Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham, didampingi sejumlah petinggi partai menemui pimpinan DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).(Suara.com/Kurniawan Mas'ud)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Melky Lakalena, mengatakan bahwa pihak Aburizal Bakrie (Ical) sudah melakukan rekayasa opini dan pembohongan publik.
Pasalnya menurutnya, pihak Ical selalu memainkan opini terkait adanya peserta Munas Ancol yang berasal dari Sumenep dan orangnya sudah meninggal. Artinya, tanda tangan yang ada dalam daftar hadir sebagai peserta dianggap ditandatangani oleh pihak Agung, tanpa diketahui pemilik nama. Atas rekayasa tersebut, Melky pun membantah, karena menurutnya tidak ada peserta yang berasal dari Sumenep dalam Munas Ancol.
"Kami sudah cek dokumen peserta di Munas Ancol, karena mereka bilang salah satu peserta di Ancol adalah dari Sumenep yang orangnya sudah meninggal. Kami cek, (ternyata) Sumenep nggak jadi peserta Munas. Jadi ini kan rekayasa macam apa lagi? Opini seolah-olah bahwa ada peserta di Munas Ancol yang jadi peserta tetapi sudah meninggal," kata Melky, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2015).
Melky pun mengaku sangat menyayangkan aksi rekayasa yang dilakukan oleh kubu Ical yang dinilainya sangat murahan. Namun menurutnya pula, hasil rekayasa tersebut akan berbalik menyerang kubu Ical sendiri. Hal itu dia anggap sudah terjadi pada kasus dua tersangka pemalsuan surat mandat Munas Ancol.
"Jadi yang kami bingung adalah, kalau mau rekayasa, rekayasa yang canggih sedikitlah. Kalau begini kan jadi ketahuan kalau ini menjadi bagian dari rekayasanya sendiri," jelas Melky.
Terkait bukti rekayasa tersebut, Melky mengaku sangat yakin, karena pihaknya memegang bukti yang cukup.
"Kalau tersangka yang pertama itu, informasinya kami akan buka, karena itu ada dalam rekaman suara sidang Mahkamah Partai. Untuk bukti, ada. Yang tersangka kedua dari Padeglang itu, ada informasi yang masuk. Nanti kita akan bawa bukti kepegawaian yang kami punya," tutupnya.
Pasalnya menurutnya, pihak Ical selalu memainkan opini terkait adanya peserta Munas Ancol yang berasal dari Sumenep dan orangnya sudah meninggal. Artinya, tanda tangan yang ada dalam daftar hadir sebagai peserta dianggap ditandatangani oleh pihak Agung, tanpa diketahui pemilik nama. Atas rekayasa tersebut, Melky pun membantah, karena menurutnya tidak ada peserta yang berasal dari Sumenep dalam Munas Ancol.
"Kami sudah cek dokumen peserta di Munas Ancol, karena mereka bilang salah satu peserta di Ancol adalah dari Sumenep yang orangnya sudah meninggal. Kami cek, (ternyata) Sumenep nggak jadi peserta Munas. Jadi ini kan rekayasa macam apa lagi? Opini seolah-olah bahwa ada peserta di Munas Ancol yang jadi peserta tetapi sudah meninggal," kata Melky, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/4/2015).
Melky pun mengaku sangat menyayangkan aksi rekayasa yang dilakukan oleh kubu Ical yang dinilainya sangat murahan. Namun menurutnya pula, hasil rekayasa tersebut akan berbalik menyerang kubu Ical sendiri. Hal itu dia anggap sudah terjadi pada kasus dua tersangka pemalsuan surat mandat Munas Ancol.
"Jadi yang kami bingung adalah, kalau mau rekayasa, rekayasa yang canggih sedikitlah. Kalau begini kan jadi ketahuan kalau ini menjadi bagian dari rekayasanya sendiri," jelas Melky.
Terkait bukti rekayasa tersebut, Melky mengaku sangat yakin, karena pihaknya memegang bukti yang cukup.
"Kalau tersangka yang pertama itu, informasinya kami akan buka, karena itu ada dalam rekaman suara sidang Mahkamah Partai. Untuk bukti, ada. Yang tersangka kedua dari Padeglang itu, ada informasi yang masuk. Nanti kita akan bawa bukti kepegawaian yang kami punya," tutupnya.
Komentar
Berita Terkait
-
Sari Yuliati Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Rapimnas I Partai Golkar, Kader Solid di Bawah Kepemimpinan Bahlil Lahadalia
-
Akhir Pekan Ini Golkar Bakal Gelar Rapimnas, Bahas Apa?
-
Golkar: Legislator Harus Punya Kapasitas Memadai Lindungi Rakyatnya dari Bencana
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
Terkini
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker
-
PGRI Miris Penyebutan Honorer Hanya untuk Guru: TNI, Polri, Jaksa, DPR Tak Ada Honorer
-
Mendagri Tegaskan Pemda dan Forkopimda Siap Dukung Implementasi Program Prioritas Presiden
-
Disindir Soal Ingin Tanam Sawit, Prabowo: Semua Pemimpin Negara Minta ke Saya!
-
Video Viral Bongkar Dugaan Manipulasi BAP, Penyidik Polsek Cilandak Diperiksa Propam
-
Sidang Korupsi Digitalisasi Pendidikan Makin Panas, Saksi Beberkan Bagi-Bagi Uang Proyek Chromebook
-
Guntur Romli PDIP Sebut Jokowi Bukan Lagi Teladan, Hanya Mementingkan Syahwat Kuasa dan Dinasti
-
Pernah Dipidana Kasus Terorisme, Jaksa Pertanyakan Izin Beracara Munarman di Sidang Noel Ebenezer
-
Larangan Jelas, Bahaya Nyata: Mengapa Pelanggaran Merokok saat Berkendara Terus Berulang?
-
Guru Honorer Digaji Rp 300 Ribu, Kalah dari Petugas Partai: DPR Usul Pembayaran dari APBN Saja