Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menilai jajaran pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) selama ini kurang menjaga hubungan baik dengan jajaran Muhammadiyah, sehingga banyak warga Muhammadiyah yang kecewa dan tidak memilih PAN pada pemilu lalu.
"Meski PAN bukan Muhammadiyah dan sebaliknya, namun saya mengamati sekarang ini PAN kurang menjaga hubungan baik dengan Muhammadiyah," ujar Din Syamsuddin di Surabaya, Jatim, Sabtu (14/2/2015).
Menurut dia, Muhammadiyah tidak ada hubungan khusus dengan PAN, namun diakui secara sosiologis politis dan berdasarkan pengamatan masyarakat bahwa konstituen PAN itu orang Muhammadiyah.
"Karena itu, kalau warga Muhammadiyah kecewa maka yang rugi adalah PAN sendiri. Ini harus segera disadari," tambahnya.
Din Syamsuddin yang mengaku tidak memiliki kepentingan apapun terhadap PAN, juga melihat partai yang didirikan Amien Rais itu berjalan sendiri, dan banyak pimpinannya sekarang beranggapan tidak membutuhkan warga Muhammadiyah.
"Pesan saya, rawatlah hubungan baik dengan warga Muhammadiyah. Walaupun sebenarnya tidak hanya PAN karena partai politik lain memiliki sejarah baik dengan Muhammadiyah," tuturnya.
Terkait siapa yang layak memimpin PAN, periode mendatang, Din menolak untuk berkomentar. Ia hanya berpesan kepada pemimpin PAN mendatang agar jangan meninggalkan konstituen, khususnya warga Muhammadiyah.
"Pimpinan yang perlu dipilih jangan yang tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Muhammadiyah. Itu saja pendapat saya," tukasnya.
Kongres PAN ke-4 yang akan digelar pada 28 Februari-2 Maret 2015 di Bali, antara lain akan memilih Ketua Umum periode 2015-2020. Dua kandidat yang muncul yakni, petahana Hatta Rajasa dan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
5 Kontroversi Zita Anjani, Unggah Produk Pro Zionis Hingga Pembatalan Seminar
-
Badai di Industri Tekstil! Raksasa Emiten Pan Brothers Keluar dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
Kebijakan Partai, Eko Patrio dan Uya Kuya Tak Dapat Gaji dan Fasilitas DPR selama Dinonaktifkan
-
PAN Desak DPR Setop Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas Eko Patrio-Uya Kuya
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu