Mantan Staf Khusus Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi
Adhie M Massardi, Mantan Staf khusus Presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur memdesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Rini Soemarno. Adbie menilai kinerja Rini sangatlah tidak bagus dalam meminpin perusahaan negara. Ini terlihat dari kacaunya sistem regulasi di perusahaan negara, seperti angakasa pura, pelabuhan, dan lain-lain.
"Yang penting untuk membangun dan mengoreksi smeua hal itu adalah, karena Angakasa Pura dan pelabuhan berada dibawah menteri negara BUMN, ini dulu yang harus dibenahi, harus punya kompetensi sendirilah, Presiden harus segera menggantikan menteri BUMN, karena peeformanya tidak bagus," kata Adhie di warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(28/11/2015).
Pria yang saat ini menjadi pengamat sosial politik tersebut menilai bahwa pembenahan atau penertiban steuktur ke bawahnya dalam perusahaan BUMN akan terjadi jika Menteri BUMN sebagai pimpinannya mempunyai keberanian dan tegas. Menurutnya, kinerja Menteri Rini saat ini sangat parah.
"Ini kan Angakasa Pura adalah pengelola bandara dan bagian dari BUMN kelas satu, dan harusnya pemilihan komisarisnya lebih waspada. Dan untuk memulainya harus dari hulu, mulai dari menteri BUMN. Kalau Menterinya parah seperti sekrang, sangat sulit penertiban kebawahnya," katanya.
Karena itu, harapan dari pria yang sangat mengagung-agungkan kemampuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sumber Daya, Rizal Ramli tersebut dalam waktu dekat sudah muncul menteri BUMN yang baru. Dengan demikian, penertiban sistem di Perusahaan negara dari yang terbesar sampai yang terkecil dapat terwujud.
"Insyalah, kedepan ada menteri BUMN baru, sehingga bisa melakukan penertiban ke bawah, termasuk juga penertiban terhadap Pelindo," tutup Adhie.
Komentar
Berita Terkait
-
Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah Imbas Rugi Terus
-
Mantan Jenderal Kuasai BUMN Tambang! Antam, Timah dan Bukit Asam Kini Dipimpin Lulusan Akmil
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Pertamina: Investasi Terbaik Bukan Teknologi, Tapi SDM Unggul
-
Gegara Hilirisasi Alumunium, Inalum Raih Kinerja Moncer di 2025
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT