Suara.com - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif menilai, Bupati Kudus Musthofa memenuhi syarat untuk dipertimbangkan masuk kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Sudah sangat jelas, dan saya rasa dia memenuhi syarat menjadi menteri," ujar Syafii, ketika ditanya soal peluang Bupati Kudus menjadi calon menteri, di sela-sela acara Tablig Kebangsaan di Kudus, Kamis (16/10/2014).
Hanya saja, kata Syafii pula, dirinya tidak mengetahui apakah Musthofa sendiri bersedia atau tidak masuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Sebelumnya, Syafii sempat menyebutkan beberapa contoh kepala daerah yang menonjol karena menurutnya memiliki semangat petarung, seperti halnya Jokowi saat menjabat Wali Kota Solo. Mereka antara lain adalah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, serta Bupati Kudus Musthofa.
Sementara itu, Musthofa sendiri ketika dimintai tanggapannya soal penilaian Syafii Maarif, mengaku merasa terhormat dan merespons positif. Dia pun mengatakan, jika mendapatkan kesempatan lebih baik dalam melayani yang lebih besar dan sepanjang menjadi tugas negara, itu akan dilaksanakannya sebaik mungkin.
"Hal itu tentunya jika Tuhan mengizinkan, serta pemerintahan Jokowi-JK juga berkenan," ujarnya.
Terkait syarat tambahan yang diajukan Syafii untuk calon menteri, yaitu harus memiliki jiwa patriot petarung, Musthofa mengaku melihatnya sebagai sebuah peluang, di mana ia ingin bekerja dan membuktikan kepada publik.
Selama menjabat Bupati Kudus hingga dua periode, Ketua DPC PDIP itu memang juga dikenal berupaya merangkul pedagang kaki lima (PKL) agar lebih maju dan berkembang. Hal itu dimulainya dari PKL sekolah, hingga yang berjualan di tepi jalan.
Tak hanya itu, Pemkab Kudus juga menggelar acara "Gebyar PKL" untuk memberi kesempatan kepada pelaku usaha kecil tersebut berpromosi. Sementara, PKL yang berjualan di tempat-tempat terlarang, juga mendapat pembinaan dengan menyiapkan lahan yang bisa ditempati untuk berjualan. [Antara]
Berita Terkait
-
Bebas Berkat Amnesti Prabowo, KPK Ungkap Momen Hasto Kristiyanto Cocokkan Nomor Tahanan
-
Finish 10K BorMar 2025 dalam 81 Menit, Hasto Kristiyanto Lampaui Capaian Pribadi: Merdeka!
-
Hasto Kristiyanto Ikut Start 10K BorMar 2025: Mencari Daya Juang di Bawah Keagungan Borobudur
-
Ikut Borobudur Marathon, Hasto PDIP: Mens Sana in Corpore Sano Harus Jadi Budaya
-
Ribka Tjiptaning dari Partai Apa? Dipolisikan Buntut Ucapannya Soal Soeharto
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional