Suara.com - Presiden Joko Widodo akan memaksa seluruh pengelola rumah sakit menerima pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat.
"Semua RS negeri sudah mau menerima pasien KIS. Tapi RS swasta belum semuanya bisa menerima kartu KIS dan BPJS. Nanti semua rumah sakit akan saya paksa untuk mau menerima pasien dengan KIS dan mau kerja sama dengan BPJS," kata Jokowi saat membagikan kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, kepada warga Desa Taman Martani, Sleman, Yogyakarta, Senin (4/5/2015).
Jokowi menegaskan pemerintah akan mencabut izin rumah sakit yang menolak pasien pemegang KIS.
"Kalau tidak mau, izinnya akan saya cabut," kata Jokowi.
Pada saat yang bersamaan, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki sistem KIS dan BPJS.
Jokowi juga menegaskan KIS bukan kartu gratisan, sebab kartu ini dibiayai oleh negara sehingga tak ada lagi alasan rumah sakit menolak pasien penggunanya.
"Saya tidak mau ada rumah sakit yang tidak melayani pasien KIS, KIS ini kan bukan kartu gratisan. KIS dibayar oleh negara ke Rumah Sakit", tegas Jokowi.
Sementara itu menurut Tukiman salah satu warga Cageran Sekawan Taman Martani dirinya mengaku sangat senang menerima kartu KIS.
"Saya baru hari ini terima kartunya, kemarin saya ke rumah sakit harus bayar sendiri, saya merasa senang, meskipun agak kecewa karena harus menunggu lama buat dapat kartunya," kata Tukiman.
Di Sleman, hari ini sebanyak 1.806 kepala keluarga menerima KKS, 1.216 siswa menerima KIP kepada, dan 4.415 warga menerima KIS. (Wita Ayodhyaputri)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Demi Generasi Digital Sehat: Fraksi Nasdem Dukung Penuh RUU Perlindungan Siber, Apa Isinya?
-
Kasus TBC di Jakarta Capai 49 Ribu, Wamenkes: Kematian Akibat TBC Lebih Tinggi dari Covid-19
-
Mensesneg Klarifikasi: Game Online Tidak Akan Dilarang Total, Ini Faktanya!
-
Berantas TBC Lintas Sektor, Pemerintah Libatkan TNI-Polri Lewat Revisi Perpres
-
Pemerintah Kaji Amnesti untuk Pengedar Narkotika Skala Kecil, Ini Kata Yusril
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?