Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Poltracking, Hanta Yudha, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut, selama kebijakannya sesuai dengan mandat rakyat dan tidak menabrak konstitusi. Menurutnya, masyarakat baru pantas cemas apabila pemimpinnya sudah tidak mengindahkan lagi mandat yang diamanahkan kepadanya, serta juga melanggar konstitusi.
"Ketika sesuai konstitusi, sesuai dengan keinginan rakyat, maka Presiden tidak boleh takut dengan siapa pun. Sebaliknya, dia harus takut jika tidak sesuai konstitusi, tidak sesuai dengan mandat dan aspirasi rakyat," kata Hanta, dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Hanta sendiri mengaku yakin bahwa pemerintah tidak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, berkat kehadiran dua lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah. Namun sebagai masyarakat, apa pun yang sudah dijanjikan oleh Jokowi, menurutnya harus ditagih dan diterapkan dalam kebijakannya. Sebab menurutnya, penagihan tersebut adalah sebuah bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.
"Kalau DPR mengimbangi, di situ juga ada DPD. Di dalam satu kamar ada dua lembaga yang saling mengimbangi, sehingga menurut saya akan lebih dinamis. Penataan lembaga kepresidenan (juga) harus lebih baik, lebih dinamis," tambahnya.
Sementara, terkait lahirnya Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019, Hanta menilai hal tersebut sebagai sebuah langkah maju demokrasi Indonesia, demi terciptanya sistem presidensil yang kuat. Dengan demikian menurutnya, penataan parlemen pun diharapkan akan semakin tertata dan kuat.
"Pemilu kita yang serentak itu menurut saya sudah menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem presidensil kita," tutupnya.
Berita Terkait
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Harapan Baru Ahmad Lutfi, Bisa Kembali Bersekolah Lewat Sekolah Rakyat
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ancaman Baru Setelah COVID? Argentina Dituding Jadi Sumber Wabah Hantavirus
-
Kelicikan Zionis Israel, Beirut Selatan Dibombardir Saat Gencatan Senjata
-
Warga Perumahan Taman Mangu Indah Bantah Isu Banyak Rumah Dijual Akibat Banjir
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos