Stok Beras Bulog Menumpuk Bisa Rugikan Negara

Suara.com - Peneliti CORE Indonesia sekaligus Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menyoroti potensi risiko dari kebijakan pengelolaan stok beras pemerintah yang terus membesar. Ia mengingatkan, stok beras yang menumpuk tanpa perhitungan pelepasan yang jelas bisa berujung pada kerugian negara.

Hal ini itu disampaikan dalam acara CORE Outlook Sektoral bertajuk “Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi”. Dalam paparannya, ia menyinggung pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola cadangan beras, khususnya yang berada di Perum Bulog.

Ia mencontohkan kasus di Thailand yang pernah mengalami guncangan politik akibat kebijakan beras. Kebijakan subsidi beras pada era Perdana Menteri Yingluck Shinawatra disebut membuat stok beras Thailand menumpuk hingga 15,5 juta ton.

Penumpukan tersebut pada akhirnya memukul ekspor dan menimbulkan kerugian negara hingga miliaran dolar AS. Kondisi itu dinilai menjadi pelajaran agar Indonesia tidak terjebak pada kebijakan stok besar tanpa strategi pelepasan yang matang.

“Ini negara nanti ada potensi rugi besar ini, si Bulog,” kata Andreas dalam forum tersebut, Selasa (20/1/2016).

Ia lalu mengungkapkan posisi stok awal tahun Bulog yang menurutnya sudah cukup besar. Ia menyebut stok awal tahun Bulog berada di angka 3,36 juta ton.

“Nah, stok awal tahun Bulog itu 3,36 juta ton. Stok awal tahun. Bagaimana melepaskan stok ini persoalan sangat besar,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan tidak berhenti pada pencapaian stok tinggi. Yang lebih krusial adalah mekanisme keluar-masuk beras di Bulog, termasuk strategi menyalurkan stok agar tidak menimbulkan beban tambahan.

“Kalau tidak, akan terjadi disposal yang luar biasa besar. Dan yang dirugikan siapa? Semuanya,” lanjutnya.

Baca Juga: Bulog Potong Jalur Distribusi, Harga MinyaKita Dijamin Sesuai HET Rp 15.700 per Liter

Ia juga menyinggung wacana penambahan stok yang dapat membuat cadangan beras semakin besar. Ia menilai, rencana penyerapan yang tinggi perlu dibarengi dengan kemampuan logistik dan distribusi yang realistis.

Ia menekankan, tata kelola stok pangan harus mempertimbangkan kapasitas penyimpanan hingga kemampuan pelepasan ke pasar. Sebab, jika stok terus dipaksa naik, risiko penumpukan dinilai makin besar.

“Apalagi rencananya sampai 7 juta ton. Waduh, kapasitas gudang Bulog aja hanya 3 juta ton,” ucapnya.

Ia menilai, Bulog seharusnya diberi ruang untuk menghitung strategi pengelolaan stok secara profesional. Lembaga tersebut diminta tidak dibebani kepentingan lain di luar fungsi stabilisasi pangan.

“Bulog itu seharusnya bebas dari intervensi pihak manapun. Sehingga Bulog bisa menghitung in-out dengan lebih tepat,” katanya.

Ia juga mengingatkan, stok besar bukan semata soal pencitraan. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana stok tersebut dikelola untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan, tanpa menciptakan pemborosan fiskal.

“Bukan kemudian Bulog ditimbun beras sedemikian besar, enggak tahu cara menjualnya, melepaskannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah memperkuat kebijakan pangan yang berbasis fakta dan data yang akurat. Ia menilai, perbaikan data dasar, prakiraan pasar, serta manajemen risiko harus menjadi pijakan utama dalam menentukan kebijakan stok pangan pemerintah.

“Jangan kebijakan berdasarkan hapalan, kepentingan pribadi, berdasarkan ego, dan lain sebagainya. Tapi berlandaskan fakta," pungkasnya.