Suara.com - Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mengkritik rencana pemerintah pusat untuk memberikan rumah permanen kepada Suku Anak Dalam.
Menurut Kepala Divisi Advokasi Kampanye HuMa Sisilia Nurmala Dewi, kebijakan "merumahkan" itu sama dengan menghancurkan kehidupan suku yang tinggal di pedalaman Jambi ini, sebab pada dasarnya mereka beraktivitas secara nomaden (berpindah-pindah).
"Suku Anak Dalam sudah terhimpit oleh lahan-lahan sawit perusahaan dan kini akan dirumahkan secara permanen. Ini sama saja dengan mencabut kebiasaan mereka, yang terbiasa berpindah-pindah, sampai ke akar-akarnya," ujar Sisilia usai sebuah diskusi media di Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Sebenarnya, HuMa menilai kebijakan memberikan rumah atau tempat tinggal adalah hal wajar karena menyangkut hak asasi manusia. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan keadaan sebenar-benarnya di lapangan. Jika ingin memberikan rumah, pemerintah sudah seharusnya melindungi Suku Anak Dalam dari perluasan hutan industri, terutama sawit.
"Kalau mau perbaiki rumahnya, lindungi mereka dari pekebunan sawit. Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi hutan tempat tinggal mereka secara keseluruhan," kata Kepala Divisi Analisa Hukum dan Data HuMa Erwin Dwi Kristianto.
HuMa juga menyayangkan ketidakawasan publik terkait isu mendasar ini, dan justru terjebak dengan isu pemalsuan dokumentasi foto Presiden Joko Widodo ke permukiman suku Anak Dalam.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menemui Suku Anak Dalam di Sarolangun, Jambi yang juga menjadi korban kabut asap pada Jumat (30/10/2015). Setelah kunjungan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan akan memberikan rumah permanen kepada suku yang sering pula dipanggil Orang Rimba ini.
Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui, dibutuhkan proses yang lama agar Suku Anak Dalam mau dipindahkan ke rumah untuk menetap. Perlu komunikasi terus menerus melalui tumenggung atau jenang, pemimpin adat suku tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Tambang Emas Termasuk Tiga Klaster Pemicu Parahnya Banjir Sumatera Utara
-
Sawit Bikin Sewot: Kenapa Dibilang Bukan Pohon, Jadi Biang Kerok Banjir Sumatra?
-
Menkeu Purbaya Ingin Kelapa Sawit Tetap Jadi Tulang Punggung Industri Indonesia
-
Terjebak Sindikat, Bagaimana Suku Anak Dalam Jadi Korban di Kasus Penculikan Bilqis?
-
Emiten Kelapa Sawit MKTR Raup Laba Bersih Rp 36,78 Miliar di Kuartal III-2025
Terpopuler
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- 7 HP Samsung Seri A Turun Harga hingga Rp 1 Jutaan, Mana yang Paling Worth It?
Pilihan
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
Terkini
-
Cirebon Dipilih Jadi Titik Strategis Siaga SPKLU PLN Saat Nataru
-
Jaksa Bongkar 3 Nama Titipan Walkot Semarang untuk Nadiem di Kasus Pengadaan Chromebook
-
Jangan ke MA, Mahfud MD Dorong Presiden Ambil Alih Pembatalan Perpol Jabatan Sipil Polri
-
Proyek Chromebook Diduga Jadi Bancakan, 3 Terdakwa Didakwa Bobol Duit Negara Rp2,18 Triliun
-
Inovasi Penanganan Bencana di Indonesia, Tiga Pelajar SMA Memperkenalkan Drone Rajawali
-
Pascabanjir di Padang, Penyintas Mulai Terserang ISPA dan Penyakit Kulit
-
Prabowo Panggil Semua Kepala Daerah Papua ke Istana, Sinyal Gebrakan Baru?
-
Pakai Analogi 'Rekening Koran', Hasan Nasbi Tantang Balik Penuduh Ijazah Jokowi
-
Pengelola SPPG di Bogor Klaim 90 Persen Sumber Pangan MBG Sudah Lokal
-
Kagetnya Roy Suryo Usai Lihat LP di Polda Metro Jaya: Ternyata Jokowi Dalang Pelapor