Inikah Motif Koalisi Merah Putih Ngotot Kepala Daerah Dipilih DPRD?

Suara.com - Direktur Populi Center, Usep S Ahyar, memprediksi latar belakang di balik keinginan mayoritas partai anggota Koalisi Merah Putih untuk menggolkan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih langsung oleh rakyat, menjadi dipilih oleh DPRD.

Latar belakang yang pertama ialah setelah partai-partai tersebut menghitung betapa sulitnya mereka "menguasai" daerah-daerah apabila pilkada tetap dilaksanakan secara langsung seperti saat ini.

Beda halnya bila pemilihan kepala daerah diwakilkan melalui DPRD, menurut Usep, besar kemungkinan bila metode itu dilaksanakan, koalisi bisa memenangkan banyak pilkada.

"Ini politik. Ini imbas dari pilpres kemarin. Koalisi Merah Putih mungkin sudah melakukan kalkulasi politik. Kalau solid sampai di daerah mereka bisa rebut banyak kepala daerah," kata Usep kepada suara.com, Senin (8/9/2014).

Sedangkan latar belakang yang kedua, dalam konteks transisi pemerintahan, sikap politik Koalisi Merah Putih bisa saja untuk meningkatkan posisi tawar.

Lebih jauh Usep mengatakan metode pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun diwakilkan ke DPRD sesungguhnya sama-sama benar karena merupakan bagian dari proses demokrasi. Pemilihan kepala daerah lewat DPRD, katanya, merupakan wujud demokrasi perwakilan.

"Tapi pemilihan langsung (oleh rakyat) dalam kualitas demokrasi, itu sesungguhnya lebih maju daripada dipilih DPRD," katanya seraya mengatakan kedua metode tetap memiliki celah untuk dikritik.

Usep menekankan agar jangan sampai dalam menentukan pemimpin, rakyat dibiarkan menjadi penonton. Ia berharap argumentasi teknis -- seperti biaya pemilu dan money politics -- jangan sampai mengalahkan hal yang substansi, yaitu bagaimana hak politik rakyat terakomodasi.

"Itu yang paling pokok. Partisipasi masyarakat yang harus diakomodasi.

Kalaupun dalam pemilihan langsung ongkosnya mahal, kemudian masih terjadi konflik horisontal, bahkan terjadi money politics, maka itulah yang menjadi PR untuk diperbaiki.

"Tingkat kabupaten dan kota jangan kalah dengan demokrasi di desa. Kepala desa saja dipilih langsung oleh warganya," kata Usep.