Dear Fadia Arafiq, Ini 9 Prinsip Good Governance yang Penting Dipahami Kepala Daerah

2. Akuntabilitas

Seorang Bupati wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Jika terjadi dugaan korupsi dalam proyek pengadaan, hal itu menunjukkan gagalnya fungsi akuntabilitas dalam birokrasi tersebut.

3. Transparansi

Pemerintahan yang baik tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

Informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan proses pengadaan barang/jasa harus bisa diakses publik dengan mudah.

Keterbukaan ini adalah kunci untuk mencegah main mata dengan pihak ketiga.

4. Responsibilitas

Prinsip ini menuntut pemerintah untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab atas dampak kebijakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

Baca Juga: Berapa Harga Mobil Alphard Tahun 2005? Cuma Seharga LMPV, Siap Bikin Mudik Lebaran Ala Sultan

5. Efektivitas dan Efisiensi

Pengelolaan sumber daya publik, seperti dana APBD harus dilakukan secara optimal.
Proyek pengadaan outsourcing yang dikorupsi jelas melanggar prinsip ini, karena merugikan keuangan negara dan tidak mencapai hasil maksimal bagi rakyat.

6. Partisipasi Masyarakat

Warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik.
Pemimpin yang baik akan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

7. Kesetaraan dan Keadilan

Setiap warga negara harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk sejahtera.

Praktik korupsi biasanya hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, yang jelas mencederai rasa keadilan.

8. Responsivitas

Pemerintah harus cepat dan tanggap dalam melayani serta merespons aspirasi masyarakat, bukan justru sibuk mengurus kepentingan pribadi atau kelompok.

9. Visi Strategis

Seorang pemimpin harus punya pandangan jauh ke depan tentang bagaimana mengelola daerahnya agar selaras dengan kebutuhan pembangunan nasional, bukan sekadar menjalankan fungsi seremonial.

Kasus yang menjerat Fadia Arafiq menjadi pengingat keras bagi para pejabat publik: latar belakang profesi apa pun sebelum menjabat bukanlah alasan untuk mengabaikan hukum.

Saat seseorang dilantik menjadi Bupati, ia otomatis memikul beban tanggung jawab untuk menjalankan prinsip Good Governance demi rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri.