Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut pembahasan mengenai revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan. Kata dia, sangat relevan untuk dimasukan dalam Program Legislasi Nasiona (Prolegnas) 2015.
"UU KPK ini masuk prolegnas. Sekarang diajukan sangat relevan. Momentumnya juga pas karena sudah ada 3 kali praperadilan KPK di kalahkan dengan alasan berbeda-beda. Jadi revisi diperlukan kenapa harus takut," kata Fadli Zon.
Itu dia katakan usai menghadiri acara buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR RI Setya Novanto di Jalan Widya Chandra, Selasa (26/6/2015).
Alasan DPR merevisi UU KPK yakni soal kewenangan penyadapan. Menurutnya tidak ada penyadapan yang sebebas di Indonesia.
"Bahkan di negara demokrasi ada prosedur dalam penyadapan, penyidik independen itu kejaksaan dan kepolisian yang punya keahlian penyadapan," kata Fadli.
Selain itu, untuk memperangi korupsi menurutnya, Kejaksaan dan Kepolisian juga harus dilibatkan. "Tidak bisa tulang punggung di KPK saja, jadi KPK (sebagai) instrumen pemberantasan korupsi bukan dia sendiri," katanya.
Fadli mengaku juga banyak juga pejabat yang mendukung revisi UU KPK termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Wapres terang-terang mendukung revisi uu KPK. Begitu juga politikus tidak ada yang keberatan," katanya.
Terlebih, dia juga mengaku jika Presiden Joko Widodo masih akan mengkaji lebih jauh mengenai pengajuan revisi tersebut.
"Dalam pembicaraan presiden saya sampaikan ingin melihat dan mengkaji lebih jauh lagi dan buat semacam saresahan dengan sejumlah tokoh terkait," katanya
Bahkan Fadli mengaku DPR tidak takut untuk melakukan revisi UU KPK. Malah dia mencurigai ada pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan terkait polemik revisi UU KPK.
"Kenapa harus takut dengan UU KPK, jangan-jangan ada yang menikmati di belakang itu biarkan saja revisi itu. Perubahan itu baik atau buruk, nanti kita lihat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
Terkini
-
Jerit Konsumen saat Bensin Shell dan BP Langka, Pertamina Jadi Pilihan?
-
Warga Jakarta Siap-siap, PAM Jaya Bakal Gali 100 Titik untuk Jaringan Pipa di 2026
-
Maling Santuy di SMAN 5 Bandung! Wajah Terekam CCTV, Gondol Laptop Saat Siswa Belajar di Lab
-
IPO PAM Jaya, Basri Baco Ingatkan Nasib Bank DKI: Saham Bisa Anjlok, Negara Rugi
-
Pemuda di Cilincing Dibunuh karena Masalah Cewek, Pembunuhnya Sempat Kabur ke Bengkulu
-
"Kita Rampok Uang Negara!", Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo, BK Duga Pelaku Mabuk Berat
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?