Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon, mempertanyakan alasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghentikan sementara pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.
"Apa alasan Mendagri untuk menghentikan sampai waktu dua bulan e-KTP ini? Pasalnya, e-KTP ini sangat kita perlukan," kata Fadli, setelah melakukan sidak di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2014).
Fadli menambahkan, untuk kasus-kasus e-KTP yang sejauh ini muncul, memang harus diselesaikan. Namun terlepas dari yang terjadi, menurutnya e-KTP harus tetap berjalan dan tidak boleh dihentikan. Pasalnya, apabila pengambilan data juga dihentikan, program ini akan ketinggalan untuk pembaharuan datanya.
"Selalu ada orang masuk umur 17 tahun, ada yang meninggal. Selama Indonesia ini ada, data ini pasti ada, kecuali ada kasus yang luar biasa," tuturnya.
Lebih lanjut, Fadli mengatakan bahwa potensi kebocoran di seluruh dunia pasti ada di server e-KTP. Tapi menurutnya, itulah yang harus diproteksi, dan proteksi inilah yang penting.
"Potensi kebocoran, penyalahgunaan ada, tapi jangan menghilangkan esensi e-KTP, karena ini perlu digunakan untuk data-data ke depan. Untuk e-KTP sebagai single identity sangat kita perlukan untuk konsolidasi, karena ini perlu digunakan untuk data-data ke depannya, seperti pajak, NPWP. e-KTP di seluruh dunia sudah digunakan dari abad yang lalu. Kita terlambat sudah satu abad," tandasnya.
Berita Terkait
-
Gugat Uang Pensiun Anggota DPR ke MK, Lita Gading Ngaku Diserang Oknum Caleg Gagal
-
Gelar Rapat Tertutup, Komisi IX DPR Sepakati Tambahan Anggaran Buat Kemenaker Rp 144 Miliar
-
Komisi IX DPR Gelar Rapat Tertutup Bareng Kemenaker Hari Ini, Bahas Apa?
-
Tak Mau Kebobolan Lagi, Komisi I DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Bertanding di Indonesia
-
Pemda Berperan Penting Dukung Produktivitas Nasional, Tegas Mendagri
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
-
Profil PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP): Emiten Resmi Dicaplok ASII
Terkini
-
Siapa Dony Oskaria? Jejak Bankir Andal Pilihan Prabowo yang Kini Jadi Kepala BP BUMN
-
Uji Materi UU PDP di MK, Koalisi Sipil Minta Jurnalisme Tak Dianggap Perbuatan Melawan Hukum
-
Cederai Demokrasi! Guru Besar UI Kecam Keras Penangkapan Aktivis dan Penyitaan Buku Saat Aksi Demo
-
Roy Suryo Cs Bedah Buku Keliling 100 Kota, Sebut Ijazah Jokowi 99,99% Palsu dan Analogi Petruk
-
Diaspora Belanda Heran Lihat Aksi Relawan Jokowi Ancam Demo Pakai BH-CD: Negeri Ini Sedang Sakit
-
Dari KPK ke Istana: Profil Akhmad Wiyagus, Jenderal Integritas Kini Jadi Wamendagri
-
Profil Akhmad Wiyagus: Polisi Peraih Hoegeng Awards Dilantik Jadi Wakil Menteri Dalam Negeri
-
Pramono Tolak Atlet Israel Bertanding di Jakarta: Tak Ada Manfaatnya, Minta Visanya Tak Dikeluarkan
-
Makin Terpojok? Imigrasi Ungkap Nasib Buronan Riza Chalid di Luar Negeri usai Paspor Dicabut!
-
Mahfud MD Tantang Menkeu Purbaya Usut Kasus Dugaan Pencucian Uang Rp189 Triliun dalam Impor Emas