Suara.com - Pimpinan DPR rupanya sangat kesal dengan sikap pemerintah dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) yang sempat mendukung untuk merevisi Undang-undang KPK, namun akhirnya menyatakan menolak. Dia pun meminta agar Pimpinan KPK yang beberapa waktu lalu ada yang menangis, dan apabila terjadi lagi tidak boleh datang kepada DPR lagi.
"Jokowi juga omong begitu (UU KPK bermasalah), Jusuf Kalla juga omong begitu, Mahkamah Konstitusi omong begitu, DPR, DPD juga begitu, semua omong begitu. Sekarang tiba-tiba ditekan oleh partai anti korupsi, ya berubah lagi, nanti kalau nangis jangan datang ke DPR lagi," kata Fahri di Gedung KPK Senayan, Jakarta Selatan, Jumat(26/6/2015).
Dia juga sangat menyesalkan sikap Pelaksana Tugas Pimpinan KPK yang dinilainya begitu plin plan. Pasalnya kepada publik mereka menyampaikan hal yang berbeda dari hasil pembicaraan pada pertemuan. Namun, sebenarnya menurut Politisi PKS ini semua itu terjadi karena pemerintah takut kehilangan kepercayaan dari publik.
"Seperti Seno Adji dan Ruki, di kamar rapat omong lain di publik lain. Ini kan hanya tidak brani hadpi publik saja.Sudahlah di masa puasa ini watak pengecut lain depan lain balakang ini diakhiri. Bicara saja kepada rakyat jika UU KPK itu banyak masalah," jelasnya.
Dia juga menilai bahwa selama ini KPK dalam menjalankan tugasnya tidak bersinergi dengan lembaga lainnya. Hal itu pula dinilainya sebagai awal terjadinya bentrok dengan lembaga-lembaga lain yang memilik fungsi yang sama dengan KPK.
"Bagaimana KPK ini sudah 13 tahun Undang-undangnya sudah bermasalah, semua pimpinan KPK jadi masalah, semua pimpinan berebut, bukannya bersinergi seperti maunya Undang-undang. Berkelahi seolah-olah menarik untuk ditonton rakyat. Orang-orang ini nggak punya nyali penakut saja," tutupnya.
Berita Terkait
-
Eko Patrio dan Keluarga 'Siap' Kembali ke Rumah, Pasca Penjarahan 6 Bulan Lalu
-
Nonaktif dari Anggota DPR, Eko Patrio Kini Punya Tugas Baru
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
Respons Polemik Penonaktifan BPJS PBI, Dasco Pimpin Rapat Lintas Komisi dan Kementerian
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Wacana Prabowo Dua Periode Menguat, Begini Respons PKS Soal Pilpres 2029
-
NasDem Nilai Wacana Prabowo Dua Periode Masuk Akal, Approval Rating Hampir 80 Persen Jadi Dasar
-
Truk Terguling di S. Parman, Belasan Rute Transjakarta Terdampak Sore Ini
-
Pesan Prabowo untuk Thomas Djiwandono yang Resmi jadi Deputi Gubernur BI
-
Mantan Kepala LKPP Ungkap Aturan Harga E-Katalog dalam Sidang Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
-
Ibu Korban Kecelakaan Maut di Singapura Masih Dirawat Intensif, Pengemudi Resmi Ditahan
-
Fakta Baru Kasus Pria Dikira Panggul Mayat, Biawak Gagal Dijual Dibawa Pulang Jalan Kaki
-
Terima Aspirasi Amnesty, DPD RI Dorong Penyelesaian Damai Konflik dan Penguatan HAM di Papua
-
Amnesty Internasional Laporkan Tragedi Gearek ke DPD: Heli Militer Diduga Serang Pemukiman
-
Pimpinan DPD RI soal Laporan Tragedi Gearek: Kekerasan di Papua Bukan Lagi Rahasia Umum!