Meski berstatus kementerian koordinator, Kemenko PMK menuntut standar akademik yang cukup tinggi. Filter alami seperti syarat nilai IPK dan kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata seringkali mengurangi jumlah pendaftar.
Namun, bekerja di kementerian koordinator memberikan pengalaman strategis yang luas karena bersentuhan langsung dengan kebijakan lintas kementerian.
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)
Instansi ini sering masuk dalam daftar pelamar paling sedikit karena dominasi formasi untuk tenaga ahli di bidang kelautan, teknik perkapalan, dan hukum investasi internasional.
Selain itu, penempatan yang difokuskan pada pengawasan proyek strategis di berbagai daerah terpencil untuk tahun 2026 juga menjadi alasan mengapa pelamar berpikir dua kali untuk mendaftar.
5. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY)
Bagi sarjana hukum, Komisi Yudisial adalah tempat yang tepat jika ingin menghindari kepadatan pelamar di Mahkamah Agung. Fokus tugas pada pengawasan hakim membutuhkan individu dengan integritas tinggi dan pemahaman hukum acara yang mendalam. Kurangnya publikasi mengenai kesejahteraan dan jenjang karier membuat instansi ini sering terlewati oleh pelamar.
6. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
BPIP masih mencari bentuk popularitasnya di mata pencari kerja. Fokus kerja yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai ideologi dianggap kurang "menantang" bagi pelamar yang lebih menyukai bidang teknis. Padahal, dengan pendaftar yang sedikit, peluang Anda untuk melaju ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menjadi jauh lebih besar.
Baca Juga: Dua Wajah THR: Berkah Bagi ASN, 'Penyakit Tahunan' Bagi Buruh Swasta?
7. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Tantangan utama dari BNPP adalah lokasi penempatan di pelosok Indonesia hingga kawasan IKN.
Jika Anda siap ditempatkan di perbatasan, BNPP adalah peluang emas.
8. Sekretariat Jenderal Komnas Perempuan
Serupa dengan Komnas HAM, lembaga ini membutuhkan spesialisasi tajam di bidang gender dan perlindungan sosial. Niche yang sempit ini membuat pelamar umum tidak bisa masuk sembarangan.
Bagi pemilik portofolio di bidang studi gender atau psikologi sosial, instansi ini hampir selalu memiliki rasio pelamar yang sangat rendah.
Tag
Berita Terkait
-
Pemerintah Gelontorkan Rp55 Triliun untuk THR 2026, Swasta Wajib Bayar Penuh H-7 Lebaran
-
Cara Hitung THR PPPK dan PPPK Paruh Waktu, Ini regulasinya
-
Seskab Teddy: THR ASN dan TNI-Polri Cair 100 Persen, Swasta Dilarang Mencicil
-
Gaji 13 2026 Kapan Cair? Ini Jadwalnya dari Menko Perekonomian
-
PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- Bedak Sekaligus Foundation Namanya Apa? Ini 4 Rekomendasi yang Ringan di Wajah
- Sudah 4 Bulan Ditahan, Bupati Pati Sudewo Sampaikan Pesan Rindu dari Rutan KPK
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Target Tembus Rp563 Miliar, CBDK Optimis Properti PIK 2 Makin Dilirik Investor
-
Awas, Risiko Kebocoran Solar Subsidi Imbas Harga BBM Nonsubsidi Naik Gila-gilaan
-
BBRI atau BMRI? Pakar Senior Ini Ungkap Saham Pilihannya untuk Jangka Panjang
-
Cara Andi Hakim Tilap Dana Nasabah Rp28 Miliar, Modus 'BNI Deposito Investment'
-
Viral Gerakan Tutup Rekening, BNI Janji Kembalikan Dana Gereja di Aek Nabara
-
Skandal Dana Umat di Aek Nabara, BNI Janji Dana Gereja Dikembalikan Sepenuhnya
-
Iran Kembali Tutup Selat Hormuz Sampai Waktu yang Tak Ditentukan, Gegara Ulah Trump
-
Pemerintah Segera Tutup Praktik Open Dumping di Seluruh TPA
-
Pemerintah Mulai Kaji Kereta Papua, Rute Sentani-Kota Jayapura Jadi Proyek Awal
-
Harga BBM Naik, Ini Warga RI yang 'Halal' Beli Bensin Subsidi