Kripto ICEX, Benarkah Ada Haji Isam dan Happy Hapsoro?
-
Dilema Pengetatan Defisit APBD 2026: Antara Disiplin Fiskal dan Risiko Penurunan Belanja
-
Kelanjutan Proyek PLTN Tinggal Tunggu Perpres dari Prabowo
-
Tak Terbukti Dumping, RI Bisa Kembali Ekspor Baja Rebar ke Australia
-
Penggunaan SPKLU PLN Naik Hampir 500 Persen Saat Libur Nataru
-
Aturan Baru Soal Akuntan Dinilai Buka Peluang Kerja untuk Gen Z
-
Purbaya Siapkan Pembangunan Sekolah Terintegrasi Impian Prabowo, Apa Itu?
-
Ganti Jibor dengan INDONIA, BI Mau Buat Pasar Keuangan Lebih Transparan
-
Awas Bubble Pecah! Bahaya Mengintai saat IHSG Menuju Rp 10.000