Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Poltracking, Hanta Yudha, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut, selama kebijakannya sesuai dengan mandat rakyat dan tidak menabrak konstitusi. Menurutnya, masyarakat baru pantas cemas apabila pemimpinnya sudah tidak mengindahkan lagi mandat yang diamanahkan kepadanya, serta juga melanggar konstitusi.
"Ketika sesuai konstitusi, sesuai dengan keinginan rakyat, maka Presiden tidak boleh takut dengan siapa pun. Sebaliknya, dia harus takut jika tidak sesuai konstitusi, tidak sesuai dengan mandat dan aspirasi rakyat," kata Hanta, dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Hanta sendiri mengaku yakin bahwa pemerintah tidak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, berkat kehadiran dua lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah. Namun sebagai masyarakat, apa pun yang sudah dijanjikan oleh Jokowi, menurutnya harus ditagih dan diterapkan dalam kebijakannya. Sebab menurutnya, penagihan tersebut adalah sebuah bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.
"Kalau DPR mengimbangi, di situ juga ada DPD. Di dalam satu kamar ada dua lembaga yang saling mengimbangi, sehingga menurut saya akan lebih dinamis. Penataan lembaga kepresidenan (juga) harus lebih baik, lebih dinamis," tambahnya.
Sementara, terkait lahirnya Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019, Hanta menilai hal tersebut sebagai sebuah langkah maju demokrasi Indonesia, demi terciptanya sistem presidensil yang kuat. Dengan demikian menurutnya, penataan parlemen pun diharapkan akan semakin tertata dan kuat.
"Pemilu kita yang serentak itu menurut saya sudah menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem presidensil kita," tutupnya.
Berita Terkait
-
Pentingnya Sensitivitas Pejabat Publik di Tengah Kecemburuan Sosial
-
Urusan dengan TNI Selesai, Ferry Irwandi Ajak Publik Fokus Bebaskan Aktivis yang Ditahan Saat Demo
-
Intip 13 Properti Eko Patrio di LHKPN yang Tembus Rp166 M, Pilih Ngontrak usai Rumah Dijarah
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Akhirnya Mau Dengar Aspirasi Rakyat, Mahfud MD Analisa Penyebabnya
Terpopuler
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- 5 Fakta Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Publik Penasaran!
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
Pilihan
-
Dari LPS ke Kursi Menkeu: Akankah Purbaya Tetap Berani Lawan Budaya ABS?
-
Perang Tahta Sneakers Putih: Duel Abadi Adidas Superstar vs Stan Smith. Siapa Rajanya?
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
Terkini
-
Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
-
Gubernur Bobby Nasution Beri Pesan ke Pendawa Indonesia: "Nek Wani Ojo Wedi-wedi" Berantas Narkoba
-
Skandal Korupsi Haji Rp1 Triliun, Kapan KPK Umumkan Tersangka Agar Tak Rusak Reputasi NU?
-
Menteri dan Anggota DPR Malaysia Terima Surat Ancaman, Pelaku Minta Tebusan 100.000 Dolar AS
-
Gus Yaqut Terima Aliran Dana Korupsi Haji Rp1 Triliun Lewat Perantara?
-
Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
-
Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
-
Pemda NTB Diminta Segera Pulihkan Kondisi dan Aktifkan Siskamling oleh Wamendagri
-
Roy Suryo Bawa 'Jokowis White Paper' ke DPR, Ijazah SMA Gibran Disebut 'Dagelan Srimulat'
-
Laskar Cinta Jokowi Sebut Pergantian Kapolri Listyo Bisa Jadi Bumerang, Said Didu: Makin Jelas