- Januari ini 6 proyek hilirisasi mulai dibangun; total 18 proyek tuntas hingga Maret 2026
- Investasi Rp600 triliun sasar sektor sampah, energi, tani, & ikan; serap 270 ribu pekerja.
- 67% proyek dibangun di luar Jawa demi pemerataan ekonomi dan hilirisasi nasional.
Suara.com - Pemerintah tancap gas mengawali tahun 2026 dengan mempercepat agenda hilirisasi nasional. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa sebanyak enam dari total 18 proyek strategis hilirisasi akan segera melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada bulan Januari ini.
Langkah ini merupakan awal dari rangkaian eksekusi besar-besaran yang ditargetkan tuntas secara bertahap hingga Maret 2026. Proyek-proyek ini dirancang untuk mengubah wajah ekonomi Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi negara industri berbasis nilai tambah.
“Rencananya akan ada di bulan Januari, ada enam groundbreaking dari program hilirisasi yang kemudian nanti dilanjutkan di bulan Februari dan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program,” ujar Prasetyo Hadi, dikutip Rabu (7/1/2026).
Dua sektor yang menjadi sorotan utama dalam gelombang pertama ini adalah pengelolaan limbah dan kemandirian energi:
- Waste to Energy (PLTSa): Pemerintah akan membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi listrik di 34 titik kabupaten/kota. Fokusnya adalah wilayah dengan produksi sampah di atas 1.000 ton per hari guna mencegah penumpukan limbah di kota-kota besar.
- Hilirisasi Batubara (DME): Pembangunan titik produksi Dimethyl Ether (DME) juga dipercepat. Proyek ini bertujuan mengonversi batubara menjadi gas guna memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor LPG.
Dari 18 proyek yang disepakati, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendominasi dengan 12 proyek (termasuk minerba dan transisi energi), sementara 6 lainnya mencakup sektor pertanian dan perikanan.
Nilai investasi yang dikucurkan tidak main-main, mencapai Rp600 triliun. Proyek-proyek ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 270 ribu tenaga kerja baru.
Menariknya, pemerintah berkomitmen mewujudkan keadilan ekonomi dengan membangun 67 persen dari total proyek di luar Pulau Jawa. Strategi ini diambil untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di seluruh pelosok tanah air.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Amerika Serikat Masih 'Labil', Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Ratifikasi ART RIAS
-
Apakah Tarif Trump Bagi Indonesia Masih Bisa Diubah, Ini Kata Pemerintah
-
6 Fakta Evaluasi Mekanisme Full Call Auction (FCA) Bursa Efek Indonesia
-
Registrasi Online Link PINTAR BI untuk Tukar Uang Baru
-
Syarat Free Float Naik, Saham CBDK Dilepas Rp157,5 Miliar
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Pemerintah Sebut Kesepakatan RIAS Tetap Jalan Meski Ada Putusan Supreme Court
-
Sosok Pemilik Bening Luxury, Perusahaan Perhiasan Mewah Disegel Bea Cukai
-
Harga Emas Batangan Naik, di Pegadaian Bertambah Rp 60 Ribuan!
-
Presiden Prabowo Respon Perubahan Tarif Trump: RI Hormati Politik AS