Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) [Suara.com/Bowo Raharjo]
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sekarang menyatakan tidak terima dengan pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI soal audit investigasi oleh BPKRI terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat.
Ini juga termasuk pemeriksaan atas hal lainnya yang berada di Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2014.
Ahok tidak bisa terima karena petugas hubungan masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak merekam proses pemeriksaan, tetapi dilarang dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan.
"Jadi kenapa kemaren (saya marah), contoh buktinya, kalau dia mau membuktikan BPK itu tidak ada sesuatu, kamu pengen nggak waktu tanya jawab dibuka aja, biar seluruh rakyat Indonesia melihat pertanyaan-pertanyaan itu tendensius apa tidak? Dia nggak mau ngasih," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/11/2015).
"Sekarang saya tanya? dokter boleh nggak buka record pasien, nggak boleh, tapi kalau pasien mau dibuka boleh nggak? boleh. Itu kan cuma takut memfitnah orang," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan kembali menyebut banyak oknum di BPK yang tendensius apalagi BPK DKI Jakarta. Setelah diperiksa sembilan jam oleh BPK, Ahok menyayangkan tidak memiliki rekaman pemeriksaan karena tim dokumentasi pemerintah DKI tidak diperkenankan untuk ikut meliput disaat pemeriksaan.
"Kalau gitu mereka periksa saya, saya yakin banyak orang Indoensia banyak yang nonton 8-9 jam (kalau saya upload videonya) pengen tahu di dalem saya diapain gitu lho," katanya.
Sekarang Ahok menantang pihak BPK RI untuk mau mempublikasikan hasil pemeriksaannya yang dilakukan kemarin Senin (23/11/2015) di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
"Berani nggak BPK ngeluarin (rekaman pemeriksaan yang kemarin)? Nggak berani kan," tegas Ahok.
Ahok tidak bisa terima karena petugas hubungan masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hendak merekam proses pemeriksaan, tetapi dilarang dengan alasan untuk menjaga kerahasiaan.
"Jadi kenapa kemaren (saya marah), contoh buktinya, kalau dia mau membuktikan BPK itu tidak ada sesuatu, kamu pengen nggak waktu tanya jawab dibuka aja, biar seluruh rakyat Indonesia melihat pertanyaan-pertanyaan itu tendensius apa tidak? Dia nggak mau ngasih," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/11/2015).
"Sekarang saya tanya? dokter boleh nggak buka record pasien, nggak boleh, tapi kalau pasien mau dibuka boleh nggak? boleh. Itu kan cuma takut memfitnah orang," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan kembali menyebut banyak oknum di BPK yang tendensius apalagi BPK DKI Jakarta. Setelah diperiksa sembilan jam oleh BPK, Ahok menyayangkan tidak memiliki rekaman pemeriksaan karena tim dokumentasi pemerintah DKI tidak diperkenankan untuk ikut meliput disaat pemeriksaan.
"Kalau gitu mereka periksa saya, saya yakin banyak orang Indoensia banyak yang nonton 8-9 jam (kalau saya upload videonya) pengen tahu di dalem saya diapain gitu lho," katanya.
Sekarang Ahok menantang pihak BPK RI untuk mau mempublikasikan hasil pemeriksaannya yang dilakukan kemarin Senin (23/11/2015) di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
"Berani nggak BPK ngeluarin (rekaman pemeriksaan yang kemarin)? Nggak berani kan," tegas Ahok.
Komentar
Berita Terkait
-
Apa Itu LNG? Gas 'Dingin' yang Menyeret Ahok ke Pusaran Korupsi Panas Pertamina
-
Tersangka Kasus LNG Pertamina Seret Nama Ahok: Saya Minta Ahok dan Nicke Bertanggung Jawab!
-
Dicap Ikut Bertanggung Jawab, Reaksi KPK usai Nama Ahok Disebut Tersangka Kasus LNG Pertamina
-
Ahok Disinggung oleh Tersangka Korupsi LNG, KPK Buka Suara
-
Ahok Buka Kartu: 3 Kunci Ini Bisa Bikin Otomotif RI Jadi Raksasa Ekonomi
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Teror Bom Guncang 2 Sekolah Internasional di Tangerang, Polisi Buru Pengirim Pesan!
-
Ekosida! Spanduk Protes Warnai Aksi Tolak PSN Papua di Jakarta, Ancam Demo Lebih Besar di Istana
-
Beda Reaksi Warga Sambut Menteri Purbaya Yudhi VS Bahlil Lahadalia di HUT TNI Ke-80
-
Sekolah Elite Mentari Bintaro Diancam Bom, 6 Mobil Gegana Langsung Aktif
-
Minta Delpedro Cs Dibebaskan! Cholil ERK hingga Eka Annash The Brandals Siap Jadi Penjamin
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS
-
Polisi Klaim Tangkap Bjorka, Pakar Siber: Kayaknya Anak Punk Deh
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU