Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Poltracking, Hanta Yudha, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu takut, selama kebijakannya sesuai dengan mandat rakyat dan tidak menabrak konstitusi. Menurutnya, masyarakat baru pantas cemas apabila pemimpinnya sudah tidak mengindahkan lagi mandat yang diamanahkan kepadanya, serta juga melanggar konstitusi.
"Ketika sesuai konstitusi, sesuai dengan keinginan rakyat, maka Presiden tidak boleh takut dengan siapa pun. Sebaliknya, dia harus takut jika tidak sesuai konstitusi, tidak sesuai dengan mandat dan aspirasi rakyat," kata Hanta, dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita', di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).
Hanta sendiri mengaku yakin bahwa pemerintah tidak melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, berkat kehadiran dua lembaga yang berfungsi untuk mengawasi kinerja pemerintah. Namun sebagai masyarakat, apa pun yang sudah dijanjikan oleh Jokowi, menurutnya harus ditagih dan diterapkan dalam kebijakannya. Sebab menurutnya, penagihan tersebut adalah sebuah bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah.
"Kalau DPR mengimbangi, di situ juga ada DPD. Di dalam satu kamar ada dua lembaga yang saling mengimbangi, sehingga menurut saya akan lebih dinamis. Penataan lembaga kepresidenan (juga) harus lebih baik, lebih dinamis," tambahnya.
Sementara, terkait lahirnya Pemilihan Umum serentak pada tahun 2019, Hanta menilai hal tersebut sebagai sebuah langkah maju demokrasi Indonesia, demi terciptanya sistem presidensil yang kuat. Dengan demikian menurutnya, penataan parlemen pun diharapkan akan semakin tertata dan kuat.
"Pemilu kita yang serentak itu menurut saya sudah menjadi langkah maju dalam memperkuat sistem presidensil kita," tutupnya.
Berita Terkait
-
Lolos dari Sanksi Kode Etik, Adies Kadir Dapat Peringatan Keras dari MKD Sebelum Kembali Ngantor
-
Besaran Gaji Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah yang Hilang Usai Dinonaktifkan
-
Pasrah Gaji DPR Disetop 6 Bulan usai Sebut Rakyat Tolol, Hukuman MKD Bikin Ahmad Sahroni Kapok?
-
Ahmad Sahroni Dihukum 6 Bulan Nonaktif dari DPR, Pernyataannya Dianggap Tak Bijak
-
Terbukti Langgar Etik, MKD DPR Nonaktifkan Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni Tanpa Gaji
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?