Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Poltracking, Hanta Yudha, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut, selama kebijakannya sesuai dengan mandat rakyat dan tidak menabrak konstitusi. Menurutnya, masyarakat baru pantas cemas apabila pemimpinnya sudah tidak mengindahkan lagi mandat yang diamanahkan kepadanya, serta juga melanggar konstitusi.
"Ketika sesuai konstitusi, sesuai dengan keinginan rakyat, maka Presiden tidak boleh takut dengan siapa pun. Sebaliknya, dia harus takut jika tidak sesuai konstitusi, tidak sesuai dengan mandat dan aspirasi rakyat," kata Hanta, dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Hanta sendiri mengaku yakin bahwa pemerintah tidak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, berkat kehadiran dua lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah. Namun sebagai masyarakat, apa pun yang sudah dijanjikan oleh Jokowi, menurutnya harus ditagih dan diterapkan dalam kebijakannya. Sebab menurutnya, penagihan tersebut adalah sebuah bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.
"Kalau DPR mengimbangi, di situ juga ada DPD. Di dalam satu kamar ada dua lembaga yang saling mengimbangi, sehingga menurut saya akan lebih dinamis. Penataan lembaga kepresidenan (juga) harus lebih baik, lebih dinamis," tambahnya.
Sementara, terkait lahirnya Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019, Hanta menilai hal tersebut sebagai sebuah langkah maju demokrasi Indonesia, demi terciptanya sistem presidensil yang kuat. Dengan demikian menurutnya, penataan parlemen pun diharapkan akan semakin tertata dan kuat.
"Pemilu kita yang serentak itu menurut saya sudah menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem presidensil kita," tutupnya.
Berita Terkait
-
Jamal Mirdad: 17 Agustus Harus Dirayakan Bersama Presiden, Berharap Indonesia Makin Hebat
-
Wajah Baru Pasar Godean Usai Relokasi, Pedagang Masih Perlu Beradaptasi
-
BRI Perluas Akses Pembiayaan KUR Petani di Bengkayang Guna Swasembada Pangan
-
Sari Yuliati: Motor Listrik Nasional Jadi Langkah Strategis Menuju Kemandirian Industri Indonesia
-
DPLK BRI Dipercaya Kelola Dana Pensiun 3.000 Pegawai Unpad
Terpopuler
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- Amplop Raja Juli Menyusut SGD2.000, KPK Buka Peluang Periksa Ajudan hingga Kapolres Kuansing
- Contoh Teks Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan 17 Agustus yang Singkat, dan Penuh Makna
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 4 Rice Cooker Mini Murah yang Cepat Matang dan Hemat Listrik Sesuai Review Pembeli
Pilihan
-
Prabowo: Ojol Sekarang Dapat 92 Persen Hasil Kerja, Pendapatannya Naik 3 Kali Lipat
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
Terkini
-
Satu Langkah Lagi, Dasco Sebut Finalisasi Perpres Ojol Digelar 18 Agustus di DPR
-
Pemain Timnas Terlibat? 3 Kejanggalan Dugaan Pengaturan Skor Piala AFF 2026
-
Pemkab dan DPRD Bogor Sepakati KUA-PPAS 2027, Proyeksi Belanja Capai Rp14,5 Triliun
-
DPR Lembur Rampungkan RUU Perampasan Aset, Banyak Serap Aspirasi Masyarakat Sipil
-
Detik-Detik Mobil Pikap Mahasiswa KKN Unhas Rem Blong, Sopir Sengaja Tabrak Pohon
-
Kinerja Pegadaian Dapat Apresiasi Presiden Prabowo dalam Pidato Sidang Tahunan MPR 2026
-
Review Kung Fu Soccer: Terlalu Absurd Disebut Film Tentang Sepak Bola, Apakah Layak Ditonton?
-
KPK Cecar Pejabat Bulog, Dalami Pembentukan Harga Beras dalam Kasus Korupsi Bansos
-
Ancaman Siber Berbasis AI Makin Canggih, Industri Keuangan Diminta Perkuat Ketahanan Digital
-
Puan Maharani Jawab Pujian Prabowo: PDIP Siap Bahu-Membahu Dukung Pemerintah Selama Demi Rakyat