Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di acara Kongres IV PDIP di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Rabu (8/4). (Antara)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo diwacanakan akan dikawal oleh sekretariat gabungan koalisi partai pendukung pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan setgab gabungan diperlukan untuk wadah koordinasi dan konsolidasi antara Presiden dan partai pendukungnya.
"Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Basarah di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia mengakui saat ini pola komunikasi dan koordinasi antara Presiden Jokowi dan partai pengusung kurang efektif. Karenanya, perlu disepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif. Caranya, kata dia, bisa dengan cara membentuk wadah setgab koalisi.
"Di Kongres IV PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.
Kendati demikian, dia membantah pola komunikasi Presiden dan DPR terkendala. Menurutnya, seringnya miskomunikasi dan miskoordinasi yang terjadi selama ini karena belum adanya format baku komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
"Jadi (komunikasi kita) bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," kata Basarah.
"Perlu koordinasi lebih efektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran koordinasi," kata Basarah di DPR, Selasa (14/4/2015).
Dia mengakui saat ini pola komunikasi dan koordinasi antara Presiden Jokowi dan partai pengusung kurang efektif. Karenanya, perlu disepakati model komunikasi dan koordinasi yang efektif. Caranya, kata dia, bisa dengan cara membentuk wadah setgab koalisi.
"Di Kongres IV PDI Perjuangan kemarin pun disepakati perlu ada satu mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PDI Perjuangan, partai pengusung, dan pemerintah. Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk setgab atau nama lain," ujarnya.
Kendati demikian, dia membantah pola komunikasi Presiden dan DPR terkendala. Menurutnya, seringnya miskomunikasi dan miskoordinasi yang terjadi selama ini karena belum adanya format baku komunikasi dan koordinasi antara kedua belah pihak.
"Jadi (komunikasi kita) bukan terkendala tapi karena memang belum ada format baku yang disepakati kedua belah pihak," kata Basarah.
Komentar
Berita Terkait
-
Kenakan Baju PSI, Jokowi Beri Sinyal: Kalau Sudah Memakai, Artinya Tahu Sendiri
-
Blusukan ke ke Sentra UMKM Maliosewu, Jokowi Beli Jajanan SD dari Es Teh hingga Sosis Bakar
-
Jokowi Minta Kader PSI Hidupkan Mesin Partai hingga Tingkat Desa, Yakin Lolos ke Senayan
-
Dianugrahi Gelar Baginda Pemuka Bangsa oleh 5 Kerajaan Adat Lampung Begini Kata Jokowi
-
Jokowi Mulai Safari Politik ke Lampung, Mau Jadikan PSI Mesin Politik
Terpopuler
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- 5 HP Memori 256 GB Harga di Bawah Rp2 Juta, Bisa Simpan Ribuan File dan Gaming
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- 3 Rekomendasi Bedak Padat di Indomaret untuk Makeup Halus dan Tahan Lama
- 4 HP Murah Terbaru 2026 untuk Anak Sekolah: Baterai 7000 mAh hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
Pelatih Timnas Iran Desak Infantino Tegas Terhadap AS: Perlakuan Mereka Buruk!
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
Terkini
-
Diduga Intimidasi Dokter hingga Meninggal, Legislator PKB Terancam Sanksi Berat
-
Fakta-fakta Kematian 5 SPPI Calon Manajer Koperasi saat Jalani Latihan Militer
-
Awas Kena Derek! Dishub DKI Mulai Rutin Razia Parkir Liar di Senopati dan Gunawarman Tiap Weekend
-
Aktivasi di CFD FX Sudirman, Mozy Ajak Masyarakat Kenali Layanan Perjalanan Digital
-
Ironi Ganja Medis, Saat KUHP Baru 'Keok' Lawan UU Narkotika yang Usang
-
HBL Mantiri Ajak Purnawirawan TNI AD Terus Kompak Jaga Soliditas dan Perkuat Persatuan
-
Ketua BPP PPAD HBL Mantiri: Purnawirawan Harus Jadi Perekat Persatuan Bangsa
-
Gubernur Jakarta Siapkan Jalur Bawah Tanah di Bundaran HI Buat Penjalan Kaki
-
Janji Pramono Anung di HUT ke-499 Jakarta: Banjir Masih Ada, Tapi Tidak Akan Separah Dulu
-
Pramono Ungkap Biang Kerok Kemacetan Jakarta, 8 Juta Orang Keluar-Masuk Setiap Hari