Suara.com - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan saat ini keputusan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 berada di Kementerian Dalam Negeri.
"Hari ini, mediasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI sudah dilaksanakan. Sekarang kita tinggal menunggu keputusan dari Mendagri," kata Saefullah di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015).
Menurut dia, dalam waktu 15 hari setelah melewati 13 Maret 2015, keputusan Mendagri mengenai evaluasi APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran harus sudah diterbitkan.
"Setelah keputusan Mendagri tentang evaluasi APBD diterbitkan, draf anggaran akan dikembalikan kepada eksekutif (Pemprov), lalu diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dibahas bersama," ujar Saefullah.
Lebih lanjut, dia menuturkan pembahasan bersama APBD DKI 2015 antara Pemprov DKI dengan Banggar DPRD DKI Jakarta tersebut dilaksanakan selama tujuh hari.
"Sementara itu, keputusan mengenai kesepakatan antara Pemprov dan DPRD DKI terkait permasalahan APBD itu paling lambat diambil pada 24 Maret 2015," tutur Saefullah.
Dia mengungkapkan terdapat dua kemungkinan terkait permasalahan APBD tersebut. Pertama, apabila Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sama-sama bersepakat, maka Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI 2015 akan disahkan.
"Akan tetapi, kalau kedua belah pihak itu tidak juga mencapai kata sepakat, maka kita akan gunakan anggaran tahun lalu dengan persetujuan dari Kemendagri," ungkap Saefullah. (Antara)
Berita Terkait
-
Ini Opsi-opsi Penyelesaian Masalah APBD DKI dari Kemendagri
-
Ada Game Online Bernama Dana Siluman, Ahok Kaget Tapi Suka
-
Video Rapat Mediasi Beredar, Ahok Juga Dimaki Gubernur Goblok
-
Diteriakin Anjing Oleh Oknum DPRD, Ahok: Daging Anjing Enak!
-
Ahok: Karena Taufik, Rapat Mediasi di Kemendagri Dihentikan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO