- Januari ini 6 proyek hilirisasi mulai dibangun; total 18 proyek tuntas hingga Maret 2026
- Investasi Rp600 triliun sasar sektor sampah, energi, tani, & ikan; serap 270 ribu pekerja.
- 67% proyek dibangun di luar Jawa demi pemerataan ekonomi dan hilirisasi nasional.
Suara.com - Pemerintah tancap gas mengawali tahun 2026 dengan mempercepat agenda hilirisasi nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa sebanyak enam dari total 18 proyek strategis hilirisasi akan segera melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan Januari ini.
Langkah ini merupakan awal dari rangkaian eksekusi besar-besaran yang ditargetkan tuntas secara bertahap hingga Maret 2026. Proyek-proyek ini dirancang untuk mengubah wajah ekonomi Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi negara industri berbasis nilai tambah.
“Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program,” ujar Prasetyo Hadi, dikutip Rabu (7/1/2026).
Dua sektor yang menjadi sorotan utama dalam gelombang pertama ini adalah pengelolaan limbah dan kemandirian energi:
- Waste to Energy (PLTSa): Pemerintah akan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik di 34 titik kabupaten/kota. Fokusnya adalah wilayah dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari guna mencegah penumpukan limbah di kota-kota besar.
- Hilirisasi Batubara (DME): Pembangunan titik produksi Dimethyl Ether (DME) juga dipercepat. Proyek ini bertujuan mengonversi batubara menjadi gas guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
Dari 18 proyek yang disepakati, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendominasi dengan 12 proyek (termasuk minerba dan transisi energi), sementara 6 lainnya mencakup sektor pertanian dan perikanan.
Nilai investasi yang dikucurkan tidak main-main, mencapai Rp600 triliun. Proyek-proyek ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 270 ribu tenaga kerja baru.
Menariknya, pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan ekonomi dengan membangun 67 persen dari total proyek di luar Pulau Jawa. Strategi ini diambil untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh pelosok tanah air.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
-
90 Menit yang Menentukan! Trump Tak Jadi Pakai Senjata Nuklir ke Iran karena Ditekan?
-
Donald Trump Umumkan Gencatan Senjata Perang Iran Selama Dua Pekan
Terkini
-
Pertamina Fasilitasi 1.346 Sertifikasi UMKM, MiniesQ Sukses Tembus Pasar Ritel Modern
-
Lotte Chemical Indonesia Prioritaskan Pasokan Domestik di Tengah Krisis Rantai Pasok Global
-
Purbaya Klaim MBG Bantu Dorong Ekonomi RI 1 Persen karena Serap 1 Juta Tenaga Kerja
-
FTSE Pertahankan Status Indonesia, Reformasi Pasar Modal Diakui Dunia
-
Purbaya Siapkan Lowongan Kerja Bea Cukai untuk 300 Lulusan SMA, Diumumkan Mei 2026
-
Gelar 206 Proyek di Bali, Kementerian PU Kucurkan Rp1,2 Triliun pada 2026
-
Ketergantungan Impor LPG RI Makin Dalam, Tembus 83,97% di 2026
-
Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
-
OJK Yakin Pasar Modal RI Kembali Dibanjiri Investor Setelah Status FTSE
-
Kemendag Rilis 2 Aturan Baru, Perizinan Ekspor Kini Nggak Berbelit-belit