Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Joko Widodo (Jokowi) ketika masih menjadi Gubernur Jakarta (suara.com/Bagus Santosa)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengritik peningkatan nilai APBD ketika Jakarta dipimpin oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
"Tiba-tiba datanglah dua orang ini (Jokowi-Ahok) gaya-gaya dia naikin Rp20 triliun. Sejumlah itu dia naikin. Sejumlah itu yang nggak bisa di-collect," kata Taufik di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015).
Taufik mengatakan sebelum Jakarta dipimpin Jokowi-Ahok, APBD Jakarta hanya sekitar Rp52,8 triliun pada tahun 2012.
Lebih lanjut, Taufik menilai perencanaan menaikkan APBD yang dilakukan Jokowi-Ahok juga tidak maksimal. Mereka dinilai belum menunjukkan kinerja yang baik, tapi sudah berani membuat target tinggi.
"Kalau dia punya rencana naikin, harusnya lu (anda) kerja untuk naikin itu. Jadi hitungan 2013 yang bergerak untuk 2014, artinya nggak realistis. 2013 itu pendapatannya kira-kira Rp30 triliun lebih," kata Taufik. "Jadi nggak kerja. Lu ngomong doang. Lu doang. Mana buktinya? Dia bilang banyak faktor, dia bilang banyak orang takut, ULP baru. Ya bener, tapi saya bilang itu soal manajemen. Pimpinannya. Jadi nggak gampang ngurusin pemerintahan daerah, dan nggak cukup hanya dengan omong. Semua harus taat aturan kalau mau beres."
Siang ini, mulai pukul 13.00 WIB, Gubernur Jakarta akan membacakan laporan keterangan pertanggungjawaban atas penggunaan APBD DKI Jakarta tahun 2014.
"Tiba-tiba datanglah dua orang ini (Jokowi-Ahok) gaya-gaya dia naikin Rp20 triliun. Sejumlah itu dia naikin. Sejumlah itu yang nggak bisa di-collect," kata Taufik di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015).
Taufik mengatakan sebelum Jakarta dipimpin Jokowi-Ahok, APBD Jakarta hanya sekitar Rp52,8 triliun pada tahun 2012.
Lebih lanjut, Taufik menilai perencanaan menaikkan APBD yang dilakukan Jokowi-Ahok juga tidak maksimal. Mereka dinilai belum menunjukkan kinerja yang baik, tapi sudah berani membuat target tinggi.
"Kalau dia punya rencana naikin, harusnya lu (anda) kerja untuk naikin itu. Jadi hitungan 2013 yang bergerak untuk 2014, artinya nggak realistis. 2013 itu pendapatannya kira-kira Rp30 triliun lebih," kata Taufik. "Jadi nggak kerja. Lu ngomong doang. Lu doang. Mana buktinya? Dia bilang banyak faktor, dia bilang banyak orang takut, ULP baru. Ya bener, tapi saya bilang itu soal manajemen. Pimpinannya. Jadi nggak gampang ngurusin pemerintahan daerah, dan nggak cukup hanya dengan omong. Semua harus taat aturan kalau mau beres."
Siang ini, mulai pukul 13.00 WIB, Gubernur Jakarta akan membacakan laporan keterangan pertanggungjawaban atas penggunaan APBD DKI Jakarta tahun 2014.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Bilateral di Istana Merdeka, Prabowo dan Raja Abdullah II Kenang Masa Persahabatan di Yordania
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta