Bisnis / Ekopol
Selasa, 31 Maret 2026 | 15:53 WIB
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman. (SuaraSulsel.id/Lorensia Clara)
Baca 10 detik
  • Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan penghentian ekspor CPO untuk mendikte pasar global saat PSBM XXVI di Makassar.
  • Ancaman penghentian CPO ini didasarkan pada dominasi Indonesia atas 60 persen pasokan global, mirip analogi blokade Iran.
  • Pakar menyoroti risiko substitusi komoditas, gugatan WTO, serta anjloknya harga petani akibat kebijakan restriksi ekspor sepihak.

Suara.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendadak jadi perbincangan usai keterangannya dalam Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI di Makassar pada Kamis, 26 Maret 2026.

Amran mengklaim bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk mendikte pasar global dengan cara yang cukup ekstrem, yakni menyetop ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah.

Ia bahkan menganalogikan langkah tersebut dengan aksi blokade militer yang dilakukan Iran di Selat Hormuz. Hal ini memicu gelombang diskusi di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi mengenai batas aman antara kedaulatan ekonomi dan isolasi perdagangan.

Amran menilai bahwa dominasi mutlak Indonesia atas komoditas kelapa sawit di kancah internasional adalah modal tawar yang sangat kuat untuk menekan negara-negara konsumen.

“Kita hilirisasi. Iran menutup Selat Hormuz, kita bisa tutup lebih besar CPO. Kita yang menguasai pasar dunia,” ujar Amran mengutip dari unggahan akun YouTube SulawesiPos.

Amran memaparkan data bahwa Indonesia bersama Malaysia menguasai sekitar 80 persen dari total pasokan CPO di seluruh dunia, di mana kontribusi murni Indonesia sendiri mencapai angka 60 persen.

Dengan memegang kendali atas rantai pasok tersebut, ia sangat meyakini bahwa menyetop keran ekspor bahan mentah demi mendukung program hilirisasi industri di dalam negeri akan memberikan guncangan dahsyat bagi tatanan ekonomi dunia.

Keyakinan ini ia dasarkan pada hitungan bahwa jika Indonesia menahan sekitar 32 juta ton ekspor CPO mentah dan mengolahnya menjadi produk turunan bernilai tambah seperti margarin, negara-negara barat akan kelimpungan.

“Kalau kita tutup, apa tidak ‘kiamat’ dunia, kiamat kecil?” ujar dia.

Baca Juga: Sebut Kemenlu Tak Punya Taji, Pengamat UGM Kritik Lemahnya Posisi Tawar RI di Selat Hormuz

Sebagai data pendukung, Amran merujuk pada kebutuhan industri di Amerika Serikat yang mencapai 1,7 juta ton CPO per tahun, serta kawasan Eropa yang menyerap hingga 2,3 juta ton.

Perspektif Pakar: Nasionalisme Sumber Daya atau Proteksionisme Agresif?

Jika ditinjau dari kacamata ekonomi politik internasional, ppernyataan Amran Sulaiman ini merupakan contoh klasik dari penerapan Nasionalisme Sumber Daya (Resource Nationalism) dan Persenjataan Komoditas (Commodity Weaponization).

Secara teoretis, strategi ini terjadi ketika sebuah negara memanfaatkan kontrol monopoli atau oligopoli atas komoditas strategis tertentu untuk memaksa perubahan kebijakan atau keuntungan ekonomi dari negara lain

. Indonesia memang berada dalam posisi pasar oligopoli bersama Malaysia untuk komoditas CPO.

Namun, analogi "Selat Hormuz" yang digunakan Mentan cukup kontroversial. Terlebih saat ini ribuan orang menjadi korban akibat perang Iran, AS dan Israel berkaitan dengan konflik tersebut.

Load More