Suara.com - Pimpinan DPR rupanya sangat kesal dengan sikap pemerintah dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang sempat mendukung untuk merevisi Undang-undang KPK, namun akhirnya menyatakan menolak. Dia pun meminta agar Pimpinan KPK yang beberapa waktu lalu ada yang menangis, dan apabila terjadi lagi tidak boleh datang kepada DPR lagi.
"Jokowi juga omong begitu (UU KPK bermasalah), Jusuf Kalla juga omong begitu, Mahkamah Konstitusi omong begitu, DPR, DPD juga begitu, semua omong begitu. Sekarang tiba-tiba ditekan oleh partai anti korupsi, ya berubah lagi, nanti kalau nangis jangan datang ke DPR lagi," kata Fahri di Gedung KPK Senayan, Jakarta Selatan, Jumat(26/6/2015).
Dia juga sangat menyesalkan sikap Pelaksana Tugas Pimpinan KPK yang dinilainya begitu plin plan. Pasalnya kepada publik mereka menyampaikan hal yang berbeda dari hasil pembicaraan pada pertemuan. Namun, sebenarnya menurut Politisi PKS ini semua itu terjadi karena pemerintah takut kehilangan kepercayaan dari publik.
"Seperti Seno Adji dan Ruki, di kamar rapat omong lain di publik lain. Ini kan hanya tidak brani hadpi publik saja.Sudahlah di masa puasa ini watak pengecut lain depan lain balakang ini diakhiri. Bicara saja kepada rakyat jika UU KPK itu banyak masalah," jelasnya.
Dia juga menilai bahwa selama ini KPK dalam menjalankan tugasnya tidak bersinergi dengan lembaga lainnya. Hal itu pula dinilainya sebagai awal terjadinya bentrok dengan lembaga-lembaga lain yang memilik fungsi yang sama dengan KPK.
"Bagaimana KPK ini sudah 13 tahun Undang-undangnya sudah bermasalah, semua pimpinan KPK jadi masalah, semua pimpinan berebut, bukannya bersinergi seperti maunya Undang-undang. Berkelahi seolah-olah menarik untuk ditonton rakyat. Orang-orang ini nggak punya nyali penakut saja," tutupnya.
Berita Terkait
-
Menteri Keuangan Diminta Hentikan Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Bodo Amat
-
Menteri Keuangan Diminta Hentikan Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Bodo Amat
-
Dasco Ucapkan Selamat HUT ke Prabowo: Kami Diajarkan Kesetiaan, Kepercayaan, dan Kehormatan
-
Keponakannya Masuk Konten Ponpes Trans7, Wakil Ketua DPR RI Juga Ingin Laporkan Pihak TV
-
DPR Bela Keputusan PSSI Pecat Kluivert: Ini Soal Harga Diri Bangsa!
Terpopuler
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- Maaf dari Trans7 Belum Cukup, Alumni Ponpes Lirboyo Ingin Bertemu PH Program Xpose Uncensored
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
Terkini
-
Trans Segara City Resmi Beroperasi, Tambah Pilihan Transportasi Nyaman Warga Bekasi ke Jakarta
-
Mendadak Ciut saat Ditangkap, Ini Wajah Pelaku Utama Penembakan Warkop di Tanah Abang
-
Heboh Tergeletak di Jalanan, PNS di Kepri Tewas Diduga Habis Berobat di RS
-
Kasus Influenza A Melonjak, Puan Maharani Imbau Masyarakat Jaga Kesehatan dan Disiplin Prokes
-
Pasokan Listrik 80 MVA dari PLN Perkuat Operasional Pabrik Baja di Banten
-
Bukan Tobat, 2 Residivis Kompak Bikin Lab Sabu di Apartemen Cisauk, Salah Satunya jadi 'Koki'
-
BNI Raih Green Warrior Award di ESG Now Awards 2025
-
Prediksi Cuaca Hari Ini: Waspada Cuaca Panas dan Potensi Hujan 18 Oktober 2025
-
Geger Di-bully Mahasiswa Unud usai Meninggal, Sosok Timothy Ternyata Aktivis Kampus!
-
Tanggapi Putusan MK, Komisi II DPR Siap Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen