Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Indonesia menjadikan India sebagai acuan pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi atau "e-voting". India dinilai berhasil.
"India berhasil melaksanakan e-voting efektif, murah dengan tingkat kesalahan kecil. Padahal jumlah pemilih hampir mencapai satu miliar jiwa," ujar Tjahjo saat meresmikan Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, di Gedung UKI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Setelah mengkaji sistem di India, Kemendagri akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, untuk menemukan formula yang dengan Indonesia. Tjahjo pun berharap "e-voting" ini dapat dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 nanti.
"Kami membicarakan mana sistem yang lebih baik dan lebih murah dari India dengan BBPPT," kata dia.
Ada pun penggunaan teknologi informasi dalam pemilu ini bergantung pada KTP elektronik atau e-KTP. Ini bisa menjadi kendala karena masih banyak ditemukan kasus kepemilikan e-KTP ganda. Mendagri pun berjanji untuk terus menata permasalahan ini.
"Masih ada sekitar delapan juta orang penduduk memiliki KTP ganda. Bahkan baru-baru ini Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan ATM yang pelakunya memiliki 159 KTP, sidik jari sama namun namanya berbeda-beda," tutur Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik pernah menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Menristekdikti Muhammad Nasir pun menyambut baik usaha tersebut. Dia mengatakan penggunaan teknologi informasi dalam pemilu bisa menghemat 60-70 persen keuangan negara. Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembuatan undangan dan surat suara.
"Tinggal menggunakan KTP, lalu cetak sidik jari lalu memilih dengan meng-klik. Semua serba otomatis," kata Nasir seraya menambahkan teknologi Indonesia sudah siap untuk melaksanakan pemilu e-voting tersebut.
Ada pun acara peresmian Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, selain Tjahjo, juga dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia periode tahun 2000-2001 (era Presiden Abddurrahman Wahid) Ryaas Rasyid dan cendekiawan Frans Magnis Suseno. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah
-
Main Mata Nilai Pajak, Oknum Pegawai DJP Tak Berkutik Terjaring OTT KPK
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari