Ribuan PPPK Terancam Diberhentikan, Regulasi Alokasi APBD Jadi Penyebab?

Baca 10 detik

Ribuan PPPK di berbagai wilayah Indonesia terancam PHK akibat keterbatasan anggaran daerah yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen.
Pemerintah daerah dinilai kurang hati-hati dalam perencanaan rekrutmen pegawai tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah secara matang dan komprehensif.
Rencana PHK massal berisiko menimbulkan dampak negatif terhadap sosial, ekonomi, politik, serta potensi gugatan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Jumlah urusan yang diserahkan kepada daerah tidak harus seragam, tetapi disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing. Daerah dengan kapasitas keuangan rendah tidak seharusnya dipaksa memikul beban administratif yang sama besar dengan daerah kaya," jelasnya.