Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di acara Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Rabu (8/4). (Antara)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo diwacanakan akan dikawal oleh sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan setgab gabungan diperlukan untuk wadah koordinasi dan konsolidasi antara Presiden dan partai pendukungnya.
"Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Basarah di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia mengakui saat ini pola komunikasi dan koordinasi antara Presiden Jokowi dan partai pengusung kurang efektif. Karenanya, perlu disepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif. Caranya, kata dia, bisa dengan cara membentuk wadah setgab koalisi.
"Di Kongres IV PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.
Kendati demikian, dia membantah pola komunikasi Presiden dan DPR terkendala. Menurutnya, seringnya miskomunikasi dan miskoordinasi yang terjadi selama ini karena belum adanya format baku komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
"Jadi (komunikasi kita) bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," kata Basarah.
"Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Basarah di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia mengakui saat ini pola komunikasi dan koordinasi antara Presiden Jokowi dan partai pengusung kurang efektif. Karenanya, perlu disepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif. Caranya, kata dia, bisa dengan cara membentuk wadah setgab koalisi.
"Di Kongres IV PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.
Kendati demikian, dia membantah pola komunikasi Presiden dan DPR terkendala. Menurutnya, seringnya miskomunikasi dan miskoordinasi yang terjadi selama ini karena belum adanya format baku komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
"Jadi (komunikasi kita) bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," kata Basarah.
Komentar
Berita Terkait
-
Jokowi Buka Pintu Maaf Soal Tudingan Ijazah Palsu: Urusan Hukum, Ya Hukum
-
Said Didu Bongkar 5 Kedaulatan RI yang 'Dirampas' Jokowi demi Oligarki Selama Satu Dekade
-
Berapa Tarif Yakup Hasibuan? Pengacara Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu
-
Terpopuler: 7 Fakta Panas Ijazah Jokowi, Promo BRI Hemat Rp1,3 Juta
-
Kuasa Hukum Jokowi Singgung Narasi Sesat Jelang Gelar Perkara Ijazah Palsu
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
Terkini
-
Berlaku Januari 2026, Prabowo Sudah Teken KUHAP Baru
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, Eddy Soeparno Ingatkan Bahaya Over Capacity dan Cuaca Ekstrem
-
Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Bencana Sumatra Gratis, Mensesneg Pastikan Tak Ada Biaya
-
Beban Jakarta Tak Berkurang Meski Ada IKN, Pramono: Saya Pikir Bakal Turun, Ternyata Enggak
-
HAM Indonesia Alami Erosi Terparah Sejak Reformasi, 2025 Jadi Tahun Malapetaka
-
Eks Pimpinan KPK BW Soroti Kasus Haji yang Menggantung: Dulu, Naik Sidik Pasti Ada Tersangka
-
Khusus Malam Tahun Baru 2026, MRT Jakarta Perpanjang Jam Operasional Hingga Dini Hari
-
Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Rumah Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Pemprov DKI Jakarta Hibahkan 14 Armada Damkar ke 14 Daerah, Ini Daftar Lengkapnya!
-
Said Iqbal Bandingkan Gaji Wartawan Jakarta dan Bekasi: Kalah dari Buruh Pembuat Panci!