- Januari ini 6 proyek hilirisasi mulai dibangun; total 18 proyek tuntas hingga Maret 2026
- Investasi Rp600 triliun sasar sektor sampah, energi, tani, & ikan; serap 270 ribu pekerja.
- 67% proyek dibangun di luar Jawa demi pemerataan ekonomi dan hilirisasi nasional.
Suara.com - Pemerintah tancap gas mengawali tahun 2026 dengan mempercepat agenda hilirisasi nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa sebanyak enam dari total 18 proyek strategis hilirisasi akan segera melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan Januari ini.
Langkah ini merupakan awal dari rangkaian eksekusi besar-besaran yang ditargetkan tuntas secara bertahap hingga Maret 2026. Proyek-proyek ini dirancang untuk mengubah wajah ekonomi Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi negara industri berbasis nilai tambah.
“Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program,” ujar Prasetyo Hadi, dikutip Rabu (7/1/2026).
Dua sektor yang menjadi sorotan utama dalam gelombang pertama ini adalah pengelolaan limbah dan kemandirian energi:
- Waste to Energy (PLTSa): Pemerintah akan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik di 34 titik kabupaten/kota. Fokusnya adalah wilayah dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari guna mencegah penumpukan limbah di kota-kota besar.
- Hilirisasi Batubara (DME): Pembangunan titik produksi Dimethyl Ether (DME) juga dipercepat. Proyek ini bertujuan mengonversi batubara menjadi gas guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
Dari 18 proyek yang disepakati, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendominasi dengan 12 proyek (termasuk minerba dan transisi energi), sementara 6 lainnya mencakup sektor pertanian dan perikanan.
Nilai investasi yang dikucurkan tidak main-main, mencapai Rp600 triliun. Proyek-proyek ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 270 ribu tenaga kerja baru.
Menariknya, pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan ekonomi dengan membangun 67 persen dari total proyek di luar Pulau Jawa. Strategi ini diambil untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh pelosok tanah air.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
IHSG Ambles 8,35% Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut Rp 1.190 Triliun
-
Tak Hanya Kelola Dana Pensiun, Asabri Kini Garap UMKM hingga Ekonomi Hijau
-
AS dan Iran Dikabarkan Sepakat Perjanjian Damai, Selat Hormuz Segera Dibuka!
-
Kok Bisa Listrik di Sumatra Mati Secara Serentak
-
Purbaya Janji Bakal Awasi Badan Ekspor PT DSI, Ancam Pecat Jika Pegawai Mendadak Kaya
-
Purbaya Akui Badan Ekspor DSI Dibentuk Gegara Banyak Kebocoran di Bea Cukai
-
Berat Badan Purbaya Turun 10 Kg usai 8 Bulan Jabat Menkeu
-
Harga Emas Antam dan UBS Hari Ini, Pemula Wajib Cek Sebelum Investasi
-
Misbakhun: APBN Mustahil Bangkrut
-
Ini Strategi BTN Salurkan Kredit Perumahan Bagi Masyarakat