Suara.com - Menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada 9 April 2014 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Juli mendatang, berbagai kalangan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara benar.
Sebab, dengan berpartisipasi dalam kedua even tersebut merupakan wujud penyaluran aspirasi masyarakat didalam perjalanan negara dan bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang bertanggungjawab.
“Mengabaikan hak pilih pada pemilu, menyebabkan dampak negatif bagi pembangunan nasional,” kata Pengamat Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan, di Jakarta, dalam siaran pers yang diterima suara.com, Senin (17/3/2014).
Syahrial menjelaskan, paling tidak terdapat 3 dampak negatif dari pengabaian hak pilih dalam pemilihan umum (pemilu), khususnya jika penduduk yang berpartisipasi dalam pemilu berjumlah rendah.
Pertama, kata Syahrial, program pembangunan yang disiapkan oleh Presiden terpilih berpotensi tidak didukung oleh mayoritas penduduk. Salah satu alasannya adalah karena penduduk yang tidak menggunakan hak suaranya tidak merasa menjadi pendukung dari program tersebut. Oleh sebab itu, potensi gagalnya pencapaian tujuan pembangunan menjadi cukup besar, dan ini sangat berbahaya bagi suatu negara yang umur demokrasinya masih muda.
Kedua, kelompok yang tidak menggunakan hak suara pada saat pemilu berpotensi menjadi kekuatan yang dapat melakukan “sabotase” atas program-program yang telah disusun oleh pemerintah yang dikomandoi oleh Presiden terpilih. Resiko ini dapat berupa “pembelokan” arah pembangunan, maupun berupa hambatan yang dapat memperlambat laju pembangunan.
Ketiga, kelompok yang tidak menggunakan hak suara, secara politis merasa berada diluar dari sistem politik yang dibangun, sehingga mereka dapat menganggap dirinya tidak bermasalah jika tidak memberikan dukungan kepada Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden terpilih.
“Dan ini jelas tidak sehat didalam sistem Demokrasi yang salah satunya ditandai dengan besarnya angka partisipasi di dalam dukungan atas gerak pembangunan,” jelas Syahrial.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
Pilihan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
Terkini
-
Aktivis 98 Gagas 'Warga Peduli Warga', Bagikan Ribuan Sembako ke Ojol dan Warga Rentan Jakarta
-
Viral Detik-Detik Truk Gas Meledak: 8 Orang Tewas Terpanggang, Puluhan Kritis
-
Suyudi-Dedi Prasetyo Calon Kuat, Seabrek 'Dosa' Era Kapolri Listyo Mesti Ditanggung Penerusnya!
-
Tiga Mahasiswa Dinyatakan Hilang, Polda Metro Jaya Buka Posko Pengaduan
-
Isu Listyo Sigit Diganti, ISESS Warning Keras: Jangan Pilih Kapolri dengan Masa Jabatan Panjang
-
'Ganti Kapolri' Trending, Data INDEF Ungkap Badai Kemarahan Publik di X dan TikTok, Ini Datanya
-
Marak Pencurian Kabel Traffic Light di Jakarta, Pramono Ogah Penjarakan Pelaku: Humanisme Penting!
-
Gigit Jari! Bansos Disetop Imbas Ribuan Warga Serang Banten 'Dibudaki' Judol, Termasuk Belasan ASN
-
Cegah Siswa Keracunan, BGN Ajari Penjamah di Mimika soal MBG: Diiming-imingi Sertifikat Hygiene!
-
Isu Pergantian Kapolri, Pengamat Sebut Rekam Jejak Hingga Sensitivitas Sosial Jadi Parameter