Sekitar 2000 personil kepolisian dikerahkan untuk pengamanan sidang lanjutan sengketa pilpres, di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Jumat (8/8/2014). [suara.com/Adrian Mahakam]
Polda Metro Jaya minta bantuan sejumlah polda untuk menjaga pengumunan hasil sidang sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi, Kamis (21/8/2014). Dikhawatirkan, nanti terjadi demonstrasi besar-besaran oleh massa pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kita libatkan Brimob daerah, beberapa Polda kita minta untuk datang ke Jakarta melalui Mabes Polri," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto, di Polda Metro Jaya, Senin (18/8/2014).
Rikwanto mengatakan kurang lebih 20 Satuan Setingkat Kompi (SSK) akan ditempatkan di berbagai obyek vital di seluruh wilayah Jakarta."Artinya akan ada kurang lebih 21.000 personil kepolisian dibantu unsur lainnya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kaitan keputusan MK," katanya.Rikwanto mengatakan petugas akan menindak tegas siapapun yang bertindak anarkis.
Suara.com - "Kita siapkan seluruhnya, namun yang terdekat itu satu perangkat seusai Standar Operating Procedure (SOP) Prosedur Tetap (Protap) 1, apabila dibutuhkan kita bisa luncurkan kembali dari Polda atau Polres terdekat untuk membantu," kata Rikwanto.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam