Ini Tantangan Berat Kabinet Pemerintah Jokowi

Suara.com - Politisi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu mengapresiasi terbentuknya Kabinet Rakyat, Senin (27/10/2014). Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan kabinet pemerintah periode 2014-2019 di Istana, Minggu (26/10/2014).

Umam memuji kabinet ini sebagai kabinet yang bagus lantaran diisi oleh sebagian orang-orang yang relatif masih muda.

"Saya belum tahu bisa kerja atau tidak, punya kemampuan untuk kerja cepat atau tidak," " kata Umam kepada suara.com, Senin (27/10/2014).

Menurut Umam, kabinet baru juga memiliki kelemahan, yakni kehadiran sejumlah tokoh lama yang memiliki masalah di masa lalu.

"Ya memang ada yang tua-tua bermasalah dalam pengertian secara moral. Semua tahulah siapa-siapanya," kata Umam.

Tapi, kelemahan kabinet tersebut, kata Umam, tertutupi oleh kehadiran menteri-menteri muda.

Umam berharap Kabinet Rakyat mampu bekerja cepat karena banyak persoalan bangsa yang sudah menunggu untuk diselesaikan.

"Yang penting lebih cepat," kata Umam.

Menurut Umam, kabinet baru memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangan adalah penggabungan nomenklatur kementerian. Ia menyontohkan era Presiden Abdurrahman Wahid yang membutuhkan setahun untuk perubahan kementerian.

"Butuh waktu satu tahun, tak cukup hanya enam bulan. Misalnya Kementerian PDT dan Transmigrasi, Agraria dan Tata Ruang, tentu di dalamnya ada BPN juga. Kemudian, (Kementerian) Pendidikan Dasar Menengah dipisah dengan Pendidikan Tinggi," katanya.

Tantangan yang lebih luas lagi adalah di bidang ekonomi. Misalnya, mengenai bagaimana mengatasi keterbatasan APBN, kemudian utang negara, dan utang swasta yang juga sangat banyak.

Bila solusinya adalah menaikkan harga BBM, kata Umam, bagaimana kalau kemudian ditolak oleh masyarakat.

"Maka harus ada alternatif cari anggaran, kan tidak bisa dipaksa. DPR pasti kan mendengarkan aspirasi masyarakat," katanya.

Tantangan lainnya lagi adalah hengkangnya perusahaan asing dari Indonesia. Mereka pergi karena banyaknya ongkos siluman atau biaya non formal. Misalnya biaya keamanan untuk banyak pihak, terutama organisasi masyarakat

"Itu membuat banyak perusahaan berpikir ulang untuk investasi di sini (Indonesia)," kata Umam.