Mantan Staf Khusus Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi
Adhie M Massardi, Mantan Staf khusus Presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur memdesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti Menteri Badan Usaha Milik Negara(BUMN), Rini Soemarno. Adbie menilai kinerja Rini sangatlah tidak bagus dalam meminpin perusahaan negara. Ini terlihat dari kacaunya sistem regulasi di perusahaan negara, seperti angakasa pura, pelabuhan, dan lain-lain.
"Yang penting untuk membangun dan mengoreksi smeua hal itu adalah, karena Angakasa Pura dan pelabuhan berada dibawah menteri negara BUMN, ini dulu yang harus dibenahi, harus punya kompetensi sendirilah, Presiden harus segera menggantikan menteri BUMN, karena peeformanya tidak bagus," kata Adhie di warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu(28/11/2015).
Pria yang saat ini menjadi pengamat sosial politik tersebut menilai bahwa pembenahan atau penertiban steuktur ke bawahnya dalam perusahaan BUMN akan terjadi jika Menteri BUMN sebagai pimpinannya mempunyai keberanian dan tegas. Menurutnya, kinerja Menteri Rini saat ini sangat parah.
"Ini kan Angakasa Pura adalah pengelola bandara dan bagian dari BUMN kelas satu, dan harusnya pemilihan komisarisnya lebih waspada. Dan untuk memulainya harus dari hulu, mulai dari menteri BUMN. Kalau Menterinya parah seperti sekrang, sangat sulit penertiban kebawahnya," katanya.
Karena itu, harapan dari pria yang sangat mengagung-agungkan kemampuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sumber Daya, Rizal Ramli tersebut dalam waktu dekat sudah muncul menteri BUMN yang baru. Dengan demikian, penertiban sistem di Perusahaan negara dari yang terbesar sampai yang terkecil dapat terwujud.
"Insyalah, kedepan ada menteri BUMN baru, sehingga bisa melakukan penertiban ke bawah, termasuk juga penertiban terhadap Pelindo," tutup Adhie.
Komentar
Berita Terkait
-
Setelah Perbaiki KRAS, Danantara Bangun Pabrik Baja Baru
-
Sama-sama Bisnis di Pertambangan, Perbedaan Perminas dengan MIND ID
-
Cara SIG Dongkrak Kualitas SDM Kontruksi RI
-
KPK Incar Harta Bos Asing di BUMN, Direksi WNA Wajib Lapor LHKPN
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap