Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan draf perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat setelah bertemu dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan hasil penyempurnaan KUA-PPAS telah selesai dilakukan. Ini setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penyisiran anggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Nah, sekarang eksekutif dan legislatif akan fokus membahas secara lebih rinci lagi KUA-PPAS karena persetujuan antara legislatif dan eksekutif," kata Djarot di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/11/2015).
Djarot berharap setelah DPRD DKI menerima draf perubahan KUA-PPAS 2016, para anggota dewan untuk segera menggelar rapat pimpinan di Badan Musyawarah untuk membahas jadwal pembahasan KUA-PPAS perubahan 2016. Mengingat DKI telah molor melakukan MoU KUA-PPAS.
"Maka dalam rapat pimpinan di Bamus mengagendakan hal itu dengan tempo sesingkat-singkatnya, tanpa melupakan aspek kehati-hatian dan ketelitian dalam Bamus karena ini menjadi tanggungjawab antara eksekutif dan legislatif," jelas Djarot.
"Kalau ditanya ini bukan untuk kepentingan eksekutif dan legislatif saja, tetapi lebih-lebih untuk kepentingan warga Jakarta. Kita sudah senang-senang bisa samaan bahwa anggaran kita betul-betul efisien dan efektif. Sehingga apa yang kita rumuskan bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik," tambahnya.
Ketika ditanya kapan target MoU KUA-PPAS akan ditandatangani antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI, Djarot tidak tahu kapan waktunya, sebab dikatakan Djarot masih perlu pembahasan antar kedua belah pihak. Hanya saja ia menegaskan total anggaran yang dibahas untuk dijadikan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2016 sekitar Rp66 triliun.
"Tergantung dari rapat Bamus ini, tapi nanti kita akan lembur ya, bicara dengan teman teman di Banggar. Untuk anggaranya Rp66 sekian triliun untuk tahun depan," jelas mantan Wali Kota Blitar ini.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Teror Bom Guncang 2 Sekolah Internasional di Tangerang, Polisi Buru Pengirim Pesan!
-
Ekosida! Spanduk Protes Warnai Aksi Tolak PSN Papua di Jakarta, Ancam Demo Lebih Besar di Istana
-
Beda Reaksi Warga Sambut Menteri Purbaya Yudhi VS Bahlil Lahadalia di HUT TNI Ke-80
-
Sekolah Elite Mentari Bintaro Diancam Bom, 6 Mobil Gegana Langsung Aktif
-
Minta Delpedro Cs Dibebaskan! Cholil ERK hingga Eka Annash The Brandals Siap Jadi Penjamin
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS
-
Polisi Klaim Tangkap Bjorka, Pakar Siber: Kayaknya Anak Punk Deh
-
HUT ke-80 TNI Mau Dievaluasi Imbas Renggut 2 Nyawa Prajurit, Bakal Ada Investigasi?
-
Reformasi Hukum Era Prabowo: Muncul Usulan Sistem 2 Lapis Agar Polri-Kejaksaan Saling Jaga, Apa Itu?
-
Jabatan Mentereng Halim Kalla: Adik Jusuf Kalla Jadi Tersangka Korupsi PLTU