Suara.com - Jakarta, Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setuju untuk membahas 65 Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai RUU usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Prinsipnya, kami setuju untuk membahas 65 RUU DOB dan kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya terdapat klausul pembentukan DOB. Di masa mendatang, tidak tertutup kemungkinan kami mengajukan RUU DOB sebagai usul inisiatif,” ujar Ketua Komite I DPD Alirman Sori usai membuka rapat kerja (raker) antara Komite I DPD dan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang diwakili oleh Djohermansyah Djohan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemdagri di gedung DPD, Senin (10/2/2014).
Menurut Alirman Sori dalam keterangan resmi DPD yang diterima Matamata.com, ada 30 calon DOB, di antaranya yang telah dikunjungi dan direkomendasikan oleh Komite I DPD, calon DOB sisanya didorong untuk mengikuti mekanisme yang sama.
Dalam kesempatan itu, senator asal Sumatera Barat tersebut menyinggung kesepakatan raker Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, pekan lalu, Senin (3/2/2014), yang dihadiri oleh Komite I DPD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Keuangan (Menkeu), dalam pembahasan keputusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang menyetujui usul pembentukan 65 DOB. Kesepakatan tersebut merupakan tindaklanjut Rapat Paripurna DPR, Kamis (24/10/2014), menyepakati usul pembentukan 65 calon DOB, untuk dibahas Komisi II DPR bersama Komite I DPD dan Pemerintah.
Poin penting dalam raker tersebut, lanjut Alirman Sori, pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membahas 65 RUU DOB, asalkan memperhatikan agenda nasional khususnya Desain Besar Penataan Daerah (Desartrada) di Indonesia tahun 2010-2025, sebagai kebijakan nasional yang merupakan roadmap penataan daerah otonom di Indonesia.
“Yaitu, pembentukan DOB mengacu ke desain besar penataan daerah (desartada) guna menghindari beban daerah induk,” kata Ketua Komite I DPD.
Berita Terkait
-
Mengapa Tokoh Lintas Iman Mendesak Pengesahan RUU Masyarakat Adat demi Hutan Papua?
-
Cegah Kesewenang-wenangan, DPR Jaga Keseimbangan Hak Negara dan Individu di RUU Perampasan Aset
-
UU Pusat Finansial Internasional: Awas Bahaya Shell Company dan Arbitrase!
-
Langkah Strategis Koperasi SMS DPD RI Menjawab Zaman
-
Gaji Naik, Korupsi Turun? Sebuah Asumsi yang Perlu Diuji
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Krisis Imigran Maroko ke Spanyol Disorot, Dugaan Ada Campur Tangan Israel
-
Kisah Haru Lia di Sekolah Rakyat, Untuk Pertama Kalinya Mengenakan Seragam Baru
-
Harga Cuma Rp1 Jutaan, 5 HP Ini Punya Kamera di Atas Ekspektasi
-
Telan Anggaran Rp 3,82 Triliun, Purbaya Minta Fasilitas Sekolah Rakyat Layak Dipakai
-
Kapal Mutiara Sentosa Terbakar di Perairan Madura, Penumpang Terjun ke Laut
-
Kinerja Ekspor Industri Tekstil RI Diproyeksi Moncer pada 2027, Tumbuh hingga 4%
-
Disumbang Pemerintah, Laba Bersih Pupuk Indonesia Meroket 250,3% di Semester I-2026
-
Pemda Guyur Anggaran Rp 500 Juta buat Alokasi Pendidikan
-
Ironi Ruang Kota: Ketika Mal Harus Terbuka, tapi "Rumah Rakyat" Dipagari Kawat Berduri
-
Tekiro Cetak Sejarah Dunia Lewat Kompetisi Mekanik Terbesar di GIIAS 2026