Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon, mempertanyakan alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghentikan sementara pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.
"Apa alasan Mendagri untuk menghentikan sampai waktu dua bulan e-KTP ini? Pasalnya, e-KTP ini sangat kita perlukan," kata Fadli, setelah melakukan sidak di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).
Fadli menambahkan, untuk kasus-kasus e-KTP yang sejauh ini muncul, memang harus diselesaikan. Namun terlepas dari yang terjadi, menurutnya e-KTP harus tetap berjalan dan tidak boleh dihentikan. Pasalnya, apabila pengambilan data juga dihentikan, program ini akan ketinggalan untuk pembaharuan datanya.
"Selalu ada orang masuk umur 17 tahun, ada yang meninggal. Selama Indonesia ini ada, data ini pasti ada, kecuali ada kasus yang luar biasa," tuturnya.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan bahwa potensi kebocoran di seluruh dunia pasti ada di server e-KTP. Tapi menurutnya, itulah yang harus diproteksi, dan proteksi inilah yang penting.
"Potensi kebocoran, penyalahgunaan ada, tapi jangan menghilangkan esensi e-KTP, karena ini perlu digunakan untuk data-data ke depan. Untuk e-KTP sebagai single identity sangat kita perlukan untuk konsolidasi, karena ini perlu digunakan untuk data-data ke depannya, seperti pajak, NPWP. e-KTP di seluruh dunia sudah digunakan dari abad yang lalu. Kita terlambat sudah satu abad," tandasnya.
Berita Terkait
-
Mendagri Tito Viral Usai Komentari Bantuan Malaysia, Publik Negeri Jiran Kecewa
-
Perubahan Skema Pupuk Subsidi Dinilai Dorong Transparansi
-
Kemenbud Luncurkan Buku Sejarah Ulang, Fadli Zon Tegaskan Bukan Ditulis Pemerintah
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025