Suara.com - Pemerintah akan mengkaji ulang pembangunan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang ditujukan untuk melindungi Ibu Kota DKI Jakarta dari banjir. Menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhamad Nasir, untuk mengatasi banjir Jakarta, tidak cukup hanya membuat Giant Sea Wall. Di samping itu, perlu pula kajian menyeluruh, termasuk diantaranya adalah penanganan masalah Daerah Aliran Sungai (DAS).
"Dilanjutkan, tapi kan kaitannya melanjutkan itu ada kajiannya. Karena belum tentu kita melanjutkan Giant Sea Wall terus selesai semua kan," kata Nasir di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Petekonomian) Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Untuk melakukan kajian secara menyeluruh, Nasir menyarankan pembentukan badan baru yang khusus mengurusi penanggulangan masalah banjir di Jakarta.
"Jadi mulai dari mengurusi masalah DAS (Daerah Aliran Sungai), pelabuhannya, sampai ke bagaimana untuk masalah Giant Sea Wall. Perlu ditangani secara terintegrasi," tuturnya.
Nasir mengungkapkan, nantinya, badan tersebut akan beranggotakan perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah.
"Saya mengusulkan ada badan dan semua kementerian terkait mendukungnya. Jadi Ristek, PU, DKI, Jabar, Banten, Kemenkeu, Bappenas," ujarnya.
Nasir menargetkan, pengkajian ulang tersebut akan selesai tahun depan.
"Jadi di-review kembali. Target 2015 ini akan diselesaikan," katanya.
Untuk menangani masalah banjir di Jakarta, Nasir menyebutkan memang butuh pendekatan menyeluruh. Ini tentunya perlu dana yang tidak sedikit.
"Dananya besar sekali, Rp 340 triliun. Itu untuk DAS sungai mulai dari Jabar, Banten, kemudian tanggul lumpur, water set area," pungkasnya.
Giant Sea Wall atau tanggul Garuda Raksasa dibangun dengan tujuan utama untuk melindungi ibu kota Jakarta dari banjir. Proyek tersebut sudah dicanangkan saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tag
Berita Terkait
-
AHY Enggan Buru-buru Bangun Tanggul Raksasa Jawa, Khawatir Anggaran Membengkak
-
Viral Tanggul Beton di Laut Cilincing, Ini Penampakannya
-
Prabowo Beri Tugas Baru, AHY Kini Jadi 'Panglima' Proyek Tanggul Laut Pantura!
-
Istana Ungkap Alasan Bentuk Badan Pengelola Pantura dan Industri Mineral, Proyek Lama Era 90-an?
-
Kawal Giant Sea Wall Hingga Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, AHY Minta Anggaran Ekstra Rp200 M
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Pesan Pengacara PT WKM untuk Presiden Prabowo: Datanglah ke Tambang Kami, Ada 1,2 Km Illegal Mining
-
Misteri Penculikan Bilqis: Pengacara Duga Suku Anak Dalam Hanya 'Kambing Hitam' Sindikat Besar
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Buka Penyidikan Periode 2008-2015, Puluhan Saksi Diperiksa
-
Aliansi Laki-Laki Baru: Lelaki Korban Kekerasan Seksual Harus Berani Bicara
-
Ahli BRIN Ungkap Operasi Tersembunyi di Balik Jalan Tambang PT Position di Halmahera Timur
-
Jeritan Sunyi di Balik Tembok Maskulinitas: Mengapa Lelaki Korban Kekerasan Seksual Bungkam?
-
Mendagri Tito Dapat Gelar Kehormatan "Petua Panglima Hukom" dari Lembaga Wali Nanggroe Aceh
-
'Mereka Mengaku Polisi', Bagaimana Pekerja di Tebet Dikeroyok dan Diancam Tembak?
-
Efek Domino OTT Bupati Ponorogo: KPK Lanjut Bidik Dugaan Korupsi Monumen Reog
-
Bukan Kekenyangan, Tiga Alasan Ini Bikin Siswa Ogah Habiskan Makan Bergizi Gratis