Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Indonesia menjadikan India sebagai acuan pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi atau "e-voting". India dinilai berhasil.
"India berhasil melaksanakan e-voting efektif, murah dengan tingkat kesalahan kecil. Padahal jumlah pemilih hampir mencapai satu miliar jiwa," ujar Tjahjo saat meresmikan Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, di Gedung UKI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Setelah mengkaji sistem di India, Kemendagri akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, untuk menemukan formula yang dengan Indonesia. Tjahjo pun berharap "e-voting" ini dapat dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 nanti.
"Kami membicarakan mana sistem yang lebih baik dan lebih murah dari India dengan BBPPT," kata dia.
Ada pun penggunaan teknologi informasi dalam pemilu ini bergantung pada KTP elektronik atau e-KTP. Ini bisa menjadi kendala karena masih banyak ditemukan kasus kepemilikan e-KTP ganda. Mendagri pun berjanji untuk terus menata permasalahan ini.
"Masih ada sekitar delapan juta orang penduduk memiliki KTP ganda. Bahkan baru-baru ini Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan ATM yang pelakunya memiliki 159 KTP, sidik jari sama namun namanya berbeda-beda," tutur Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik pernah menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Menristekdikti Muhammad Nasir pun menyambut baik usaha tersebut. Dia mengatakan penggunaan teknologi informasi dalam pemilu bisa menghemat 60-70 persen keuangan negara. Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembuatan undangan dan surat suara.
"Tinggal menggunakan KTP, lalu cetak sidik jari lalu memilih dengan meng-klik. Semua serba otomatis," kata Nasir seraya menambahkan teknologi Indonesia sudah siap untuk melaksanakan pemilu e-voting tersebut.
Ada pun acara peresmian Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, selain Tjahjo, juga dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia periode tahun 2000-2001 (era Presiden Abddurrahman Wahid) Ryaas Rasyid dan cendekiawan Frans Magnis Suseno. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional