Suara.com - Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono menyatakan dari tujuh rencana proyek DPR, yang paling prioritas untuk dilaksanakan ialah pembangunan ruangan kantor anggota dewan.
"Ya betul (ruang kerja menjadi prioritas). Saya kira kebutuhan ruangan pasti. Karena ruangan sekarang tidak cukup. Ya harus membangun dong. Kalau tidak, gimana mau nambah ruangan?" kata Roem Kono di DPR, Senin (24/8/2015).
Dia menambahkan berdasarkan Peraturan Presiden, ruangan pejabat negara adalah 117 meter persegi. Saat ini, katanya, ruangan kerja anggota dewan hanya 27 meter persegi dan hal ini tidak memadai.
"117 meter persegi itu Peraturan Presiden lho, bukan kita yang bikin. Kita perlu tambahan (ruangan) supaya memadai dan bisa menerima aspirasi masyarakat sebaik-baiknya," kata dia.
Lalu, Roem Kono membandingkan ruangan anggota dewan dengan ruangan direktur jenderal di kementerian-kementerian, BPK, MA, dan MK yang jauh lebih luas.
"Kita harus kaji dong secara teknis. Itu sudah benar pemerintah bilang (perlu kajian teknis). mana ada anggarannya tiba-tiba diminta, harus ada kajian teknisnya. Kajian teknis sudah jalan, itu domain kesekjenan, bukan dari kita," ujar politisi Golkar.
Dia berharap dalam satu atau dua bulan ke depan, Kesekretariatan Jenderal DPR dan Kementerian Pekerjaan Umum serta konsultan sudah bisa satu persepsi sehingga pembangunan ruang anggota dewan bisa segera dieksekusi.
"Insya Allah mudah-mudahan satu dua bulan selesai, dengan kesekjenan (DPR), Kementerian PU dan konsultan," kata dia.
Tujuh proyek DPR masih banyak yang memprotes karena dianggap tidak mendesak. Presiden Jokowi pada Jumat (14/8/2015) menolak menandatangani prasasti pencanangan penataan kawasan kompleks DPR. Kawasan DPR rencananya akan direnovasi berdasarkan tujuh proyek yang berbeda.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
Massa di Jogja Semprot Pemerintah, Janji 19 Juta Lapangan Kerja Ternyata Scam di Negeri Orang
-
Belum Jadi Polisi Sipil, Watak Militer Bikin Polri Anggap Demo Ancaman Kekuasaan
-
Ulasan Film Operasi Pesta Copet: Aksi Komedi Heist Berlatar Festival Musik!
-
eformasi Polri Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah, Masyarakat Sipil Harus Bergerak
-
Polda Metro Sita Golok dan 19 Anak Panah di Demo 27 Agustus, 45 Orang Jadi Tersangka
-
Indonesia Sustainability 360 Forum 2026: Kolaborasi Lintas Sektor Dorong Transformasi Ekonomi Hijau
-
Anggaran BGN Tembus Rp 240 Triliun di 2027: Operasional Cuma 3%, Buat MBG 97%
-
Hujan Buatan Diklaim Tekan Polusi Jakarta hingga 57 Persen
-
Hasto PDIP Kaget Isu Percepatan Muncul di Depan Jokowi: Itu Inkonstitusional
-
9 Warga Singapura Korban Banjir Bandang Nepal Hilang, Keluarga Menangis Sulit Update Informasi