- OJK melakukan reformasi pasar modal melalui delapan rencana aksi untuk meningkatkan transparansi dan memenuhi standar global yang berlaku.
- Kebijakan seperti peningkatan batas free float dan pengungkapan pemilik manfaat bertujuan menstabilkan harga serta mengurangi kesenjangan informasi pasar.
- Reformasi ini berhasil memperkuat fondasi pasar modal Indonesia serta meningkatkan daya saing dan kepercayaan investor di kancah internasional.
Suara.com - Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI), David Sutyanto, menilai reformasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sukses membuat pasar modal Indonesia semakin transparan dan selaras dengan standar global.
Transparansi ini diwujudkan melalui sejumlah kebijakan, mulai dari perluasan klasifikasi investor hingga peningkatan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Semua sudah dilakukan OJK dalam 8 rencana aksi percepatan reformasi pasar modal RI yang diluncurkan beberapa waktu lalu.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari reformasi besar yang bertujuan memperkuat fondasi pasar modal nasional. Kebijakan OJK bukan hanya tepat, tetapi juga strategis dalam mendorong kualitas pasar ke level yang lebih tinggi.
Menurut David, peningkatan transparansi akan memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi pasar. Ia menjelaskan bahwa akses informasi yang lebih luas akan mengurangi kesenjangan informasi (information asymmetry) antara pelaku pasar.
“Investor dan analis akan lebih mudah memahami struktur kepemilikan, hubungan afiliasi, hingga tingkat likuiditas saham yang sebenarnya. Ini akan mendorong terbentuknya harga saham yang lebih mencerminkan fundamental perusahaan,” ujarnya, ditulis Selasa (14/4).
Selain itu, peningkatan batas free float dinilai akan memperbaiki kualitas likuiditas pasar. Saham dengan free float rendah selama ini cenderung rentan terhadap volatilitas yang tidak sehat dan lebih mudah dimanipulasi.
Dengan porsi saham publik yang lebih besar, proses pembentukan harga (price discovery) menjadi lebih optimal dan stabil.
David juga menyoroti pentingnya transparansi terkait Ultimate Beneficial Owner (UBO). Menurutnya, informasi mengenai pengendali riil perusahaan menjadi faktor krusial dalam menilai risiko tata kelola dan potensi konflik kepentingan.
“Dalam konteks global, transparansi UBO sudah menjadi standar yang diperhatikan investor institusional. Ini penting untuk meningkatkan integritas pasar,” katanya.
Baca Juga: Perhatian! 18 Emiten Diusir BEI dari Pasar Modal RI, Ini Daftarnya
Lebih lanjut, pengenalan mekanisme High Shareholding Concentration turut memberikan perlindungan tambahan bagi investor.
Dengan adanya informasi mengenai konsentrasi kepemilikan saham, investor dapat mengukur risiko secara lebih komprehensif, khususnya terkait potensi volatilitas dan likuiditas.
Tingkatkan Kepercayaan Investor Global
David menilai, rangkaian kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing di mata investor global.
Dalam berbagai indeks internasional, faktor transparansi, free float, dan tata kelola menjadi indikator utama dalam menentukan klasifikasi pasar.
“Reformasi ini tidak hanya berdampak domestik, tetapi juga strategis untuk meningkatkan persepsi Indonesia di pasar global,” jelasnya.
Berita Terkait
-
Purbaya Pamer Kondisi Ekonomi RI ke Investor AS, Minta Tak Ragu Investasi
-
Ritual Aneh Investor Agar Cuan: Dari Punggung Sakit George Soros Hingga Ramalan Bintang
-
18 Saham Ditendang dari Bursa, BEI: Itu Peringatan Buat Emiten
-
Ternyata Masalah Ini yang Bikin Investor Ritel Boncos di Pasar Saham
-
Jumlah Investor Reksa Dana Tembus 19,8 Juta di Awal 2026
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala
-
Pertamina Sebaiknya Segera Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Awas Merugi
-
PT PGE dan PT PLN IP Sepakati Tarif Listrik, PLTP Lahendong Bottoming Unit Mulai Operasi 2028
-
Bukan KPR Biasa, Ini Rahasia Punya Properti dengan Biaya Terjangkau di BRI
-
Aturan Baru Purbaya, APBN Tanggung Cicilan Utang Kopdes Merah Putih
-
Pabrik Melamin Pertama dan Terbesar RI Resmi Dibangun di Gresik, Nilai Investasi Rp 10,2 T