Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan membantah pertemuan di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, semalam, membahas pembagian jatah kursi menteri untuk PAN. Dia mengatakan perombakan kabinet merupakan hak preogratif Presiden Joko Widodo.
"Nggak bicara soal menteri. Kami tahu, kabinet itu hak Presiden. Bukan hak kita," ujar Zulkifli saat ditemui di gedung Nusantara IV, DPR, Rabu (17/11/2015).
Zulkifli menuturkan pertemuan di rumah Megawati semalam hanya untuk mempererat tali silaturahim.
"Silaturahim tambah baik. Jadi saya jumpa bu Megawati bersama Pak Wiranto, Pa Hasto," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Dia mengatakan sekarang sudah tidak relevan membedakan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Zulkifli menegaskan partainya mendukung pemerintah.
"Kami PAN mendukung bergabung, mendukung pemerintah," kata Zulkifli.
Ia mengatakan saat ini beban pemerintah Indonesia semakin berat. Itu sebabnya butuh keterlibatan PAN untuk membantu pemerintah.
"Harga komiditi anjlok, karet sawit. Berat sekali, kalau ini tidak bersama-sama belum tentu sukses, kita bergabung dengan pemerintah agar mengadapi masalah ini. Jangan sampai gaduh," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan