Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di acara Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Rabu (8/4). (Antara)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo diwacanakan akan dikawal oleh sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan setgab gabungan diperlukan untuk wadah koordinasi dan konsolidasi antara Presiden dan partai pendukungnya.
"Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Basarah di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia mengakui saat ini pola komunikasi dan koordinasi antara Presiden Jokowi dan partai pengusung kurang efektif. Karenanya, perlu disepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif. Caranya, kata dia, bisa dengan cara membentuk wadah setgab koalisi.
"Di Kongres IV PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.
Kendati demikian, dia membantah pola komunikasi Presiden dan DPR terkendala. Menurutnya, seringnya miskomunikasi dan miskoordinasi yang terjadi selama ini karena belum adanya format baku komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
"Jadi (komunikasi kita) bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," kata Basarah.
"Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Basarah di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia mengakui saat ini pola komunikasi dan koordinasi antara Presiden Jokowi dan partai pengusung kurang efektif. Karenanya, perlu disepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif. Caranya, kata dia, bisa dengan cara membentuk wadah setgab koalisi.
"Di Kongres IV PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.
Kendati demikian, dia membantah pola komunikasi Presiden dan DPR terkendala. Menurutnya, seringnya miskomunikasi dan miskoordinasi yang terjadi selama ini karena belum adanya format baku komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
"Jadi (komunikasi kita) bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," kata Basarah.
Komentar
Berita Terkait
-
Beda Kelas dengan Eggi Sudjana, Zulkifli Sebut Manuver Rismon Murni Skenario Tingkat Tinggi
-
Refly Harun Soroti Permohonan RJ Rismon di Kasus Ijazah Jokowi: Kehendak Bebas atau Ada Tekanan?
-
Momen Tiga Presiden Bersatu di Istana, Bahas Stabilitas dan Isu Global
-
Prabowo Undang Mantan Presiden dan Wapres ke Istana Malam Ini, Jokowi Hadir
-
Misteri di Balik Jas Hitam Jokowi di India: Bawa Jas, Kenapa Tangan Kiri Tertutup?
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Siang Ini, Wilayah Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Siapa 0,07 Persen Rakyat Korea Utara Pemberani yang Tolak Kim Jong Un?
-
Rudal Iran Tembus Kota Nuklir Dimona, Pertahanan Udara Israel Makin Dipertanyakan
-
Hanya Berlaku Hari Ini, Tarif MRT Jakarta Dibanderol Rp243
-
Kiamat Sudah Dekat Kalau Amerika Nekat Buka Paksa Selat Hormuz Iran
-
MRT Berlakukan Tarif Rp243 Bagi Pelanggan Khusus Hari Ini, Berikut Persyaratannya
-
Siasat Licin Iran Perpanjang Napas Perang Usai Mojtaba Khamenei Menghilang
-
Baru Ancam Lebanon, Presiden Israel Kocar-kacir Dihantam Rudal
-
BPH Migas Pastikan BBM Aman di Tol Padaleunyi Jelang Puncak Arus Balik 2026
-
Studi: Industri Migas Tinggalkan Citra Energi Bersih, Kini Tekankan Ketergantungan Energi Fosil