Suara.com - Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mengkritik rencana pemerintah pusat untuk memberikan rumah permanen kepada Suku Anak Dalam.
Menurut Kepala Divisi Advokasi Kampanye HuMa Sisilia Nurmala Dewi, kebijakan "merumahkan" itu sama dengan menghancurkan kehidupan suku yang tinggal di pedalaman Jambi ini, sebab pada dasarnya mereka beraktivitas secara nomaden (berpindah-pindah).
"Suku Anak Dalam sudah terhimpit oleh lahan-lahan sawit perusahaan dan kini akan dirumahkan secara permanen. Ini sama saja dengan mencabut kebiasaan mereka, yang terbiasa berpindah-pindah, sampai ke akar-akarnya," ujar Sisilia usai sebuah diskusi media di Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Sebenarnya, HuMa menilai kebijakan memberikan rumah atau tempat tinggal adalah hal wajar karena menyangkut hak asasi manusia. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan keadaan sebenar-benarnya di lapangan. Jika ingin memberikan rumah, pemerintah sudah seharusnya melindungi Suku Anak Dalam dari perluasan hutan industri, terutama sawit.
"Kalau mau perbaiki rumahnya, lindungi mereka dari pekebunan sawit. Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi hutan tempat tinggal mereka secara keseluruhan," kata Kepala Divisi Analisa Hukum dan Data HuMa Erwin Dwi Kristianto.
HuMa juga menyayangkan ketidakawasan publik terkait isu mendasar ini, dan justru terjebak dengan isu pemalsuan dokumentasi foto Presiden Joko Widodo ke permukiman suku Anak Dalam.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menemui Suku Anak Dalam di Sarolangun, Jambi yang juga menjadi korban kabut asap pada Jumat (30/10/2015). Setelah kunjungan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan akan memberikan rumah permanen kepada suku yang sering pula dipanggil Orang Rimba ini.
Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui, dibutuhkan proses yang lama agar Suku Anak Dalam mau dipindahkan ke rumah untuk menetap. Perlu komunikasi terus menerus melalui tumenggung atau jenang, pemimpin adat suku tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
BPDP Ungkap Temuan Riset Sawit, Bisa untuk Suplemen Ibu Hamil hingga Bensin
-
Komoditas Sawit Indonesia Bergantung pada CPO Mentah, Pengamat: Risiko Besar
-
Ekspor CPO Dapat Angin Segar, Pemerintah Turunkan Bea Keluar Juli 2026
-
Dilema B50 vs Ekspor CPO, Kebijakan Ini Bisa Jadi Pedang Bermata Dua?
-
Duka Masyarakat Adat di DPR: Tanah Warisan Leluhur Hilang, Anak Buta Huruf karena HGU
Terpopuler
- Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Harta Kekayaan Iptu Setya Budi Dias, Oknum KPK Pemeras Bupati Pemalang
- 5 Sepatu Kasual Nyaman untuk Jalan Kaki di Kota, Ringan dan Empuk Dipakai Seharian
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Kunjungi Sekolah Rakyat Gresik, Gus Ipul Pantau Program Taruna Bhakti Nusantara
-
GEMPAR di Pasar Ngijon, Strategi Sleman Wujudkan Pasar Nyaman dan Ekonomi Berdaya
-
Menteri ATR Nusron Wahid Ungkap Banyak Laut di Batam Dikapling Tanpa Izin PKKPRL
-
Bukan Indonesia! Vietnam Disebut Negara ASEAN Paling Siap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia
-
Danantara Housing Expo 2026 Hadir untuk Wujudkan Rumah Idaman, Tawarkan DP Mulai 1%
-
5 Rekomendasi Drama China Tayang Agustus 2026: Dari Romansa Modern hingga Costume Drama
-
5 Serum Vitamin C dan Niacinamide untuk Cerahkan Kulit Kusam, Mulai Rp20 Ribuan
-
BRI Dorong Remitansi PMI Jadi Modal Usaha Produktif Melalui Pelatihan Kewirausahaan di Taiwan
-
Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Sanksi Bagi Kader Bermasalah
-
Rp11,3 Triliun Digelontorkan, BNPP Fokus Benahi Empat Masalah Besar Kawasan Perbatasan RI