Suara.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais meminta Presiden Joko Widodo mengungkapkan isi percakapan dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott agar tidak menimbulkan spekulasi dalam masyarakat.
"Presiden Jokowi harus menyampaikan kepada publik apa sikap presiden yang disampaikan ketika ditelepon PM Abbott, itu yang kita tunggu," kata dia di Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Dia mengharapkan Presiden Jokowi berkata kepada PM Abbott bahwa pernyataan Abbott soal bantuan tsunami itu tidak pantas untuk norma orang Asia.
Hal itu harus diungkapkan Presiden Jokowi karena PM Abbott sudah mengklaim ada pembicaraan antara kedua kepala pemerintahan tersebut.
"Presiden Jokowi harus membuka isi pembicaraan kepada publik karena kalau tidak akan menimbulkan berbagai persepsi. Selain itu PM Abbott sudah mengklaim isi pembicaraan itu," ujar dia.
Hanafi menilai hotline kedua pemimpin adalah hal lumrah dalam diplomasi.
"Persoalannya Presiden Jokowi harus menyampaikan ke publik apa sikapnya ketika ditelepon PM Abbott," ujar dia.
Menurut Hanafi, pernyataan Abbott yang menyatakan Presiden Jokowi mempertimbangkan posisi Indonesia dengan hati-hati adalah upaya berbagai cara Abbott dalam menekan Presiden. Dan kini keputusan tergantung kepada Presiden Jokowi.
"PM Abbott itu tipe hawkish, jadi pasti agresif melobi. Sementara Presiden Jokowi tipe dovish jadi bertahan terus," kata dia.
Menurut kantor berita AFP, Tony Abbott mengaku telah berbicara lewat telepon dengan Jokowi terkait rencana eksekusi mati dua warga Australia dalam kasus narkoba.
Abbott meyakini Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan posisi Indonesia dengan hati-hati mengenai hukuman mati terhadap dua warga negara Australia.
Abbott menyebut Presiden Jokowi temannya dan memahami posisi Australia. Dia juga menilai pembicaraannya dengan Presiden Jokowi adalah sinyal positif dan tanda dalamnya persahabatan Indonesia-Australia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada