Suara.com - DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jabar membentuk tim advokasi untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014.
Tim advokais dibentuk untuk mengawasi pilpres bersih dan jujur tanpa pelanggaran hukum yang dapat mencederai demokrasi.
"Yang jelas pesta demokrasi harus jujur, bebas dan itu tugas kami untuk mengawal. Kami adalah orang hukum untuk menjaga Pilpres 2014 lancar tidak dipenuhi manipulasi kecurangan pemilu," kata Koordinator Tim Advokasi PDIP Jabar Abdi Yuhana di Bandung, Selasa (3/6/2014).
Ia menuturkan Pilpres 2014 di wilayah Jabar tidak boleh ada tindakan curang yang bertujuan memenangkan perolehan suara calon presiden di wilayah Jabar.
Jika ditemukan ada kecurangan Pilpres, kata dia maka akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku atau sampai diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Pesta rakyat tidak boleh dicurangi, dan kami tidak akan segan-segan kalau tindak pidana pemilu. Kami akan mengajukan ke MK," katanya.
Ia mengungkapkan alasan dibentuknya tim advokasi karena selama tahapan kampanye Pilpres rawan kecurangan.
Menurut dia kecurangan rawan dilakukan oleh pejabat negara yang mendukung pasangan calon presiden dengan memanfaatkan fasiltas negara atau menggunakan uang negara.
"Oleh karena itu selama masa kampanye itu kami mencermati dan melaporkan jika saja ada aparatur negara menggunakan fasilitas negara, menggunakan uang negara untuk kegiatan kampanye," katanya.
Sementara itu, pemilu Presiden 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasang kandidat Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung oleh lima partai yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI sedangkan Prabowo-Hatta didukung oleh enam partai yaitu Gerindra, PAN, PPP, Golkar, PKS dan PBB. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta