Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di acara Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Rabu (8/4). (Antara)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo diwacanakan akan dikawal oleh sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan setgab gabungan diperlukan untuk wadah koordinasi dan konsolidasi antara Presiden dan partai pendukungnya.
"Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Basarah di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia mengakui saat ini pola komunikasi dan koordinasi antara Presiden Jokowi dan partai pengusung kurang efektif. Karenanya, perlu disepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif. Caranya, kata dia, bisa dengan cara membentuk wadah setgab koalisi.
"Di Kongres IV PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.
Kendati demikian, dia membantah pola komunikasi Presiden dan DPR terkendala. Menurutnya, seringnya miskomunikasi dan miskoordinasi yang terjadi selama ini karena belum adanya format baku komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
"Jadi (komunikasi kita) bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," kata Basarah.
"Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Basarah di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia mengakui saat ini pola komunikasi dan koordinasi antara Presiden Jokowi dan partai pengusung kurang efektif. Karenanya, perlu disepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif. Caranya, kata dia, bisa dengan cara membentuk wadah setgab koalisi.
"Di Kongres IV PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.
Kendati demikian, dia membantah pola komunikasi Presiden dan DPR terkendala. Menurutnya, seringnya miskomunikasi dan miskoordinasi yang terjadi selama ini karena belum adanya format baku komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
"Jadi (komunikasi kita) bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," kata Basarah.
Komentar
Berita Terkait
-
Selamat Ginting Nilai Prabowo Masih Konsolidasi Hadapi Pengaruh Jokowi
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
-
JK Ungkit Jasanya untuk Jokowi, Golkar Beri Respons Menohok!
-
Rismon Bantah Terima Uang Damai Kasus Ijazah Jokowi, Sebut Tuduhan Tak Masuk Akal
-
Sambil Dekap Buku Jokowis White Paper, Rismon Mengaku Bisa Tidur Nyenyak usai SP3
Terpopuler
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- Pengakuan Lengkap Santriwati Korban Pencabulan Kiai Ashari di Lingkungan Pesantren Pati
- Xiaomi 17 Jadi Senjata Baru Konten Kreator, Laura Basuki Tunjukkan Hasil Foto Leica
- 7 Sepatu Lari Lokal untuk Jalan Jauh dan Daily Run Mulai Rp100 Ribuan, Tak Kalah dari Hoka
- 5 HP Terbaru 2026 untuk Budget di Bawah Rp3 Juta, Ada yang Support 5G dan NFC
Pilihan
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
Terkini
-
Pesawat Turkish Airlines Terbakar Saat Mendarat di Nepal, 277 Penumpang Dievakuasi
-
Kericuhan Suporter Berulang, DPR Desak Menpora Evaluasi Total Pengurus PSSI
-
Gerebek Gudang Kemandoran! Polisi Sita 1.496 Motor Ilegal Siap Ekspor, Terkuak Modus Pakai KTP Orang
-
Peluncuran Panduan Antikorupsi, Wamendagri Wiyagus: Momentum Perkuat Reformasi Hukum dan Birokrasi
-
Potong Ucapan Nadiem dalam Sidang, Jaksa: Jangan Mudah Bawa Nama Presiden
-
DPR Minta Pemerintah Tak Tunggu Lonjakan Kasus Hantavirus Baru Bertindak
-
Bongkar Love Scamming di Rutan Kotabumi Lampung, Menteri Agus: Kalau Pegawai Terlibat, Proses!
-
Thaksin Shinawatra Hirup Udara Bebas, Politik Thailand Kembali Memanas
-
Hadiri Sidang Nadiem Makarim, Rocky Gerung: Jaksa Pintar, Tapi Kelelahan
-
Wamensos Dorong Bandar Lampung Bentuk Kampung Siaga Bencana dan Perkuat DTSEN