Ilustrasi KPK [suara.com/Nikolaus Tolen]
Ketua Pusat Kajian Anti Pencucian Uang Yunus Husein mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (24/9/2015). Kedatangannya bukan untuk mengunjungi tahanan kasus korupsi terkait hari raya Idul Adha, lalu soal apa?
"Saya cuma ahli saja, mau diskusi dengan penyidik KPK tentang pencucian uang," kata mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Seperti diketahui, KPK saat ini menangani beberapa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, di antaranya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Tubagus Chaeri Wardhana (adik kandung mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah), dan Fuad Amin Imron.
Namun, Yunus Husein belum mengetahui dalam diskusi nanti, apakah akan membicarakan kasus-kasus tersebut atau tidak.
"Ya bisa iya, bisa nggak (tentang TPPU Nazaruddin)," katanya.
Terkait kasus TPPU terdakwa Nazaruddin dalam proyek wisma atlet dan pembangunan gedung serbaguna PON Riau yang belum selesai, kata Yunus, bisa saja hal itu karena keterbatasan waktu.
"KPK ada keterbatasan waktu untuk menyidik kasus dan kasusnya kan complicated, di situ juga ada banyak orang, jadi diselesaikan dulu korupsinya, nanti baru berikutnya mungkin dilihat kesulitannya ada nggak," katanya.
"Saya cuma ahli saja, mau diskusi dengan penyidik KPK tentang pencucian uang," kata mantan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
Seperti diketahui, KPK saat ini menangani beberapa kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, di antaranya kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Tubagus Chaeri Wardhana (adik kandung mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah), dan Fuad Amin Imron.
Namun, Yunus Husein belum mengetahui dalam diskusi nanti, apakah akan membicarakan kasus-kasus tersebut atau tidak.
"Ya bisa iya, bisa nggak (tentang TPPU Nazaruddin)," katanya.
Terkait kasus TPPU terdakwa Nazaruddin dalam proyek wisma atlet dan pembangunan gedung serbaguna PON Riau yang belum selesai, kata Yunus, bisa saja hal itu karena keterbatasan waktu.
"KPK ada keterbatasan waktu untuk menyidik kasus dan kasusnya kan complicated, di situ juga ada banyak orang, jadi diselesaikan dulu korupsinya, nanti baru berikutnya mungkin dilihat kesulitannya ada nggak," katanya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Ahli Perbankan: NCD Terbit Setelah Dana Masuk ke Bank
-
Kala Kasus Korupsi Akil Mochtar Diungkit Kembali di Sidang Haris-Fatia
-
Jaksa Protes, Minta Hakim Batalkan Pemeriksaan Eks Kepala PPATK Sebagai Saksi Meringankan Haris-Fatia
-
Mantan Kepala PPATK Yunus Husein Diperiksa Di Sidang Haris-Fatia Vs Luhut
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI
-
Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat
-
Dukung MBG, Relawan di DIY Ajak Masyarakat Kawal Program: Harus Transparan dan Antikorupsi
-
ART Disiksa di Johor, Majikan Nakal Malaysia Terlalu Dimanjakan