Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut, langkah Komjen Pol Budi Gunawan yang mengajukan praperadilan pimpinan KPK ke Kejaksaan Agung merupakan hak setiap warga negara dan hal yang wajar.
"Saya sudah katakan, setiap warga negara yang merasakan perlu mendapatkan perlindungan hukum atau merasa hak-haknya dirugikan bisa melakukan itu kepada instansi yang bisa menyelesaikan kepentingan hukumnya. Itu wajar," kata Yasonna usai menghadiri rapat di DPR, Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Dia tidak mau berandai-andai, kalau laporan tim hukum Budi tersebut ke Kejaksaan Agung akan memperuncing hubungan antara lembaga hukum antara Polri-Kejaksaan-KPK.
Yasonna lebih mengomentari kasus penetapan tersangka Budi seharusnya menjadi pelajaran ke depan.
"Kita berharap ke depan, ini kan dinamika politik dan dinamikan pelaksanaan hukum kita, yang ke depan jadi pelajaran berharga. Supaya kalau mau menetapkan tersangka, supaya tidak ada friksi dan kesan-kesan kok mendadak banget sehingga menimbulkan pertanyaan," ujarnya.
Untuk diketahui, Tim pengacara Komjen Pol Budi Gunawan melaporkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjajanto ke Kejaksaan Agung.
Budi Gunawan menuding para pimpinan KPK menyalahi kewenangannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta