Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Indonesia menjadikan India sebagai acuan pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi atau "e-voting". India dinilai berhasil.
"India berhasil melaksanakan e-voting efektif, murah dengan tingkat kesalahan kecil. Padahal jumlah pemilih hampir mencapai satu miliar jiwa," ujar Tjahjo saat meresmikan Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, di Gedung UKI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Setelah mengkaji sistem di India, Kemendagri akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, untuk menemukan formula yang dengan Indonesia. Tjahjo pun berharap "e-voting" ini dapat dilaksanakan pada pemilu tahun 2019 nanti.
"Kami membicarakan mana sistem yang lebih baik dan lebih murah dari India dengan BBPPT," kata dia.
Ada pun penggunaan teknologi informasi dalam pemilu ini bergantung pada KTP elektronik atau e-KTP. Ini bisa menjadi kendala karena masih banyak ditemukan kasus kepemilikan e-KTP ganda. Mendagri pun berjanji untuk terus menata permasalahan ini.
"Masih ada sekitar delapan juta orang penduduk memiliki KTP ganda. Bahkan baru-baru ini Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan ATM yang pelakunya memiliki 159 KTP, sidik jari sama namun namanya berbeda-beda," tutur Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik pernah menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengkaji penggunaan teknologi informasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Menristekdikti Muhammad Nasir pun menyambut baik usaha tersebut. Dia mengatakan penggunaan teknologi informasi dalam pemilu bisa menghemat 60-70 persen keuangan negara. Selain itu, pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembuatan undangan dan surat suara.
"Tinggal menggunakan KTP, lalu cetak sidik jari lalu memilih dengan meng-klik. Semua serba otomatis," kata Nasir seraya menambahkan teknologi Indonesia sudah siap untuk melaksanakan pemilu e-voting tersebut.
Ada pun acara peresmian Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, selain Tjahjo, juga dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia periode tahun 2000-2001 (era Presiden Abddurrahman Wahid) Ryaas Rasyid dan cendekiawan Frans Magnis Suseno. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
Terkini
-
Rano Karno Sebut Penting Sedot Tinja 3 Tahun Sekali: Kalau Tidak bisa Meledak!
-
Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 14 Orang, Tim DVI Terus Identifikasi Santri Belasan Tahun
-
Diragukan Bjorka Asli, Dalih Polisi Ciduk WFH Pemuda Tak Lulus SMK yang Diklaim Bobol Data Bank
-
Viral Korban Kecelakaan Diduga Ditolak Puskesmas, Dibiarkan Tergeletak di Teras
-
Ombudsman RI Saran RUU Perampasan Aset Harus Perjelas Kerugian Akibat Korupsi dan Langgar HAM
-
Detik-detik Artis Keturunan Indonesia Ardell Aryana Disandera Tentara Israel saat Live TikTok
-
Rocky Gerung Pasang Badan Bebaskan Aktivis Kasus Demo Agustus: Mereka Bukan Kriminal!
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap
-
Ngeri! Jakarta Masuk 5 Besar Kota dengan Udara Terburuk di Dunia
-
Buka Suara soal Kasus Puluhan Siswa SD Keracunan MBG di Jaktim, DKPKP DKI Bilang Begini