Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai bahwa kegaduhan politik yang terjadi saat ini, baik yang terjadi di DPR maupun antara DPR dengan pemerintah, adalah hal yang biasa. Dia mengatakan bahwa kegaduhan tersebut adalah bagian dari cara untuk mengarah ke hal dan situasi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Karena itu, dirinya mengaku yakin dan optimistis bahwa kegaduhan politik yang terjadi tidak membawa petaka.
"Terlihat demikian memang. Tapi di satu sisi, kita harus optimistis. Kegaduhan politik sesuatu hal biasa. Jadi yang paling penting, apakah menuju perbaikan, atau kekacauan yang lebih jelek dari sebelumnya," kata Fadli, dalam diskusi yang bertajuk 'Wajah Politik Kita', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Fadli pun menegaskan, adanya ketegangan antara DPR dengan pemerintah adalah hal yang wajar, karena sudah menjadi tanggung jawab DPR untuk mengawasi pemerintah dan bekerja sama dengan pemerintah. Jika ada perbedaan pandangan dengan pemerintah, menurutnya yang harus dilihat bukan perbedaannya, namun fungsi DPR maupun pemerintah itu sendiri.
"Yang terpenting adalah bagaimana terkait fungsi-fungsi institusi-institusi yang ada, baik pemerintah atau presiden, DPR, dan kontrol rakyat yang ikut mengontrol pemerintah. Bisa aja kan, kritik itu adalah masukan. Bukan kegaduhannya yang dilihat, jadi fungsi pengawasannya," papar Wakil Ketua DPR ini.
Namun, meski dianggap wajar, Fadli juga tidak menampik bahwa bisa saja segala sesuatunya keluar dari jalur dan aturan yang sudah ada. Untuk itu, dia pun menganggap boleh dibiarkan, dan harus segera diatasi dengan perbaikan yang signifikan.
"Tapi kegaduhan itu dianggap kita tidak mengeluarkan statement menabrak UU, menabrak aturan main. (Kalau iya) Maka itulah yang harus diperbaiki. Kita lihat parlemen di Amerika dan Inggris yang demokrasinya lebih maju dari kita, perdebatan itu biasa," tutupnya.
Berita Terkait
-
Tak Bisa Lagi Sembarangan, RUU PPRT Bakal Atur Perusahaan Berbadan Hukum yang Boleh Salurkan PRT
-
Ketua Baleg DPR RI Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, Rieke Pitaloka Usul Momentum Hari Kartini
-
Tak Sekadar Silaturahmi: AHY Sebut Pertemuan Prabowo Bareng Mantan Presiden Punya Misi Khusus
-
Nyai Hj. Hindun Susilowati, Sosok Pengasuh Ponpes Al Muayyad Solo Wafat
-
Timur Tengah Memanas, DPR Segera Panggil Kementerian Haji Bahas Nasib Jemaah Umrah
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Mamah Dedeh Bocorkan Isi Pertemuan Prabowo dan Ulama: Bahas Perang Dunia hingga Krisis Bangsa
-
JK Ungkap Isi Pertemuan dengan Prabowo: Bahas Kondisi Negara hingga Ketegangan Global
-
Jusuf Kalla Ajak Seluruh Masjid Indonesia Baca Qunut Nazilah untuk Perdamaian Dunia
-
Suasana Hangat Bukber Istana: Prabowo Salami Ulama dan Cium Tangan Kiai Nurul Huda Djazuli
-
Pemprov DKI 'Guyur' Warga Ciganjur dengan Sembako Murah dan Kacamata Gratis
-
Prabowo Buka Bersama Ulama di Istana, Dapat Saran Keluar dari BoP
-
Resmi! Biaya Pemakaman di Jakarta Kini Nol Rupiah
-
Jimly Mau Bisik-bisik ke Prabowo, Minta Waktu Lapor Hasil Komisi Percepatan Reformasi Polri
-
Cegah Korban Jiwa Terulang, Pramono Anung Percepat Penertiban Kabel Semrawut di Jakarta
-
Dubes Iran Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka, Terapkan Protokol Khusus Selama Situasi Perang