Suara.com - Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mengkritik rencana pemerintah pusat untuk memberikan rumah permanen kepada Suku Anak Dalam.
Menurut Kepala Divisi Advokasi Kampanye HuMa Sisilia Nurmala Dewi, kebijakan "merumahkan" itu sama dengan menghancurkan kehidupan suku yang tinggal di pedalaman Jambi ini, sebab pada dasarnya mereka beraktivitas secara nomaden (berpindah-pindah).
"Suku Anak Dalam sudah terhimpit oleh lahan-lahan sawit perusahaan dan kini akan dirumahkan secara permanen. Ini sama saja dengan mencabut kebiasaan mereka, yang terbiasa berpindah-pindah, sampai ke akar-akarnya," ujar Sisilia usai sebuah diskusi media di Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Sebenarnya, HuMa menilai kebijakan memberikan rumah atau tempat tinggal adalah hal wajar karena menyangkut hak asasi manusia. Namun, pemerintah juga perlu memperhatikan keadaan sebenar-benarnya di lapangan. Jika ingin memberikan rumah, pemerintah sudah seharusnya melindungi Suku Anak Dalam dari perluasan hutan industri, terutama sawit.
"Kalau mau perbaiki rumahnya, lindungi mereka dari pekebunan sawit. Rumah itu bukan hanya bangunan, tetapi hutan tempat tinggal mereka secara keseluruhan," kata Kepala Divisi Analisa Hukum dan Data HuMa Erwin Dwi Kristianto.
HuMa juga menyayangkan ketidakawasan publik terkait isu mendasar ini, dan justru terjebak dengan isu pemalsuan dokumentasi foto Presiden Joko Widodo ke permukiman suku Anak Dalam.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menemui Suku Anak Dalam di Sarolangun, Jambi yang juga menjadi korban kabut asap pada Jumat (30/10/2015). Setelah kunjungan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan akan memberikan rumah permanen kepada suku yang sering pula dipanggil Orang Rimba ini.
Sementara Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengakui, dibutuhkan proses yang lama agar Suku Anak Dalam mau dipindahkan ke rumah untuk menetap. Perlu komunikasi terus menerus melalui tumenggung atau jenang, pemimpin adat suku tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Prabowo Minta Pengusaha Batu Bara dan Kelapa Sawit Prioritaskan Kebutuhan Nasional
-
Drama Temenggung Bujang Rimbo Kabur dari Pengadilan, Pimpinan Orang Rimba Jambi Akhirnya Menyerah
-
Purbaya Naikkan Tarif Ekspor Produk Kelapa Sawit, CPO Jadi 12,5 Persen
-
BPDP Ungkap Penerimaan Ekspor Sawit Tembus Rp 31 Triliun di 2025
-
Harga CPO KPBN Terkoreksi di Level Rp14.345/kg, Bursa Malaysia Melemah
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- Update Posisi Hilal Jelang Idulfitri, Ini Prediksi Lebaran 2026 Pemerintah dan NU
Pilihan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
-
Link Live Streaming Liverpool vs Galatasaray: Pantang Terpeleset The Reds!
-
Israel Klaim Tewaskan Menteri Intelijen Iran Esmaeil Khatib
-
Dipicu Korsleting Listrik, Kebakaran Kalideres Hanguskan 17 Bangunan
Terkini
-
Dasco dan Puan Duduk Satu Kursi Dampingi Prabowo-Mega, Sinyal Politik Apa?
-
Menkeu Purbaya: Program MBG Dihentikan Selama Libur Lebaran, Lumayan Hemat Triliunan Rupiah
-
Ubedilah Badrun Ungkap 3 Dugaan Aktor Intelektual di Balik Serangan Andrie Yunus
-
Tol MBZ Sempat Ditutup Akibat Lonjakan 270 Ribu Kendaraan, Kakorlantas: Puncak Arus Masih Tinggi
-
Data Kemenag: Hilal Belum Penuhi Kriteria MABIMS, 1 Syawal 1447 H Masih Tunggu Sidang Isbat
-
Soroti Perbedaan Inisial Pelaku Air Keras Andrie Yunus, Ubedilah Badrun: Koordinasi TNI-Polri Kacau
-
Jelang Sidang Isbat: MUI Ingatkan Potensi Lebaran Berbeda, Umat Diminta Tak Saling Menyalahkan
-
Sekretariat Wapres Dorong UMKM dan Pelaku Ekonomi Perempuan Naik Kelas
-
Hasto Ungkap Isi Pertemuan 2 Jam Prabowo-Megawati di Istana
-
Begini Persiapan Warga Iran Rayakan Lebaran 2026 di Tengah Gempuran AS-Israel