Suara.com - Perdana Menteri Inggris David Cameron, hari Rabu (2/12/2015), mendesak parlemen untuk mengabulkan permohonan pemerintah guna melancarkan serangan terhadap ISIS di Suriah. Cameron berupaya meyakinkan kubu oposisi di parlemen, yakni partai buruh, untuk mendukung aksi militernya ke Suriah.
"Ancaman ini amat nyata," kata Cameron di awal debat di gedung parlemen yang akan berlangsung selama 10 jam tersebut. Debat akan diakhiri dengan voting pada pukul 21.00 waktu setempat atau Kamis pukul 04.00 dini hari WIB.
"Pertanyaannya adalah seperti ini, apakah kita bekerja sama dengan sekutu kita untuk melemahkan dan menghilangkan ancaman ini dan apakah kita membiarkan para teroris ini di negeri mereka di mana mereka merencanakan pembunuhan terhadap orang-orang Inggris, atau kita duduk tenang dan menunggu mereka?" kata Cameron.
Cameron mendapat perlawanan dari kubu oposisi dari partai buruh menyusul laporans media yang menyebutkan Cameron, dalam sebuah rapat tertutup Selasa malam, mendesak anggota parlemen dari Partai Konservatif untuk melawan pemimpin partai Buruh Jeremy Corbyn dan "segelintir simpatisan teroris" dalam voting.
"Ini merupakan pernyataan yang amat hina dan merendahkan pemerintahannya," kata juru bicara kubu Jeremy Corbyn.
Namun, bukan berarti seluruh anggota parlemen dari kubu Partai Buruh menolak rencana Cameron. Sebagian mendukung rencana serangan udara Inggris terhadap ISIS.
Selama setahun terakhir Inggris sudah melancarkan serangan udara terhadap ISIS di Irak. Cameron yakin bahwa pesawat-pesawat Inggris yang melakukan serangan udara di Irak juga harus dikerahkan di Suriah.
Serangan ISIS yang menewaskan 130 orang di Paris, Prancis, pada 13 November lalu menjadi momentum bagi Cameron untuk mendesak pengerahan serangan udara di Suriah. Namun, para kritikus mempertanyakan efektivitas serangan tersebut, apakah memang mampu membantu sekutu Inggris untuk mengalahkan ISIS.
Rencana Cameron mendapat perlawanan kuat dari Corbyn, veteran anti-perang yang merasa bahwa serangan udara tidaklah efektif. Sebaliknya, hal itu justru akan menelan lebih banyak korban sipil. Corbyn menegaskan, ia akan mempersilakan para anggota parlemen memilih sesuai hati nurani mereka. (Reuters)
Berita Terkait
-
Empat Pendukung ISIS di Sumatera Diciduk Densus 88! Gunakan Media Sosial untuk Provokasi Teror
-
Turki Gempur ISIS Online: 26 Orang Ditangkap Terkait Propaganda Teror di Medsos
-
Serangan Udara AS di Somalia Tewaskan Tokoh Kunci ISIS, Siapa?
-
Gempur Persembunyian ISIS di Pegunungan Somalia, AS Klaim Sukses Besar
-
Turki Desak Prancis Pulangkan Warganya yang Terlibat ISIS di Suriah
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025