Suara.com - Markas Besar Kepolisian Indonesia mengomentari soal penunjukan Ketua Umum Partai PKPI Sutiyoso menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Mabes Polri mengatakan jika Sutiyoso jadi Kepala BIN maka akan menjadi pejabat negara.
"Ketika menjadi pejabat publik (Kepala BIN) tidak ada partai. Statusnya pejabat negara," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Antor Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Surat penjunjukan itu telah dilayangkan ke pimpinan DPR untuk dimintai persetujuan.
Namun penunjukkan pria yang akrab disapa bang Yos itu menimbulkan polemik. Pasalnya dia masih menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Anton pun enggan berkomentar apakah bang Yos harus melepas jabatannya sebagai Ketua Umum PKPI dan keluar dari partai politik atau tidak.
"Saya tidak tahu, itu hak prerogratif Presiden," ujarnya.
Apakah Bang Yos cocok jadi Kepala BIN dan bisa bekerjasama dengan Kepolisian? "Masalah cocok tidak cocok itu urusan hati," imbuhnya seraya tertawa.
Seperti diketahui, Sutiyoso diduga memiliki rekam jejak terlibat pelanggaran HAM. Dia disebut terlibat dengan kasus ‘Kudatuli 1996’ atau penyerangan Kantor PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Diduga Demi Kejar 'Cuan' Bisnis, Anak Usaha Kemenkeu Nekat Suap Ketua PN Depok Terkait Lahan Tapos
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta