Suara.com - Legislator DPRD Riau meminta kepada seluruh elemen masyarakat, baik pemerintahan atau masyarakat umum, agar penangkapan Gubernur Riau Annas Maamun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui operasi tangkap tangan dijadikan suatu pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam bertindak.
"Mengenai penangkapan gubernur ini agar dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Saya pun juga kaget terjadinya penangkapan ini," kata anggota DPRD Riau, Kordias Pasaribu, Kamis (25/9/2014).
Sebanyak 32 anggota DPRD Riau saat ini berada di Jakarta dalam rangka orientasi dewan oleh kementerian dalam negeri. Menurutnya, selama orientasi itu, para anggota tidak pernah bertemu Annas Maamun yang ternyata juga berada di Jakarta.
"Kami tidak ada bertemu gubernur karena empat hari kami dikarantina dan baru sore tadi penutupan," katanya.
KPK menangkap Annas Maamun bersama delapan orang di sebuah rumah di Citra Grand, Cibubur, sore tadi. KPK juga mengamankan uang dalam bentuk dollar Singapura dan rupiah serta mobil.
Kesembilan orang itu, saat ini sedang menjalani pemeriksaan di KPK. Mereka ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun