Suara.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo meminta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum terhadap Novel Baswedan terkait dugaan dugaan pidana.
Hal itu disampaikan menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen yang berharap agar Kejaksaan Agung mempertimbangkan penghentian proses hukum terhadap Novel.
"Kita harus saling menghormati dan menghargai. Kami terima berkas dari Polri dan dinilai telah lengkap oleh jaksa maka dinyatakan P-21," kata Prasetyo saat dihubungi, Senin (23/11/2015).
Menurut dia, yang bisa menentukan apakah perkara Novel dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pelaku pencurian sarang burung walet saat menjadi Kasat Reskrim Polres Bengkulu pada 2004 lalu itu tergantung hasil penelitian jaksa penuntut umum (JPU).
Sedangkan perkara ini sampai sekarang masih tanggung jawab Polri, sebab Bareskrim belum melimpahkan semua berkas perkara beserta barang bukti ke Kejaksaan dalam tahap dua.
"Proses sudah berjalan dari penyelidikan, penyidikan kemudian diserahkan kepada jaksa untuk diteliti. Ini prosesnya panjang," ujarnya.
Dia menambahkan, Jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan meneliti terlebih dahulu apakah kasus ini layak untuk dibawa ke persidangan atau tidak. Bila tidak perkara ini bisa dihentikan.
"Setelah pelimpahan, nanti akan dipelajari oleh JPU apakah layak masuk persidangan atau tidak," kata mantan politikus partai Nasdem itu.
Diberitakan sebelumnya, Novel hari ini tidak bisa memenuhi panggilan penyidik Bareskrim lantaran tengah ibadah umroh di Mekkah, Arab Saudi.
Sesuai jadwal pemanggilan hari ini, Senin (23/11/2015), rencananya Novel sebagai tersangka beserta berkas perkara dan barang buktinya akan dilimpahkan oleh Bareskrim ke Kejaksaan Agung RI atau tahap dua setelah berkasnya dinyatakan lengkap (P21).
"Novel sedang menjalankan umrah sebelum dapat panggilan dari Bareskrim, jadi hari ini dia tidak bisa hadir," kata Saor Siagian, tim kuasa hukum Novel Baswedan saat dihubungi.
Menurut Saor, proses hukum pidana terhadap Novel merupakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polri terhadap lembaga KPK.
Hal itu bermula ketika KPK menetapkan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo (DS) sebagai tersangka korupsi Simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang, akhirnya Djoko pun dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor.
Kemudian kemarahan Polri kembali terjadi ketika KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan yang saat ini menjadi Wakapolri sebagai tersangka dugaan korupsi.
Novel dijerat kasus dugaan tindak pidana berupa penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia terhadap tersangka pencurian sarang burung walet yang terjadi di Bengkulu pada 2004 silam. Ketika itu Novel menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bengkulu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line