Suara.com - Akhir pekan lalu, Polda Metro Jaya menggerebek tempat prostitusi online di Tower Herbras lantai delapan dan Tower Jasmine lantai lima Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dari tower itu polisi mengamankan sejumlah orang, termasuk pekerja seks. Pascapenggerebekan, apartemen yang berada tak jauh dari Stasiun Kalibata itu pun menjadi sorotan.
Apa tanggapan pengelola Kalibata City setelah mendapat sorotan miring?
Suara.com berusaha mengonfirmasi langsung masalah itu ke pengelola Tower Herbras, Senin (27/4/2015), namun di sana tidak dapat menemui pegelola dan kemudian diarahkan ke petugas costumer service.
Di costumer service, suara.com bertemu dengan salah satu staf bernama Muhammad Yunus.
"Memang masalah ini, bukan kita tutup mata, kita sudah kerja sama dengan Resmob Polda Metro Jaya. Memang penangkapannya di grand floor dan kemudian dikembangkan ke unit. Di dalam unit itu akhirnya germo itu ditangkap," kata Yunus.
Menurut Yunus kasus prostitusi mudah ditemui di berbagai tempat, termasuk di perumahan.
"Sebenarnya kasus seperti ini bukan hanya di Kalibata, tapi di apartemen lain seperti itu, di perumahan juga. Memang kasus seperti ini memang kita mencari, tak hanya penangkapan ini, tapi kasus sebelum-sebelumnnya," ujar dia.
Yunus mengatakan di Kalibata City, aturan sudah jelas pengelola melarang warga menyewakan kamar per hati.
"Itu dikembalikan kesadaran warga. Ini kan karena ada yang sewa harian, padahal pengelola membuat aturan untuk sewa per setengah tahun, enam bulan. Kita mengembalikan ke warga, kalau ada tamu 1x24 jam harap lapor ke pengelola," kata Yunus.
Yunus menambahkan selama ini pengelola menggunakan broker untuk penghuni unit yang ingin sewa.
"Kita ada broker untuk daftar itu. Broker itu memang ada dan terdaftar, broker itu memang minta bantuannya untuk mendaftar enam bulan. Dan itu dilaporkan ke kita," ujarnya.
Menurut Yunus, Kalibata City selama ini sudah bekerjasama dengan Polri dan Badan Narkotika Nasional untuk keamanan lingkungan.
"Kita kerja sama, jadi ada pengecekan setiap beberapa hari, kita keliling apartemen," ujar dia.
Karena selama ini belum ada pengurus RT/RW di apartemen, kata Yunus, pengelola mengajak warga untuk bekerjasama memberikan laporan bila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Pengelola dan bagian keamanan, katanya, siap dihubungi kapan pun di nomor 021-79183558.
Laporan yang selama ini masuk ke pengelola, kata dia, tidak bisa ditindaklanjuti karena buktinya tidak kuat.
"Ada laporan, tapi kan kita nggak tahu unit mana. Kalau kasus yang kemarin, kita tahu ada unitnya, dan kita langsung eksekusi," ujarnya.
Terkait dengan brosur penyewaan harian di unit apartemen, kata Yunus, itu sebenarnya menyalahi aturan, apalagi ada yang sampai menawarkan jasa pijat.
"Memang kalau ada seperti itu, kebanyakan brosur, itu tidak kita izinkan. Kalau ada yang tertangkap kita denda Rp2 juta. Tapi untuk penangkapannya belum ada. Tapi memang ada laporan, tapi kita sulit membuktikannya," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Seoharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
Terkini
-
Kejagung Sita Sederet Tanah Zarof Ricar di Riau Senilai Rp35 Miliar, Aset Atas Nama Anak-anaknya!
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Jadi Menpora, Erick Thohir Wajib Mundur dari PSSI? Pakar: Sah, Asal Penuhi 1 Syarat Ini
-
Di Balik Papan 'Bensin Habis' Ada Kabar Getir Pegawai SPBU Swasta yang Takut Dirumahkan
-
2 Kasus Baru Keracunan Massal MBG Tak Masuk KLB, Publik Murka ke Pemerintah: Tunggu Mati Dulu?
-
Usut Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Periksa Kasi Pidsus Kejari Kolaka
-
Bantah Kesejahteraan Jadi Pemicu, TNI AD Duga Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan Karena Ini
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Misteri Keracunan MBG di Garut: Ayam Woku atau Lalapan Mentah Biang Kerok? 194 Pelajar Terkapar
-
Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo