Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan banyak negara asing, salah satunya Norwegia yang tertarik membantu pengelolaan lahan gambut oleh Badan Restorasi Gambut yang rencananya dibentuk di bawah langsung Presiden.
"Kemungkinan restorasi gambut memakai kompensasi dana Norwegia. Norwegia sudah berkomitmen, namun belum membahas sampai detailnya," kata Menteri Siti usai peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) di Banjarbaru, Kamis.
Lansiran Antara, Menteri mengatakan selain dari Norwegia, ketertarikan mengenai pembentukan Badan Restorasi Gambut juga datang dari World Bank yang akan memberi bantuan teknis dan pemetaan satuan hidrologi pengelolaan gambut.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan Amerika Serikat juga telah menganggarkan dana sebesar 2,8 juta dolar AS, sedangkan Norwegia mencapai hampir 1 miliar dolar AS untuk penanganan khusus restorasi gambut di Indonesia.
Sejauh ini, kata Siti, pembentukan badan yang nantinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) ini masih dikaji terkait dasar hukumnya dan diharapkan sudah bisa diresmikan pada akhir 2015.
"Kami sudah mengajukan pada Sekneg dan Seskab, masih dikaji karena dasar hukumnya harus dilihat. Target kami secepatnya karena dari segi 'political will' pemerintah sudah ada, konsep juga, tinggal administrasinya saja yang dirapihkan," kata Menteri menambahkan.
Ada pun pekerjaan terbesar Badan Restorasi Gambut adalah membangun kontrol konstruksi untuk mengendalikan kanal-kanal pengaliran air.
"Badan harus mengatur mana (kanal) yang ditutup dan dibagi atau dikasih bangunan untuk mengatur air. Harus ada juga sistem di tingkat wilayah dan masyarakat," kata Siti.
Dalam pelaksanaannya, Badan Restorasi Gambut akan bekerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengendalikan kemajuan program yang harus sesuai secara ilmiah, serta hal penunjang lainnya, seperti perizinan, pengaturan tata air dan sistem pembagian atau pengaturan air di masyarakat.
Kementerian LHK berencana memfokuskan restorasi lahan gambut sampai lima tahun ke depan. (Antara)
Berita Terkait
-
Mengelola Lahan Gambut Tanpa Membakar: Cara Baru Petani Malikian Cegah Kebakaran
-
Karhutla di Jambi Meluas, 250 Hektar Lahan Terbakar
-
Hujan Kian Tak Menentu Ciri Perubahan Iklim, Padang Lamun dan Lahan Gambut Jadi Solusi!
-
Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarbaru Mulai Terdampak Kebakaran Lahan Gambut
-
Kebakaran Lahan Gambut di Pangkalan Bun
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Aktivis Jogja 'Diculik' Aparat, YLBHI: Ini Penangkapan Ilegal dan Sewenang-wenang!
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional