Suara.com - Ketua tim penyelidikan dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nur Kholis mengungkapkan telah berkoordinasi dengan pelaksana tugas (Plt) Kapolri Badrodin Haiti untuk meminta keterangan terkait penangkapan kepada Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Mabes Polri beberapa waktu lalu.
"Tujuannya melakukan koordinasi untuk meminta keterangan atau klarifikasi atas kasus yang saat sedang ditangani oleh Komnas HAM. Kasus dugaan kriminalisasi pimpinan KPK," ucap Kholis usai menyambangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2015).
Pembicaraan itu menurut Nur Kholis seputas aturan internal terkait penangkapan.
"Membicarakan seputar peristiwa penangkapan membicarakan aturan-aturan di internal tetapi itu semua masih mau dilengkapi," kata dia.
Komisioner Komnas HAM ini juga menegaskan, pihaknya akan menangani kasus dugaan kriminalisasi BW tak lebih dari tujuh hari. Pihaknya kini juga tengah disibukan untuk melengkapi berkas-berkas dan kesaksian dari berbagai pihak.
"Saya sampaikan (berkasnya) harus lengkap. Pak BW kita tanya, Pak Budi Waseso (Kepala Bareskrim Mabes Polri) kita tanya. Pihak-pihak lain yang mengetahui kita tanya, aturan-aturan kita periksa," ujarnya.
"Saya tegaskan saya akan menyelesaikan secepatnya, barangkali saya akan usahakan di bawah tujuh hari malahan. 7 hari Insya Allah rekomendasi dari komnas HAM akan keluar," tambah Kholis.
Lanjut, Kholis setelah data-data itu rampung, nantinya tim akan memberikan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.
"Sekali lagi pertimbangan kemanfaatan rekomendasi kami akan buat. Rekomendasi yang sangat penting buat presiden, itu yang sangat dibutuhkan saat ini," tutupnya.
Berita Terkait
-
GRIB Jaya Balik Serang Pihak Ahmad Bahar: Tuding Lakukan Doxing hingga Istri Hercules Trauma
-
Trauma Berat, Putri Ahmad Bahar Adukan Dugaan Intimidasi Ormas GRIB Jaya ke Komnas HAM
-
Menolak Lupa! 28 Tahun Reformasi, Aliansi Perempuan: Jangan Jadikan Tubuh Kami Sasaran Kekerasan
-
Suara Lantang di Depan Kantor Komnas HAM: Perempuan RI Menolak Lupa pada Luka Sejarah Kelam Bangsa
-
Aliansi Perempuan Indonesia Gelar Aksi 28 Tahun Reformasi di Komnas HAM
Terpopuler
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- 3 Sampo yang Mengandung Niacinamide untuk Atasi Rambut Rontok dan Ketombe
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 4 Bedak Padat Wardah yang Tahan 12 Jam, Coverage Tinggi dan Nyaman Dipakai Seharian
Pilihan
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
Terkini
-
Daftar Tersangka Kasus Bea Cukai: Dari Pejabat Elite hingga Bos Korporasi
-
Respons Janji Prabowo, DPR Minta Hapus Klasterisasi Guru dan Jadikan Semua PNS!
-
Pleidoi Menohok Noel: Bela Buruh Diperas, Malah Dituduh Memeras
-
Riset: 80 Persen Warga Pesisir Alami Penurunan Pendapatan Akibat Krisis Iklim
-
Muncul di Mabes Polri, Waka BGN Sony Sanjaya Jawab Isu Panas Kena OTT
-
Menyesal Pernah Jadi Wamenaker, Noel Ebenezer: Pedih Sekali Saya Dapat Jabatan Ini
-
Penasihat Hukum Klaim Noel Ebenezer Ada di Waktu dan Tempat yang Salah dalam Kasus K3
-
Tragedi Ebola Kongo: Disangka Virus Hoaks Hingga Kehilangan Seluruh Keluarga
-
Dasco Pimpin Rakor Tingkat Tinggi, Kebut Pembangunan 39 Ribu Huntap untuk Korban Bencana Sumatera
-
Prabowo Dorong Energi dari Limbah Jagung dan Sawit, Pakar Ingatkan Keseimbangan Pangan