Suara.com - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jabar membentuk tim advokasi untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014.
Tim advokais dibentuk untuk mengawasi pilpres bersih dan jujur tanpa pelanggaran hukum yang dapat mencederai demokrasi.
"Yang jelas pesta demokrasi harus jujur, bebas dan itu tugas kami untuk mengawal. Kami adalah orang hukum untuk menjaga Pilpres 2014 lancar tidak dipenuhi manipulasi kecurangan pemilu," kata Koordinator Tim Advokasi PDIP Jabar Abdi Yuhana di Bandung, Selasa (3/6/2014).
Ia menuturkan Pilpres 2014 di wilayah Jabar tidak boleh ada tindakan curang yang bertujuan memenangkan perolehan suara calon presiden di wilayah Jabar.
Jika ditemukan ada kecurangan Pilpres, kata dia maka akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku atau sampai diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pesta rakyat tidak boleh dicurangi, dan kami tidak akan segan-segan kalau tindak pidana pemilu. Kami akan mengajukan ke MK," katanya.
Ia mengungkapkan alasan dibentuknya tim advokasi karena selama tahapan kampanye Pilpres rawan kecurangan.
Menurut dia kecurangan rawan dilakukan oleh pejabat negara yang mendukung pasangan calon presiden dengan memanfaatkan fasiltas negara atau menggunakan uang negara.
"Oleh karena itu selama masa kampanye itu kami mencermati dan melaporkan jika saja ada aparatur negara menggunakan fasilitas negara, menggunakan uang negara untuk kegiatan kampanye," katanya.
Sementara itu, pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasang kandidat Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung oleh lima partai yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI sedangkan Prabowo-Hatta didukung oleh enam partai yaitu Gerindra, PAN, PPP, Golkar, PKS dan PBB. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bantah Isu Bansos Dipotong, Gus Ipul: Itu Narasi Menyesatkan dan Potensi Penipuan!
-
Donald Trump Klaim Terima Usulan Baru dari Iran usai Batalkan Misi Perundingan ke Pakistan
-
Donald Trump Batalkan Keberangkatan Utusan ke Pakistan, Negosiasi Iran AS Kembali Buntu
-
Motif Konyol 'Prank' Damkar Semarang Terungkap: Kesal Debitur Susah Ditagih Utang Rp2 Juta!
-
WHO Sebut Butuh Rp172 Triliun untuk Pulihkan Sistem Kesehatan Gaza dalam 5 Tahun
-
Kekerasan Anak di Little Aresha, Pengurus Hingga Pemilik Terancam Hukuman Berat
-
Bidik Top 50 Kota Global, Jakarta Resmi Jalin Kerja Sama Sister City dengan Jeju Korsel
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?