Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menilai bahwa kegaduhan politik yang terjadi saat ini, baik yang terjadi di DPR maupun antara DPR dengan pemerintah, adalah hal yang biasa. Dia mengatakan bahwa kegaduhan tersebut adalah bagian dari cara untuk mengarah ke hal dan situasi yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Karena itu, dirinya mengaku yakin dan optimistis bahwa kegaduhan politik yang terjadi tidak membawa petaka.
"Terlihat demikian memang. Tapi di satu sisi, kita harus optimistis. Kegaduhan politik sesuatu hal biasa. Jadi yang paling penting, apakah menuju perbaikan, atau kekacauan yang lebih jelek dari sebelumnya," kata Fadli, dalam diskusi yang bertajuk 'Wajah Politik Kita', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Fadli pun menegaskan, adanya ketegangan antara DPR dengan pemerintah adalah hal yang wajar, karena sudah menjadi tanggung jawab DPR untuk mengawasi pemerintah dan bekerja sama dengan pemerintah. Jika ada perbedaan pandangan dengan pemerintah, menurutnya yang harus dilihat bukan perbedaannya, namun fungsi DPR maupun pemerintah itu sendiri.
"Yang terpenting adalah bagaimana terkait fungsi-fungsi institusi-institusi yang ada, baik pemerintah atau presiden, DPR, dan kontrol rakyat yang ikut mengontrol pemerintah. Bisa aja kan, kritik itu adalah masukan. Bukan kegaduhannya yang dilihat, jadi fungsi pengawasannya," papar Wakil Ketua DPR ini.
Namun, meski dianggap wajar, Fadli juga tidak menampik bahwa bisa saja segala sesuatunya keluar dari jalur dan aturan yang sudah ada. Untuk itu, dia pun menganggap boleh dibiarkan, dan harus segera diatasi dengan perbaikan yang signifikan.
"Tapi kegaduhan itu dianggap kita tidak mengeluarkan statement menabrak UU, menabrak aturan main. (Kalau iya) Maka itulah yang harus diperbaiki. Kita lihat parlemen di Amerika dan Inggris yang demokrasinya lebih maju dari kita, perdebatan itu biasa," tutupnya.
Berita Terkait
-
Bakal Diambil Keputusan Tingkat I Malam Ini, Berikut 12 Poin Substansi RUU PPRT
-
Jokowi Respons Santai Pernyataan Jusuf Kalla: Saya Memang Orang Kampung
-
Guntur Romli Singgung Pernyataan JK: Jokowi Dinilai Berkhianat ke Banyak Tokoh
-
Jaksa Resmi Tuntut Mantan Wali Kota Kasus Ijazah Palsu dengan Pasal Berlapis
-
RUU PPRT Resmi Dibahas, DPR dan Pemerintah Kebut Payung Hukum untuk 4 Juta PRT
Terpopuler
- Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 5 Tinted Sunscreen yang Bagus untuk Flek Hitam dan Melasma
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
Pilihan
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
-
Pemainnya Jadi Korban Tendangan Kungfu, Bos Dewa United Tempuh Jalur Hukum
-
Penembakan Massal Louisiana Tewaskan 8 Anak, Tragedi Paling Berdarah Sejak Awal Tahun 2024
-
Viral Tendangan Kungfu ke Lawan, Eks Timnas Indonesia U-17 Terancam Sanksi Berat
Terkini
-
Gus Ipul Apresiasi Komitmen Pemprov Sulteng dalam Pengembangan Sekolah Rakyat
-
Daur Ulang Air Wudhu hingga Panel Surya, Jejak Kampus Muhammadiyah Menuju Transisi Energi
-
Rudal Iran Hancurkan 1.000 Rumah Tel Aviv Hingga Tak Layak Huni
-
Baleg DPR Sepakat RUU PPRT Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan
-
Irvian Bobby Sultan Kemnaker Sebut Noel Minta Rp3 Miliar Pakai Kode '3 Meter'
-
Gempa M 7,4 dan Tsunami Landa Jepang Utara, Kemlu RI Pastikan Kondisi WNI Aman
-
Bakal Diambil Keputusan Tingkat I Malam Ini, Berikut 12 Poin Substansi RUU PPRT
-
Komnas Perempuan: Candaan di Grup WA Bisa Masuk Kekerasan Seksual
-
Mencetak Generasi Peduli Lingkungan yang Bertanggung Jawab Melalui Proyek Fikih Hijau
-
Cerita ASN Terobos Api Lewat Tangga Darurat Saat Kebakaran Gedung Kemendagri