Pencegahan Stunting Tidak Bisa Dilakukan Sendiri, Perlu Kolaborasi Lintas Sektor

Suara.com - Pencegahan stunting alias kekerdilan tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak. Pemerintah pun mengajak sejumlah pemangku kepentingan beserta masyarakat melakukan kolaborasi dalam melakukan aksi mencegah stunting di sejumlah daerah di Tanah Air.

“Kami mengajak lintas sektor untuk turut andil dan peduli dalam upaya menekan angka stunting Program Aksi Bersama Cegah Stunting (ACS). Proyek percontohan kolaborasi pemerintah dan masyarakat memberikan beberapa sumber protein hewani seperti yang telah dilakukan di Pandeglang, yaitu mengutamakan susu berkalori tinggi dan telur. Nantinya, keberhasilan dari proyek percontohan yang berlokasi di 14 desa ini akan direplikasi ke seluruh desa di Indonesia,” ujar Direktur Executive Habibie Institute for Public Policy and Government (HIPPG), Widya Leksmanawati, dalam keterangan tertulisnya.

Dia menambahkan saat ini terdapat delapan provinsi yang menjadi wakil wilayah percontohan, diantaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Dari delapan provinsi tersebut, terdapat 2.687 desa yang masuk kategori stunting. Selanjutnya, setelah melalui beberapa tahap pendataan, sebanyak 14 desa nantinya akan menjadi lokasi proyek percontohan.

Direktur Sinkronisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah III Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Budiono Subambang MPM, berharap program aksi cegah stunting dapat menjadi pedoman bagi daerah lainnya dalam pencegahan stunting.

“Diantara isu terkait stunting yang dapat diidentifikasi adalah bagaimana daerah menetapkan daerah untuk percepatan stunting, bagaimana mengubah perilaku masyarakat dalam hal edukasi kesadaran pemenuhan gizi seimbang, dan rendahnya dukungan sosial,” kata Budiono.

Budiono menjelaskan penyelenggara dari program percepatan penurunan stunting itu adalah kementerian, lembaga pemerintah daerah, tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa yang bersama-sama secara vertikal maupun horisontal melibatkan dunia usaha, pendidikan, dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya mengisi ruang-ruang yang sesuai dengan kemampuan.

Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dirjen Pemerintah Desa Kemendagri, Dr Paudah MSi, menambahkan pencegahan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan perlu kerjasama berbagai pihak.

“Diperlukan upaya duduk bersama antara pemerintah daerah dan desa karena yang perlu ditekankan adalah tentang bagaimana peran desa dan sasaran intervensinya,” kata Paudah.

Wakil Bupati Kabupaten Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo SE, mengatakan pihaknya telah mendorong peran perangkat lintas sektor dalam penanganan stunting dalam upaya mengintegrasi fungsi satu sama lain. Selain itu, Pemerintah daerah Tulungagung juga alami peningkatan dukungan anggaran dari APBD maupun APBN untuk penanganan stunting. Pemerintah daerah juga mendorong kemitraan dunia usaha atau ormas LSM dalam penanganan stunting.

Baca Juga: BKKBN: Untuk Turunkan Angka Stunting, Kelahiran Prematur Juga Harus Dicegah

“Dari hasil kerja sama lintas sektor, angka stunting kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, pada bulan September 2021 sebesar 4,52 persen, pada bulan Januari 2022 turun menjadi 4 persen. Ini juga imbas baik dari intervensi birokrasi pilot project HIPPG yang kemudian menunjukkan tren baik pada beberapa lokasi yang ditunjuk. Jumlah balita stunting di desa Macanbang kecamatan Gondang, dari 14 balita yang telah ditangani, empat balita telah sembuh dan 10 balita lainnya masih dalam tahap penanganan lanjutan,” kata Gatut.