Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Istana Negara merupakan pusat tren di Indonesia. Jadi, dia mengingatkan supaya seluruh penghuni Istana untuk menjaga sikapnya.
"Harus hati hati kalau tinggal di Istana, Istana itu trendsetter. Banyak kasih pengaruh, baik resmi dan tidak resmi," kata JK dalam sambutannya saat peluncuran buku berjudul "Sisi Lain Istana" karangan J Osdar, di Bentara Budaya Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Dengan canda, JK pun bercerita, mulai dari cara berpakaian di Istana hingga perilaku yang juga ditiru seluruh penduduk.
"Jaman Pak Harto pakai safari, seluruh pejabat sampai kepala desa pakai safari. Jaman Pak Habibi pakai jas semua pakai jas sama kopiah semua pakai jas dan kopiah. Sekarang pakai batik semua pakai batik. Jadi pusat mode ya di Istana," kata JK yang disambut tawa hadirin.
"Begitu juga yang lain. Kalau dulu, anak presiden cari bisnis, anak gubernur, bupati semua berbisnis. sekarang nggak boleh. Ya itu. Jadi betul, harus hati-hati di Istana itu. Dulu waktu Pak Harto, ada Keppres, kalau PNS kawin 2 kali harus dipecat, begitu ada orang Istana yang istri lebih satu nanti terjadi, nanti itu. Orang jadi bebas," katanya sambil tertawa.
Kemudian, JK menerangkan soal gaya kerja penghuni Istana, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Cara kerja mereka, sambung JK, itu pula yang ditiru masyarakat.
"Sekarang presiden suka blusukan, menteri blusukan. Waktu Pak Boediono tenang, semua orang tenang," tambah JK.
Dia pun turut bercerita tentang pengalamannya tinggal di Istana sebagai Wakil Presiden. Kata JK, wakil presiden merupakan orang yang paling banyak dihormati pasukan. Bukan tidak mungkin, jumlah ini lebih banyak ketimbang pemimpin pasukannya sendiri, yaitu Panglima TNI.
"Tahu hebatnya wapres? Wapres itu orang paling banyak dihormati di Indonesia. Saya hitung, saya 18 kali sehari dihormati, setiap keluar rumah ada yang lapor, ke kantor ada lapor lagi. Pernah dua kali rapat istana dihormati lagi, saya hitung 18 kali, presiden tidak, karena tinggal di Istana. Kalah Panglima TNI," kelakar JK.
Berita Terkait
-
8 Beda Syarat Jadi Wapres di Indonesia dan Iran, Berapa Usia Minimal?
-
Tokoh Lintas Generasi Temui JK, Sudirman Said: Kita Harus Perkuat Kepemimpinan Intrinsik
-
Jusuf Kalla: Kebijakan Ekonomi Presiden Prabowo Harus Dievaluasi Total
-
Ingatkan Pemerintah, JK Minta Indonesia Jangan Hanya Menjadi Pengikut Donald Trump
-
Pesan Mendalam Jusuf Kalla saat Tarawih: Pentingnya Mendamaikan Sesama
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- 5 Rekomendasi Body Lotion Terbaik Mencerahkan Kulit di Indomaret
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Promo Kue Kaleng Lebaran Indomaret Alfamart Terbaru, Harga Serba Rp15 Ribuan
Pilihan
-
Yaqut Diperiksa KPK Pekan Ini Usai Praperadilannya Ditolak, Langsung Ditahan?
-
Dua Kali Blunder Kiper Tottenham Antonin Kinsky Bikin Igo Tudor Kehabisan Kata-kata
-
Teror di Rumah Wali Kota New York Zohran Mamdani: Dua Remaja Lempar Bom Rakitan
-
Trump Bilang Perang Segera Selesai, Iran: Ngaku Saja, Amunisi Kalian Sudah Mau Habis
-
Selain Bupati, KPK Juga Gelandang Wabup Rejang Lebong ke Jakarta Usai OTT
Terkini
-
Menilik Strategi Kementerian PU Amankan Jalur Utama Jakarta Menuju Selatan Jawa Demi Mudik Lancar
-
Tim Yaqut Minta Penundaan Pemeriksaan, KPK Belum Terima Surat
-
Investigasi Militer Amerika Akui Kesalahan Fatal: Rudal Tomahawk Hantam Sekolah di Iran
-
15 Pakar Hukum Tegaskan Perkara Pertamina Murni Hubungan Bisnis, Bukan Tindak Pidana Korupsi
-
Rismon Ikut Jejak Eggi Sudjana Ajukan RJ di Kasus Ijazah Jokowi, Roy Suryo Tak Mundur 0,1 Persen!
-
Instruksi Siaga 1 TNI Dinilai Wajar, Slamet Ginting: Bukan Persiapan Perang
-
DPR Mulai Proses 3 Surpres: RUU Perlindungan Saksi, Keamanan Siber, hingga CEPA Kanada
-
Pemerintah Terbitkan Pedoman AI untuk Pendidikan, Siswa SD-SMA Dilarang Pakai ChatGPT
-
Pemerintah Terbitkan SKB 7 Menteri soal Penggunaan AI di Pendidikan, Atur Batasan Berdasarkan Usia
-
Harga Energi Global Terus Dipantau, Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi APBN Tetap Terkendali