Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani meminta supaya Polri melakukan pemeriksaan terhadap Pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, serta Penyidik KPK Novel Baswedan dengan baik.
Menurutnya, perlakuan baik ini supaya tidak memperkeruh suasana yang sudah mendingin antara KPK-Polri.
"Memang polisi punya wewenang untuk menyidik dan menyelidiki kasus ini. Tapi karena menyangkut kelembagaan, yang baru saja ada gesekan dan saat ini sudah dingin, diharapkan polisi melakukan kewenangannya dengan tidak melanggar hukum," kata Arsul saat dihubungi suara.com, Jakarta, Selasa (24/3/2015).
Menurutnya, upaya paksa baru bisa dilakukan saat tersangka melakukan menghilangkan alat bukti, melarikan diri dan mengulangi perbuatannya. Jika melakukan ketiga hal itu, baru bisa dilakukan upaya paksa.
Di sisi lain, KPK, menurut Arsul harus memonitoring kasus ini. Namun, tidak perlu turut campur langsung karena Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sudah bukan bagian dari KPK lagi.
"KPK sebagai lembaga tidak usah ikut campur, KPK bisa monitoring dan memberikan bantuan hukum yang memadai," kata Arsul.
Berita Terkait
-
Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Krusial Perbaiki Demokrasi
-
KPK Dalami Aliran Dana CSR di Kasus Madiun, Dirut Perumda Ikut Diperiksa
-
KPK Klaim Punya Wewenang untuk Usulkan Batasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik
-
Strategi Baru MA Lawan Korupsi: Gandeng KPK untuk Gembleng 200 Pimpinan Pengadilan
-
Tanggapi Usul KPK Soal Capres Harus Kaderisasi Partai, Ganjar: Tidak Mudah Diterapkan
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Studi: Konflik Nuklir Regional Bisa Picu Krisis Iklim Global Bertahun-tahun, Kenapa?
-
Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?
-
Kebakaran Sampah 2 Hari di Kelapa Gading, DLH DKI Ungkap Dugaan Pemicunya
-
Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Hilirisasi di 13 Lokasi
-
Purbaya Buka Suara Soal Pajaki Selat Malaka: Tak Ada Rencana Kutip Tarif
-
Hadapi El Nino 2026, Pemerintah Ungkap Strategi Cegah Karhutla
-
Muhammadiyah Gandeng BPJS Ketenagakerjaan: Dosen Muda Bisa Dapat Akses Rumah hingga Pelatihan Kerja
-
Istri dan 2 Anak Bandar Narkoba Koko Erwin Tiba di Bareskrim, Terjerat Kasus Pencucian Uang
-
Dari Banner ke Influencer: Cara Baru Industri Rokok Menjangkau Anak Jadi Target Pasar
-
Periksa Saksi, KPK Bongkar Modus Surat Pernyataan Jadi Alat Pemerasan Bupati Tulungagung